Pasal 71

(1) Kekayaan awal USU berasal dari kekayaan

negara yang dipisahkan, kecuali tanah.

(2) Nilaikekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri. ,

(3) USU melakukan proses pemindahtanganan

kekayaan negara selain tanah yang belum atau dalam proses pada saat ditetapkannya USU sebagai perguruan tingginegeri badan hukum.

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada USU dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain.

(5) Barang ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Barang milik negara berupa tanah dalam

penguasaan USU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh USU dan hasilnya menjadi pendapatan USU untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi USU.

(6) Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh USU setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dilaporkan kepada Menteri.

(7) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca USU dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

(8) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara

untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal USU diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(9) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh USU

selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

(10)Kekayaan USU selain berasal dari kekayaan

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), juga dapat diperoleh dari sumber lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk

kekayaan intelektual, fasiIitas, dan benda di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik USU.

(12) Semua ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(12)Semua hasil pemanfaatan kekayaan USU

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dipergunakan untuk penyelenggaraan fungsi dan tujuan USU.