Pasal 13

(1) Kegiatan prapenilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan melakukan

verifikasi terhadap dokumen permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

(2) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a diverifikasi oleh Penilai Pemerintah yang

ditunjuk oleh Direktur/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan sebagai verifikator.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kewenangan Pemohon dalam mengajukan permohonan Penilaian;
• kewenangan Direktur/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan menugaskan Penilai Pemerintah untuk melaksanakan Penilaian;
• kelengkapan dan kelayakan data dan informasi awal objek Penilaian; dan
• kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Penilaian.