Pasal 13

(1) PPMSE wajib melakukan kemitraan dengan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Dikecualikan dari kewajiban kemitraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terhadap PPMSE yang melakukan transaksi impor Barang Kiriman dengan jumlah tidak melebihi 1.000 (seribu) kiriman dalam periode 1 (satu) tahun kalender.

(3) Penelitian terhadap jumlah transaksi PPMSE yang belum

melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

• SKP; dan/ a tau
• Pejabat Bea dan Cukai secara periodik.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diperoleh informasi jumlah kiriman PPMSE telah melebihi 1.000 (seribu) dalam periode 1 (satu) tahun kalender, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPMSE · untuk melakukan kemitraan dengan tembusan disampaikan kepada Penyelenggara Pos yang melakukan pengurusan impor Barang Kiriman PPMSE yang bersangkutan.

(5) PPMSE wajib melakukan kemitraan paling lama

10 (sepuluh) hari sejak surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan.

(6) Dalam hal ketentuan kemitraan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (5) tidak dipenuhi, Impor Barang Kiriman yang transaksinya melalui PPMSE tersebut tidak dilayani.

(7) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.