Pasal 7

(1) Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.

(2) Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada

pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat.

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan

kepada masyarakat.

(4) Masyarakat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan

pembinaan penataan ruang untuk mencapai tujuan pembinaan penataan ruang.