Pasal 17

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya

kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.

(2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah.