Pasal 16

(1) Pembahasan kebdakan umum APBD dan prioritas dan

plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD Daerah dan Kepala Daerah setelah Kepala menyampaikan kebljakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung. APBDt2t Pembahasan rancangan keb[iakan umum dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

(3) Kebiiakan umum APBD menjadi dasar bagi badan

Elnggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah tmtuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

(4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi

untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

(5) Pembahasan . . .

PRES IOEN

REPU BLIK INDONESIA

13

(5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD,

rancangan prioritas dan plafon anggErran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

(6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon

anggaran sementara yang telah mendapat persetqjuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.