Pasal 11

Tagihan imbalan jasa pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilampiri dengan:

1. Kuitansi bermaterai sebanyak 1 (satu) rangkap dan kuitansi tidak bermateral sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
2. Faktur Pajak sebanyak 2 (dua) rangkap, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

1. Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 1 (satu) rangkap.