Pasal 42

(1) Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan

penerbitan SHM Sarusun kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

(2) Permohonan penerbitan SHM Sarusun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan dokumen sebagai berikut:

• akta pemisahan yang telah disahkan dilhmpiri dengan Pertelaan;
• sertipikat hak atas Tanah Bersama;
• PBG;
• sertifikat laik fungsi; dan
• identitas Pelaku Pembangunan.

(3) SHM Sarusun diterbitkan terlebih dahulu atas nama

Pelaku Pembangunan.

(4) Dalam hal Sarusun telah terjual, Pelaku Pembangunan

mengajukan pencatatan peralihan SHM Sarusun menjadi atas nama Pemilik kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

(5) Sertipikat hak atas tanah yang di atasnya telah terbit

SHM Sarusun atas nama Pemilik disimpan di instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sebagai warkah.