Pasal 43

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang pulau/kepulauan meliputi:

• proses . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• proses penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan;
• pelibatan peran masyarakat secara regional pulau/kepulauan dalam penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan
• pembahasan rancangan rencana tata ruang pulau/kepulauan oleh pemangku kepentingan di tingkat regional pulau/kepulauan.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

• Persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;
2. metodologi yang digunakan; dan
3. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan.

• Pengumpulan data paling sedikit meliputi:

1. data wilayah administrasi;
2. data fisiografis;
3. data kependudukan;
4. data ekonomi dan keuangan;
5. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
6. data penggunaan lahan;
7. data peruntukan ruang; dan
8. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.

• Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:

1. teknik analisis bioekoregion;
2. teknik penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis; dan
3. teknik analisis keterkaitan antarwilayah provinsi.

• Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:

1. mengacu pada:

• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
• pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.

1. memperhatikan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. memperhatikan:

• rencana tata ruang wilayah provinsi yang menjadi bagian dari pulau/kepulauan;
• rencana pembangunan jangka panjang nasional;
• rencana pembangunan jangka menengah nasional;
• rencana pembangunan jangka panjang provinsi; dan
• rencana pembangunan jangka menengah provinsi yang menjadi bagian pulau/kepulauan.

1. merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan pulau/kepulauan sebagai alat koordinasi pengembangan wilayah provinsi di pulau/kepulauan yang bersangkutan.

• Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang pulau/kepulauan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.