Pasal 15

Kementerian/Lembaga dapat melakukan Revisi Anggaran dalam 1 (satu) Satker atau antar-Satker yang menyebabkan perubahan DIPA dalam rangka:

• Pemenuhan Belanja Operasional, termasuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional dengan kelengkapan surat persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal pergeseran antar-Program dalam rangka Pemenuhan Belanja Operasional;
• Pemenuhan kebutuhan selisih kurs, sepanjang bukan yang berasal dari sumber dana pinjaman atau Hibah luar negeri dalam 1 (satu) Program;
• Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola:

1. Untuk menambah volume RO yang sama dan/atau RO yang lain (kecuali untuk RO dukungan manajemen

17

tidak harus dalam rangka menambah volume RO), termasuk sisa RO Prioritas Nasional; dan/atau

1. Untuk pemenuhan Belanja Operasional, dilengkapi dengan surat persetujuan Pejabat Eselon I kecuali yang bersumber dari PNBP BLU.

• Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis Sistem Informasi;
• Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi dapat dilakukan sepanjang merupakan tindak lanjut adanya peraturan/ketentuan terkait kebijakan akuntansi;
• Ralat cara penarikan pinjaman/Hibah luar negeri atau dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman, pinjaman yang diterushibahkan, dan/atau Penerusan Hibah berpedoman pada dokumen sumber terkait dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
• Ralat cara penarikan SBSN berpedoman pada dokumen sumber terkait dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
• Ralat nomor register pembiayaan Kegiatan/proyek SBSN berpedoman pada dokumen sumber terkait dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, terkait kesalahan pencantuman nomor register SBSN dalam DIPA yang meliputi:

1. Semula menggunakan nomor register sementara (dummy) menjadi nomor register yang seharusnya; atau
2. Semula nomor register lainnya menjadi nomor register yang seharusnya.

• Ralat nomor register pinjaman dan/atau Hibah luar negeri berpedoman pada dokumen sumber terkait dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
• Penyelesaian Tunggakan yang sumber dananya dari rupiah murni untuk Tunggakan 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dan/atau Tunggakan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari PNBP BLU;
• Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional dalam 1 (satu) Satker dan 1 (satu) jenis belanja sepanjang tidak mengubah lokasi; dan/atau
• Pergeseran anggaran sebagai akibat pelampauan besaran standar biaya keluaran umum dan standar biaya keluaran khusus yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk pergeseran dalam 1 (satu) Program.

Bagian Kedua Mekanisme Revisi Anggaran pada Kementerian/Lembaga yang Mengakibatkan Perubahan DIPA yang Memerlukan Pengesahan Direktorat Jenderal Perbendaharaan