Pasal 7

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD

(1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah

(1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

merupakan ranc€rngan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangErni bidang hukum.

(3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat(21 dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.