Pasal 39

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam

Penyelenggaraan SPAM meliputi:

• menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi

Provinsi Penyelenggaraan SPAM;

• menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas

Kabupaten/Kota;

www.peraturan.go.id

2015, No. 345 -20-

• melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat

khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas

kabupaten/kota;

• membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi;

• memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan

Penyelenggaraan SPAM;

• melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan

SPAM pada kabupaten/kota di wilayahnya;

• menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi

Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Pusat;

• melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

pemerintah kabupaten/kota;

• menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan

SPAM lintas kabupaten/kota; dan

• melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lain.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota