Pasal 63

(l) Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru perkotaan sebagaimana dimakiud tahm pasal 6l ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk membangun Lingkungan Hunian baru perkotaan pada kawasan Permukiman sesuai RTRW kabupaten/ kota.

(2) Perencanaan pembangunan Lingkungan Hunian baru

perkotaan sebagaimana dimalisud pada ayat (1) mencakup penJrusunan:

• rencana penyediaan lokasi permukiman;
• rencana penyediaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman; dan
• rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ikonomi.

(3) Rencana

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

39

permukiman. (3) Rencana penyediaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:

• identifikasi lokasi permukiman baru perkotaan sesuai arahan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan;
• identifikasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada lokasi permukiman baru perkotaan;
• arahan penyediaan tanah permukiman barrr pemerintah, perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang; dan
• indikasi program penyediaan tanah untuk Permukiman baru perkotaan sesuai rencana tata rlang. (41 Rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman sebagaimana dimalsud pada ayat

(2) huruf b mencakup:

prasarana, a. identilikasi kondisi Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman di sekitar lokasi permukiman baru perkotaan;

• identilikasi kebutuhan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum permukiman pada lokasi Permukiman baru perkotaan sesuai arahan rencana tata ruang Kawasan perkotaan;
• rencana integerasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman baru perkotaan dengan prasana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ada; dan
• indikasi program penyediaan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum permukiman pada lokasi pemerintah, Permukiman baru perkotaan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.

(5) Rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

. sosial, dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup: pemerintahan, a. identifikasi rencana lokasi jasa pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi pada lokasi Permukiman baru perkotaan sesuai arahan rencana tata ruang Kawasan perkotaan; dan

• indikasi program penyediaan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi pada lokasi Permukiman baru perkotaan.

Pasal 64 . .

nip PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA 40