Peraturan Badan Nomor 15-pojk-05-2016 Tahun 2016 tentang Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh

karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. 4. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja. 5. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja. 6. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan harus menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus. (2) Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantiannya harus dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya penunjukan atau penggantian dimaksud.

(1) Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik INDONESIA; b. memiliki akhlak dan moral yang baik; c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tindak pidana di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; e. memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun. (2) Persyaratan untuk memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus dipenuhi Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengesahan OJK atas pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengetahuan di bidang dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e serta tata cara pemenuhannya bagi Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus diatur dengan Surat Edaran OJK.

(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, orang yang ditunjuk sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan.

Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.

Orang yang dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan tunduk pada Peraturan OJK ini.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY