Pasal 38

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam

Penyelenggaraan SPAM meliputi:

• menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi

Nasional Penyelenggaraan SPAM;

• menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas

Provinsi;

• menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

• melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat

khusus, kepentingan strategis nasional, dan lintas

provinsi;

• membentuk BUMN dan/atau UPT;

• memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan

Penyelenggaraan SPAM;

• memberikan pembinaan dan pengawasan kepada

Pemerintah Daerah;

• menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan

SPAM lintas provinsi;

• melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan

• melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN

dan UPT.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi