Pasal 4

(1) Revisi perubahan kantor bayar (KPPN)/lokasi Satker

harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebelum disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

(2) Mekanisme revisi perubahan kantor bayar (KPPN)/lokasi

Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

8