Pasal 13

(1) Penelitian terhadap kriteria BHA Bukan BKC sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf a yang merupakan BHA Bukan BKC lainnya berdasarkan spesifikasi teknisnya yang dalam proses pembuatannya tidak boleh atau tidak dapat menggunakan Etil Alkohol Campur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan pertimbangan kepala Kantor.

(2) Pertimbangan kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• BHA Bukan BKC sejenis yang dihasilkan oleh industri lain;
• sifat dan karakteristik BHA Bukan BKC yang dihasilkan;
• kualitas BHA Bukan BKC yang dihasilkan;
• standardisasi dari pasar; dan/ atau
• permintaan pasar.

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), kepala Kantor dapat menambahkan pertimbangan

berdasarkan:

• informasi dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
• hasil kajian dari kepala Kantor Wilayah dan/ atau kepala Kantor;
• hasil kajian dari instansi/lembaga di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
• keterangan, rekomendasi, dan/ atau informasi dari instansi/lembaga di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Paragraf 2 Pemberian NPPP