Pasal 49

(1) Pelaksanaan Penyelenggaran SPAM oleh Kelompok

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(1) huruf c dilakukan untuk memberikan pelayanan Air

Minum kepada masyarakat yang berada di luar

jangkauan pelayanan BUMN/BUMD dan UPT/UPTD.

(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum

Sehari-hari bagi masyarakat di kawasannya.

(3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus menyampaikan laporan kepada pemerintah

kabupaten/kota melalui kepala desa untuk dilakukan

pencatatan.

(4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan

Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah.

(5) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kelompok Masyarakat wajib

menjaga kelestarian sumber Air Baku.

(6) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat

memberikan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan

Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat.