Pasal 14

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ·

berupa:

• pertukaran data katalog elektronik (e-catalog) dan invoice elektronik (e-invoice) atas Barang Kiriman yang transaksinya melalui PPMSE; dan
• bentuk kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Pertukaran data katalog elektronik (e-catalog) dan invoice

elektronik (e-invoice) se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui SKP.

(3) Katalog elektronik (e-catalog) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

• nama PPMSE;
• identitas penjual;
• uraian barang;

jdih.kemenkeu.go.id

• kode barang;
• kategori barang;
• spesifikasi barang;
• negara asal;
• satuan barang;

1. harga barang dalam cara penyerahan (incoterm) Delivery Duty Paid (DDP);

• tanggal pemberlakuan harga;
• jenis mata uang; dan

1. tautan Uniform Resource Locators (URL) barang.

(4) Invoice elektronik (e-invoice) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

• nama PPMSE;
• nama Penerima Barang;
• nomor e-mvozce;
• tanggal e-invoice;
• uraian barang;
• kode barang;
• jumlah barang;
• satuan barang;

1. harga barang dalam cara penyerahan (incoterm) Delivery Duty Paid (DDP);

• jenis mata uang;
• nilai tukar;

1. nilai, jenis, dan pihak yang memberikan promosi, dalam hal terdapat promosi;

• tautan Uniform Resource Locators (URL) barang; dan
• nomor telepon Penerima Barang.

(5) Elemen data harga barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf i dan ayat (4) huruf i meliputi:

• harga barang dalam cara penyerahan (incoterm) Free on Board (FOB);
• asuransi;
• biaya pengangkutan/pengiriman dari tempat asal sampai dengan tempat pemasukan;
• bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan
• biaya lainnya.

(6) Perlakuan atas skema promosi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf 1 dalam penelitian dan penetapan nilai pabean dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Pelayanan terhadap penyelesaian kewajiban pabean atas

Barang Kiriman hanya dapat dilayani setelah PPMSE menyampaikan katalog elektronik (e-catalog) dan invoice elektronik (e-invoice).