Peraturan Badan Nomor 32-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

3. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

4. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.

6. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

7. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

8. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

9. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

10. Afiliasi adalah: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Manajer Investasi; b. komposisi investasi dalam pasar uang dan pasar modal; c. rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham; d. rencana diversifikasi investasi Efek berdasarkan jenis industri Emiten; e. kewajiban bagi Manajer Investasi; f. alokasi dan perincian biaya Manajer Investasi dengan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; g. ketentuan pembukuan dan laporan, termasuk perhitungan nilai aktiva bersih; h. tata cara pemutusan dan perubahan kontrak; i. tata cara penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) saham, bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang bersifat terbuka; j. Manajer Investasi wajib menjamin bahwa semua Efek, dana, dan aktiva lain Reksa Dana Berbentuk Perseroan disimpan oleh Bank Kustodian; k. keadaan yang dapat menjadi dasar dilakukannya likuidasi bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan; l. larangan bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan; m. larangan investasi dalam bidang tertentu; n. tanggung jawab Manajer Investasi atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya; o. semua kontrak yang baru, diperpanjang maupun pengalihannya dari suatu Reksa Dana Berbentuk Perseroan harus merupakan hasil perundingan yang dibuat berdasarkan kepentingan objektif para Pihak yang

bersangkutan sebagaimana halnya apabila perundingan tersebut dibuat oleh Pihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadap Pihak lainnya; p. kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, kontrak penyimpanan kekayaan, atau kontrak penggunaan jasa akuntan hanya dapat dibuat, diperpanjang, atau dialihkan berdasarkan persetujuan sebagian besar anggota direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan; q. Reksa Dana Berbentuk Perseroan dilarang mengadakan kontrak untuk mengganti kerugian yang timbul bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau pemegang saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagai akibat penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, atau kecerobohan yang dilakukan oleh Manajer Investasi; r. pemisahan harta Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan harta Manajer Investasi; s. hal yang memperbolehkan Reksa Dana Berbentuk Perseroan melakukan penundaan pembelian kembali (pelunasan) oleh pemodal; t. kewajiban menghitung nilai aktiva bersih Reksa Dana Berbentuk Perseroan, apabila Manajer Investasi ditugaskan untuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersih; dan u. dalam hal Reksa Dana Berbentuk Perseroan dibubarkan, biaya konsultan hukum, akuntan, dan beban lain kepada Pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada Pihak yang bersangkutan.

Larangan bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l paling sedikit untuk melakukan: a. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;

b. pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari nilai aktiva bersih; c. pembelian Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di INDONESIA lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Berbentuk Perseroan pada setiap saat, dengan ketentuan pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank tetapi tidak termasuk sertifikat Bank INDONESIA dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA; e. penjualan saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang bersifat terbuka kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua persen) dari modal yang dikeluarkan, kecuali bagi Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang bersifat terbuka yang bersangkutan; f. pembelian Efek beragun aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Berbentuk Perseroan dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek beragun aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Berbentuk Perseroan; g. pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di INDONESIA, kecuali Efek pasar uang, dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA; h. pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah; i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek; j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;

k. terlibat dalam pembelian Efek secara margin; l. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit; m. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana Berbentuk Perseroan pada saat pembelian; n. pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai penjamin emisi dari Efek dimaksud; o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak Afiliasi-nya; p. pembayaran dividen selain berasal dari laba; q. pembelian Efek beragun aset dimana Manajer Investasi- nya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau terafiliasi dengan kreditur awal Efek beragun aset tersebut; atau r. pembelian Efek beragun aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau

g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada masyarakat.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-14/PM/2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, beserta Peraturan Nomor IV.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY