Pasal 14

(1) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 dan Pasal 13, dalam hal permohonan:

• disetujui, kepala Kantor menerbitkan NPPP dan menyampaikan surat persetujuan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
• ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan.

(2) Penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah:

• tanggal selesai dilaksanakannya pemaparan proses bisnis; a tau
• tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan, dalam hal tidak dilakukan pemaparan proses bisnis. jdih.kemenkeu.go.id

(3) Dalam hal tidal{ dilakukan pemeriksaan lokasi dan

pemaparan proses bisnis, penerbitan persetujuan atau penolal{an sebagaimana dimal{sud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka wal{tu paling lama 5 (lima) Harl Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(4) Dalam hal kepala Kantor memintal{an keterangan,

dokumen, dan/ atau bukti tambahan sebagaimana dimal{sud dalam Pasal 12 ayat (2), Orang harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan dalam jangka wal{tu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.

(5) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen,

dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimal{sud pada ayat (4), jangka wal{tu persetujuan atau penolal{an sebagaimana dimal{sud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/ atau bukti tambahan diterima.

(6) Dalam haljangka wal{tu sebagaimana dimal{sud pada ayat

(4) tidal{ terpenuhi, permohonan ditolal{ oleh kepala

Kantor dengan menerbitkan surat penolal{an disertai alasan.

(7) Penomoran NPPP terdiri atas NPWP, kode Kantor, dan kode

jenis Pembebasan Cukai.