Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007

Pasal 71

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

  • database;
  • perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  • sumber daya manusia;
  • pemegang hak akses;
  • lokasi database;
  • pengelolaan database;
  • pemeliharaan database;
  • pengamanan database;
  • pengawasan database;
  • data cadangan;
  • perangkat pendukung;
  • tempat pelayanan;
  • pusat data;
  • pusat data cadangan; dan
  • jaringan komunikasi data.
  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan

database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.

(3) Untuk . . .

(3) Untuk melaksanakan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), Menteri menetapkan tata cara dan prosedur

pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan.

  1. Ketentuan Pasal 79 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat

(2), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 79 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 79

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan

penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a sampai dengan huruf o yang menjadi kewenangan Menteri.

(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

provinsi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan gubernur.

(4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a sampai dengan huruf m yang menjadi kewenangan bupati/walikota.

  1. Pasal 80 dihapus.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2012

INDONESIA

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2012

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, Pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini;

  • bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang . . .

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 37/2007 — PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
perubahan PP 37/2007 — PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
amendment UU 23/2006 — ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Referensi Silang (4)
UU 23/2006 — ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 12/2008 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
PP 37/2007 — PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006