Pasal 26

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama

internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah g sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Keputusan .

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

(2t Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.