Pasal 14

(1) Penghentian penyelenggaraan BNPL dilakukan atas

dasar:

• inisiatif Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan; atau
• perintah Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penghentian penyelenggaraan BNPL yang dilakukan

atas dasar inisiatif Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum.

(3) Penghentian penyelenggaraan BNPL yang dilakukan

atas dasar inisiatif Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan Pembiayaan.

(4) Penghentian penyelenggaraan BNPL yang dilakukan

atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan dalam hal terdapat:

• pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan;
• peningkatan profil risiko yang tidak dapat dimitigasi secara memadai; dan/atau
• peningkatan jumlah pengaduan nasabah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

(5) Ketentuan mengenai penghentian penyelenggaraan

BNPL bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.