Pasal 60

(1) Dalam hal adanya prioritas pembangunan baru,

bupati/walikota dapat menetapkan bagian baru dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun rencana detail tata ruangnya dengan keputusan bupati/walikota.

(2) Penetapan bagian wilayah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus tetap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Penetapan bagian wilayah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus diperintahkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Rencana detail tata ruang untuk bagian baru dari wilayah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan bagian wilayah kabupaten/kota yang akan disusun rencana detail tata ruangnya.