Pasal 35

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang wilayah kota meliputi:

• proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota;

• pelibatan . . . www.djpp.depkumham.go.id

• pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota; dan
• pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah kota oleh pemangku kepentingan di tingkat kota.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

• Persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;
2. metodologi yang digunakan; dan
3. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.

• Pengumpulan data paling sedikit meliputi:

1. data wilayah administrasi;
2. data fisiografis;
3. data kependudukan;
4. data ekonomi dan keuangan;
5. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
6. data penggunaan lahan;
7. data peruntukan ruang;
8. data daerah rawan bencana; dan
9. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:25.000.

• Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:

1. teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perkotaan yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
2. teknik analisis keterkaitan antarwilayah kabupaten/kota;
3. teknik analisis keterkaitan antarkomponen ruang kota; dan
4. teknik perancangan kota.

• Perumusan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:

1. mengacu pada:

• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
• pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
• rencana pembangunan jangka panjang daerah kota yang bersangkutan.

1. memperhatikan:

• perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
• upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota;
• keselarasan aspirasi pembangunan kota;
• daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; dan
• rencana tata ruang kawasan strategis kota.

1. merumuskan:

• tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kota; dan
• konsep pengembangan wilayah kota, termasuk rencana umum perancangan kota.

1. mencantumkan rencana penyediaan dan pemanfaatan:

• ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
• ruang terbuka hijau privat;
• ruang terbuka non hijau;
• prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
• ruang evakuasi bencana.
• Penyusunan rancangan peraturan daerah kota tentang rencana tata ruang wilayah kota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 . . .

www.djpp.depkumham.go.id