Pasal 12

(1) Persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau ·

Pasal 6 ayat (6) dilakukan pencabutan, dalam hal:

• bukti penugasan dari pemerintah bagi PPYD atau izin penyelenggaraan pos bagi PJT dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;
• persetujuan untuk dapat melakukan Akses Kepabeanan sebagai PPJK dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrasi kepabeanan;
• penetapan sebagai TPS dicabut atau tidak lagi memiliki kerja sama dengan pengusaha TPS bagi Penyelenggara Pos yang menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum;
• Penyelenggara Pos tidak melakukan kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
• Penyelenggara Pos mengajukan permohonan pencabutan;
• Penyelenggara Pos dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/ atau cukai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
• PJT dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:

• Direktur Jenderal, dalam hal pencabutan atas persetujuan melakukan kegiatan bagi PPYD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6); atau
• Kepala Kantor Pabean, dalam hal pencabutan atas persetujuan melakukan kegiatan bagi PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

(3) Pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan

kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

jdih.kemenkeu.go.id

Bagian Keenam Kemitraan Dengan PPMSE