Pasal 86

gS(l) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (3) disusun dalam bentuk pelaporan.

(2) Pelaporan

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah secara berjenjang sesuai dengah kewenangannya.