Pasal 32

(1) Pengguna Barang dapat menghentikan proses penjualan

Kendaraan Perorangan Dinas dan tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan dari Pengelola Barang dengan membuat perjanjian jika:

• Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, Pegawai ASN, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI meninggal dunia;
• Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, Pegawai ASN, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI tidak bersedia menandatangani perjanjian;
• Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual tidak tersedia;
• terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi; atau
• kondisi lainnya yang mengakibatkan Pengguna Barang tidak dapat melakukan perjanjian.

(2) Pengguna Barang melaporkan penghentian proses

penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.

Paragraf 3 Pembayaran