Pasal 15

(1) PPMSE mengajukan permohonan kemitraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Kiriman.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Dalam hal PPMSE berkedudukan di luar Daerah Pabean,

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan oleh badan usaha yang berkedudukan di dalam Daerah Pabean yang ditunjuk sebagai perwakilan PPMSE dimaksud.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan formulir dengan memuat data yang berisi informasi paling sedikit mengenai:

• nama PPMSE;
• nama perwakilan PPMSE, dalam hal PPMSE berkedudukan di luar Daerah Pabean;
• alamat website dan/ atau nama aplikasi;
• nama penanggung jawab PPMSE atau perwakilan PPMSE;
• · Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPMSE atau perwakilan PPMSE;
• nomor keputusan mengenai pengukuhan pengusaha kena pajak;
• daftar nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penyelenggara Pos yang menjadi mitra PPMSE; dan
• Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Kiriman.

(4) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk

melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

• keberadaan platfonn PPMSE;
• kesesuaian informasi dalam permohonan dengan · database mengenai perpajakan atau data lainnya; dan
• kesesuaian klasifikasi lapangan usaha dalam bidang usaha se bagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.

(6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean menerbitkan:

• surat persetujuan kemitraan, dalam hal penelitian menunjukkan kesesuaian; atau
• surat penolakan disertai dengan alasan penolakan, dalam hal penelitian menunjukkan ketidaksesuaian.

(7) Penerbitan surat persetujuan atau surat penolakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a berlaku pada Kantor Pabean tempat pemasukan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h.

(9) Dalam hal terdapat perubahan data sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), PPMSE harus menyampaikan informasi perubahan data dimaksud kepada Kepala Kantor Pabean.

(10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

jdih.kemenkeu.go.id

(11) Surat persetujuan kemitraan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(12) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf b dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.