Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan meliputi penerimaan dari:

  • penyelenggaraan program pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor;
  • penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan
  • denda administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan oleh pihak pelapor.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20LB tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l8 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62a51;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 202O tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 268, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 658a);

Referensi Silang (2)
UU 9/2018 — PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UU 9/2018 — PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK [Pasal 12 ayat (2)]