Pasal 3

(t) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. (2t Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

• menteri di kementerian;
• pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
• sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
• gubernur di provinsi; dan
• bupati/walikota di kabupaten/kota.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2]1, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a termasuk:

• Jaksa Agung; dan
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (s) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk juga:
• Kepala Badan Intelijen Negara; dan
• Pejabat lain yang ditentukan oleh presiden.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c termasuk juga Sekretaris Mahkamah Agung.

PRESIDEN

Bagian Kesatu Umum