Pasal 5

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau

Kepala Daerah. (21 Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.

(3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program

program pembentukan Perda atau di luar pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.