Pasal 16

(1) Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi terhadap

persetujuan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (6) huruf a yang meliputi:

• keberlangsungan kegiatan kepabeanan;
• adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/ a tau cukai; dan
• kepailitan PPMSE.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Kepala Kantor Pabean dapat mencabut persetujuan

kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan:

• PPMSE tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
• PPMSE dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/ atau cukai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan · hukum tetap; dan/ atau
• PPMSE dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

(4) Dalam hal persetujuan kemitraan dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (6) huruf a dicabut, impor Barang Kiriman

yang transaksinya melalui PPMSE yang bersangkutan tidak dilayani.

(5) Pencabutan persetujuan kemitraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran H uruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesatu Pengangkutan, Pembongkaran, dan Penimbunan