Pasal 78

(1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan

database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.

(3) Untuk . . .

(3) Untuk melaksanakan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur

pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan.

1. Ketentuan Pasal 79 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 79 berbunyi

sebagai berikut :