Pasal 10

(1) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

(2) Koordinasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan

melalui koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan melalui fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi

koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.