Pasal 27

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk rencana tata ruang wilayah provinsi meliputi:

• proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;
• pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
• pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

(2) Proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

• Persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;
2. metodologi yang digunakan; dan
3. penganggaran kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi.

• Pengumpulan data paling sedikit meliputi:

1. data wilayah administrasi;

2. data fisiografis;

3. data kependudukan;

4. data ekonomi dan keuangan;

5. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;

6. data penggunaan lahan;

7. data peruntukan ruang;

8. data daerah rawan bencana; dan

9. peta . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1: 250.000.

• Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:

1. teknik penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis;
2. teknik analisis keterkaitan antarwilayah provinsi; dan
3. teknik analisis keterkaitan antarwilayah kabupaten/kota dalam provinsi.

• Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus:

1. mengacu pada:

• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
• pedoman bidang penataan ruang; dan
• rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi yang bersangkutan.

1. memperhatikan:

• perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
• upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
• keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
• daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
• rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
• rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

1. merumuskan:

• tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah provinsi; dan
• konsep pengembangan wilayah provinsi.
• Penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 . . .

www.djpp.depkumham.go.id