Pasal 25

(1) Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi:

• proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
• pelibatan peran masyarakat di tingkat nasional dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
• pembahasan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional.

(2) Proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:

• Persiapan penyusunan meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja;
2. penetapan metodologi yang digunakan; dan
3. penganggaran kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

• Pengumpulan data meliputi:

1. data wilayah administrasi;

2. data fisiografis;

3. data kependudukan;

4. data ekonomi dan keuangan;

5. data . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
2. data penggunaan lahan;
3. data peruntukan ruang;
4. data daerah rawan bencana; dan
5. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:1.000.000.

• Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi:

1. teknik analisis permasalahan regional dan global;
2. teknik penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis; dan
3. teknik analisis keterkaitan antarwilayah pulau/kepulauan dan antarwilayah provinsi.

• Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus memperhatikan:

1. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
2. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
3. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
4. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
5. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
7. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
8. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
9. rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
10. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

• Penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 . . .

www.djpp.depkumham.go.id