Pasal 55

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang kawasan strategis provinsi meliputi:

• proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
• pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
• pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

• Persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;
2. metodologi yang digunakan; dan
3. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

• Pengumpulan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Pengumpulan data paling sedikit meliputi:

1. data wilayah administrasi;
2. data fisiografis;
3. data kependudukan;
4. data ekonomi dan keuangan;
5. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
6. data penggunaan lahan;
7. data peruntukan ruang; dan
8. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.

• Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya.
• Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:

1. mengacu pada:

• rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
• pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.

1. memperhatikan:

• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang menjadi bagian dari kawasan strategis provinsi atau dimana kawasan strategis provinsi terletak;
• rencana pembangunan jangka panjang nasional;
• rencana pembangunan jangka menengah nasional;
• rencana pembangunan jangka panjang provinsi; dan
• rencana pembangunan jangka menengah provinsi.

1. merumuskan:

• tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi; dan
• konsep pengembangan kawasan strategis provinsi.
• Penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 . . .

www.djpp.depkumham.go.id