Pasal 124

(1) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan

Penyelenggaraan BGN yang dilakukan oleh

kementerian/lembaga dan organisasi perangkat

daerah.

(2) Penyelenggaraan BGN meliputi tahap:

• pembangunan;

• pemanfaatan;

• Pelestarian; dan

• Pembongkaran.

(3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a meliputi:

www.peraturan.go.id

2021, No.26 -101-

• perencanaan teknis;

• pelaksanaan konstruksi fisik; dan

• pengawasan teknis.

(4) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a diawali dengan kegiatan persiapan dan

diakhiri dengan kegiatan pascakonstruksi.

(5) Dalam Pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), pengguna anggaran membentuk organisasi

dan tata laksana pengelola kegiatan.

(6) Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) berkewajiban mengikuti ketentuan organisasi dan

tata laksana pembangunan BGN sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah ini.

(7) Setiap pembangunan BGN yang dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga atau organisasi perangkat

daerah harus mendapat bantuan teknis dari Menteri

dalam bentuk pengelolaan teknis.

(8) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang

bersertifikat.

(9) Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam

pengelolaan kegiatan pembangunan BGN di bidang

teknis administratif.

(10) Ketentuan proses Penyelenggaraan BGN mengikuti

ketentuan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

(11) BGN dengan luas di atas 5.000 m2 (lima ribu meter

persegi) wajib menerapkan prinsip-prinsip BGH.

(12) Selain ketentuan proses Penyelenggaraan Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (10), setiap

tahap Penyelenggaraan BGN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mengikuti Standar Teknis BGN

serta ketentuan klasifikasi, standar luas, dan standar

jumlah lantai BGN.