Pasal 40

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota

dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

• menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi

Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM;

• menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM

Kabupaten/Kota;

• melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;

• membentuk BUMD dan/atau UPTD;

• melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh

Kelompok Masyarakat;

• memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan

Penyelenggaraan SPAM;

• melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya

dalam Penyelenggaraan SPAM;

www.peraturan.go.id

2015, No. 345

• melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;

• menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi

Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah provinsi;

• menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan

SPAM di wilayahnya; dan

• melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lain.

Bagian Kelima

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa