Pasal 52

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (1) huruf d dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM

untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang

belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh BUMN,

BUMD, UPT, dan UPTD.

(2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan

sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk:

• memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;

dan

• tidak melayani masyarakat umum.

(3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk

memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:

• izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri

dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1);

• tarif ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

dengan memperhatikan kemampuan daya beli

masyarakat/pelanggan; dan

• pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal kualitas,

kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan

kewenangannya.

www.peraturan.go.id

2015, No. 345 -28-

(4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk

memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), badan usaha wajib menjaga kelestarian

sumber Air Baku.

(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan

Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah.

(6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan

sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin

Penyelenggaraan SPAM dari Menteri, gubernur,

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan

sendiri oleh Badan Usaha diatur dengan Peraturan

Menteri.