Pasal 15

( 1) Lini ketiga memiliki tugas melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan:

• melaksanakan kegiatan asurans antara lain melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
• melaksanakan kegiatan investigasi atas dugaan penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan wewenang;
• melaksanakan Clearance;
• melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas lini kedua;
• melaksanakan koordinasi pengawasan dengan lini pertama dan lini kedua;
• melaksanakan kegiatan konsultansi antara lain melalui asistensi, fasilitasi, dan pelatihan;
• melaksanakan pendampingan terhadap lini pertama yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan ekstern, baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan Unit Organisasi dan/atau Unit Kerja; dan
• tugas lain sesuai amanat peraturan perundang- undangan dan/atau arahan pimpinan Kementerian.

(2) Pelaksanaan tugas lini ketiga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan risiko.

(3) Lini ketiga memiliki wewenang untuk:

• mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan pejabat/ pegawai yang diperlukan sehubungan jdih.kemenkeu.go.id 6tv

dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Unit Organisasi dan/ atau Unit Kerja yang menjadi objek pengawasan intern dan pegawai lain yang diperlukan;
• memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan tugas lini pertama dan lini kedua;
• meminta arahan pimpinan Kementerian;
• melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit Organisasi dan/ atau Pimpinan Unit Kerja; dan
• melakukan koordinasi dengan pihak/ instansi eksternal Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas lini ketiga.

(4) Lini ketiga memiliki tanggungjawab untuk:

• menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
• menyampaikan hasil pengawasan kepada pimpinan Kementerian serta Pimpinan Unit Organisasi dan Pimpinan Unit Kerja bersangkutan.

BABV

PENGUATAN EFEKTIVITAS

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

DENGAN MODEL TIGA LINI TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Umum