Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 76

(1) Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk

tempat kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional.

(2) Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk

tempat kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui pelaksanaan:

  • pengembanganLingkunganHunian;
  • pembangunan Lingkungan Hunian baru; dan/atau
  • pembangunan kembali Lingkungan Hunian.

(3) Pengembangan Lingkungan Hunian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:

  • peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan;
  • peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan;
  • pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;
  • peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum lingkunan hunian perkotaan;
  • pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  • pengembangan Permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
  • pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

(4) Pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencalup:

  • penyediaan lokasi Permukiman perkotaan;

  • penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

  • pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung pembangunan kota layak huni, koti hijau, dan kota cerdas;

  • pembangunan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana; dan
  • Pembangunan Permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat (s) Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mincakup:
  • rehabilitasi Lingkungan Hunian perkotaan;
  • rekonstruksi Lingkungan Hunian perkotaan; dan/atau
  • peremqiaan Lingkungan Hunian perkotaan

Pasal TT (r) Pembangunan Lingkungan Hunian perdesaan termasuk tgmplt kegiatan pendukung perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan untuk:

  • mendukung perwujudan Lingkungan Hunian perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan ekologi, sosial, dan ekonomi; dan
  • meningkatkan konektivitas dan keterkaitan ekonomi Lingkungan Hunian perkotaan dengan Lingkungan Hunian perdesaan. (21 Pembangunan Lingkungan Hunian perdesaan termasuk t9mp1t kegiatan pendukung perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  • pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan;
  • pembangunan Lingkungan Hunian baru perdesaan; atau
  • pembangunan kembali Lingkungan Hunian perdesaan.

(3) Pengembangan Lingkungan Hunian perdesaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:

  • peningkatan kelestarian alam dan efisiensi potensi sumber daya pada Lingkungan Hunian perdesaan;

  • pembatasan pengembangan dan/atau mendorong pengernbangan bagian Lingkungan Hunian perdesaan;

  • peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perdesaan;

  • peningkatan

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • peningkatan konektivitas Lingkungan Hunian perdesaan dengan Lingkungan Hunian perkotaan;
  • peningkatan hubungan kegiatan ekonomi hulu di Lingkungan Hunian perdesaan dengan kegiatan ekonomi hilir di Lingkungan Hunian perkotaan;
  • peningkatan kualitas dan kuantitas serta keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian perdesaan;
  • pengembangan Permukiman perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; dan
  • pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial; d4n kegiatan ekonomi.

(4) Pembangunan Lingkungan Hunian baru perdesaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:

  • penyediaan lokasi Permukiman perdesaan;
  • penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan dan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
  • pembentukan konektivitas Lingkungan Hunian perdesaan dengan dengan Lingkungan Hunian perkotaan; permukiman d. pembangunan basis ekonomi hulu di perdesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi hilir Lingkungan Hunian perkotaan;
  • pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perdesaan; dan
  • pembangunan Permukiman perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. (s) Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:
  • rehabilitasi Lingkungan Hunian perdesaan;
  • rekonstruksi Lingkungan Hunian perdesaan; atau
  • peremajaan pada Lingkungan Hunian perdesaan.

Paragraf 4 Pemanfaatan

← Pasal 75 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 78 →