PMK No. 72 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 179/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
b. bahwa untuk menyelaraskan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman dengan ketentuan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara, perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7194); 6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1704); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN.
Pasal I Ketentuan Bab I, Bab II, Bab III, Bab VI, dan Bab VII dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1704) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II 1. Ketentuan mengenai SAPPP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2026. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik SUAHASIL NAZARA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 179/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
PINJAMAN
MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 7 BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN ……………………
11 BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN ...................................................
15 BAB IV JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN ..................…………....................
30 BAB V LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN …………………………………………………………..
31 BAB VI ILUSTRASI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN .………………………….......................................
32 BAB VII PENUTUP ......................................................................... 57
BAB I PENDAHULUAN
I.A.
LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mengamanatkan
kepada
Pemerintah
untuk
terus
mengupayakan
peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
guna
mewujudkan
tata
kelola
Pemerintahan
yang
baik
dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Selanjutnya, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa agar informasi
yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dapat
memenuhi
prinsip
transparansi
dan
akuntabilitas,
perlu
diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah
ditetapkan memiliki dua subsistem yang terdiri dari Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Bendahara Umum Negara menjadi tugas dan fungsi Kementerian
Keuangan selaku pengelola fiskal, sedangkan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi diselenggarakan dan dilaksanakan oleh
kementerian/lembaga.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian
Pinjaman merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Bendahara Umum Negara, yang merupakan proses pengumpulan
data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan keuangan
pengelolaan pemberian pinjaman Pemerintah. Sebagai subsistem dari Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman
mempunyai karakteristik basis akuntansi akrual dengan menggunakan
sistem pembukuan berpasangan.
Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Pemberian Pinjaman, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan
anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
Salah satu tugas Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan
Pemberian
Pinjaman
adalah
menyusun
laporan
pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dengan
demikian,
untuk
menyusun
laporan
pertanggungjawaban
pengelolaan
anggaran
Bagian
Anggaran
Bendahara
Umum
Negara
dimaksud, perlu dibentuk unit akuntansi untuk melaksanakan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah pusat.
Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut, perlu disusun Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Penyusunan modul ini didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman. I.B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman, piutang nonpokok dan transaksi lainnya dari kegiatan pengelolaan pemberian pinjaman, dan unit akuntansi dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola pemberian pinjaman. I.C. MAKSUD Modul ini disusun sebagai petunjuk untuk memahami Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman dan sebagai petunjuk pelaksanaan atas hasil keluaran berupa Laporan Keuangan yang disusun secara berjenjang dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu, transparan, dan akurat. I.D. TUJUAN Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman bertujuan untuk:
- memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi berbasis akrual atas transaksi-transaksi yang timbul dari kegiatan dan transaksi pengelolaan pemberian pinjaman, yang secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara memadai; dan
- memberikan panduan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
I.E.
SISTEMATIKA
Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian
Pinjaman disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I meliputi latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan,
sistematika, dan singkatan.
BAB II
SISTEM
AKUNTANSI
DAN
PELAPORAN
KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
BAB II meliputi pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan, proses bisnis pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian
Pinjaman, proses bisnis pada Unit Akuntansi Pembantu
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman,
dokumen sumber yang digunakan dalam proses bisnis dan
transaksi pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman, telaah Laporan
Keuangan, dan penyampaian data dan Laporan Keuangan.
BAB III
KEBIJAKAN
AKUNTANSI
TRANSAKSI
PENGELOLAAN
PEMBERIAN PINJAMAN
BAB III meliputi definisi pengelolaan pemberian pinjaman,
basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian
terkait piutang pokok pemberian pinjaman, realisasi anggaran
pembiayaan
dari
kegiatan
pemberian
pinjaman,
dan
pendapatan dan piutang nonpokok pemberian pinjaman.
BAB IV
JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN
PINJAMAN
BAB IV meliputi fungsi jurnal standar transaksi pengelolaan
pemberian pinjaman, jurnal anggaran, jurnal piutang pokok
pemberian pinjaman dan realisasi anggaran pemberian
pinjaman, jurnal piutang pokok transaksi aset lainnya kredit
program, jurnal piutang nonpokok pemberian pinjaman dan
pendapatan pemberian pinjaman, jurnal penyesuaian untuk
hasil identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi atas
transaksi piutang pokok dan piutang nonpokok pemberian
pinjaman yang menggunakan mata uang asing, dan jurnal
penutup.
BAB V
LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
BAB V meliputi Laporan Keuangan bertujuan umum,
komponen Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB VI
ILUSTRASI
TRANSAKSI
PENGELOLAAN
PEMBERIAN
PINJAMAN
BAB VI meliputi ilustrasi transaksi pemberian pinjaman
melalui
rekening
khusus,
pemberian
pinjaman
melalui
pembiayaan pendahuluan, pembayaran langsung, dan letter of
credit, reklasifikasi atas piutang pokok pemberian pinjaman
akan jatuh tempo cicilan/pelunasan pembayaran, realisasi
anggaran
penerimaan
cicilan/pelunasan
piutang
pokok
pemberian pinjaman, penyisihan piutang pokok pemberian
pinjaman
tidak
tertagih,
penghapusan
piutang
pokok
pemberian pinjaman, pendapatan dan piutang nonpokok
pemberian pinjaman, penerimaan kas atas pelunasan piutang
nonpokok pemberian pinjaman, penyisihan piutang nonpokok
pemberian pinjaman tidak tertagih, penghapusan piutang
nonpokok pemberian pinjaman, dan selisih kurs belum
terealisasi atas piutang pokok yang menggunakan mata uang
asing.
BAB VII
PENUTUP
BAB VII meliputi kesimpulan dari pembahasan dalam Modul
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan
Pemberian Pinjaman dan harmonisasi yang diperlukan antara
pengaturan sistem akuntansi dengan proses bisnis manajerial
dan rancangan sistem aplikasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif, dan tepat waktu.
I.F.
SINGKATAN
APBN
= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD
= Aplikasi Penarikan Dana
BA BUN
= Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BA BUN 999.04
= Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Pemberian Pinjaman
BUN
= Bendahara Umum Negara
BI
= Bank Indonesia
CaLK
= Catatan atas Laporan Keuangan
DIPA
= Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Db
= Debit
KPPN
= Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPA
= Kuasa Pengguna Anggaran
Kr
= Kredit
LKPP
= Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LO
= Laporan Operasional
LPE
= Laporan Perubahan Ekuitas
LRA
= Laporan Realisasi Anggaran
L/C
= Letter of Credit
NoD
= Notice of Disbursement
NRC
= Neraca
PDN
= Pinjaman Dalam Negeri
PHLN
= Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
PMK
= Peraturan Menteri Keuangan
PNBP
= Penerimaan Negara Bukan Pajak
SABUN
= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bendahara Umum Negara
SAPP
= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat
SAPPP
= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pengelolaan Pemberian Pinjaman
SP2D
= Surat Perintah Pencairan Dana
SP3
= Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SP2LN
= Surat Pembukaan Pinjaman Luar Negeri
SP4HL
= Surat
Perintah
Pembukuan
Penarikan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri
SPM
= Surat Perintah Membayar
SPN
= Surat Perbendaharaan Negara
SPP
= Surat Permintaan Pembayaran
SPP APD
= Surat
Permintaan
Penerbitan
Aplikasi
Penarikan Dana
TA
= Tahun Anggaran
UABUN
= Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
UAKPA BUN
= Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara
UAPBUN
= Unit
Akuntansi
Pembantu
Bendahara
Umum Negara
UU
= Undang-Undang
Valas
Valuta Asing WA = Withdrawal Application
BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
II.A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman menyelenggarakan akuntansi pemerintahan atas transaksi keuangan yang meliputi seluruh transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan pemberian pinjaman. Untuk mewujudkan penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dimaksud diperlukan proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan dalam suatu bentuk SAPPP. SAPPP merupakan subsistem dari SABUN, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta unit akuntansi dan pelaporan yang melakukan pelaksanaan dan pengelolaan BA BUN 999.04. Unit akuntansi dan pelaporan dibentuk dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BA BUN 999.04 periode semesteran dan tahunan, yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Unit akuntansi dan pelaporan dalam SAPPP terdiri atas: 1. UAKPA BUN pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan dan pengelolaan pemberian pinjaman. Penanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. UAPBUN pada tingkat eselon I Kementerian Keuangan bertindak sebagai unit pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan dan pengawasan secara berjenjang atas Laporan Keuangan yang disusun oleh UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
II.B. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN
Secara umum, pada periode berjalan UAKPA BUN melaksanakan kegiatan
yang menjadi tugas pokoknya antara lain:
1.
melakukan verifikasi dokumen sumber;
2.
melakukan perekaman dokumen sumber;
3.
melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan, dan penyesuaian
data transaksi berdasarkan dokumen sumber;
4.
melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan Buku
Besar Akrual dan Buku Besar Kas;
5.
melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas penarikan pinjaman yang
bersumber dari dalam dan/atau luar negeri;
6.
menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukungnya;
dan
7.
menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN.
II.C. PROSES BISNIS PADA UAPBUN
UAPBUN melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:
1.
menerima data dan Laporan Keuangan dari UAKPA BUN;
2.
melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan UAKPA
BUN;
3.
melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN;
4.
menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN; dan
- menyampaikan Laporan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN.
II.D. DOKUMEN SUMBER
Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi penarikan pinjaman
dalam rangka pemberian pinjaman sebagaimana ketentuan dalam PMK yang
mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri,
PMK yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dalam negeri, dan
PMK yang mengatur mengenai tata cara penyediaan dan pengembalian dana
kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri, serta ketentuan dan
peraturan terkait dengan tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan
pengelolaan pemberian pinjaman pada BA BUN 999.04 antara lain:
1.
Alokasi Anggaran
DIPA beserta revisinya.
2.
Pencatatan Pokok Piutang Pemberian Pinjaman berdasarkan Realisasi
Pembiayaan Pemberian Pinjaman
a. SPP;
b. SPM;
c. SP2D;
d. SP3;
e. SPP APD; dan/atau
f.
NoD.
3.
Pencatatan Penyelesaian Cicilan Pokok dan Nonpokok Piutang
Pemberian Pinjaman
a. Surat setoran/dokumen lain yang dipersamakan sebagai setoran ke
rekening kas Negara; dan/atau
b. Nota Debit/Nota Kredit.
4.
Dokumen Pendukung Lainnya
a. UU APBN;
b. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN;
c. Perjanjian Pemberian Pinjaman;
d. Surat Persetujuan Pemberian Pinjaman;
e. Nota Debit/Nota Kredit;
f.
Nota Transfer/Nota Pembebanan;
g. Nota Pembukaan L/C;
h. APD/WA;
i.
SP2LN;
j.
SP4HL;
k. Rekening Koran BI; dan/atau
l.
Memo Penyesuaian.
Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan
Keuangan BA BUN 999.04, digunakan dokumen Memo Penyesuaian.
Formulir
Memo
Penyesuaian
diilustrasikan
sebagai
berikut
(dapat
disesuaikan dengan kebutuhan):
PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN 1 Bagian Anggaran : Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran 2 Eselon I : Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I 3 Wilayah : Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah 4 Satuan Kerja : Diisi Kode Satker dan Uraian Satker 5 No. Dokumen : Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan Diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian 6 Tanggal : Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX 7 Tahun Anggaran : Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX 8 Jurnal :
a. No. : Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
b. D/K : Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
c. Kode Akun : Diisi Kode Akun yang akan di debit pada baris pertama dan diisi Kode Akun yang dikredit pada baris kedua
d. Uraian Akun : Diisi Uraian Akun yang akan di debit pada baris pertama dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
e. Rupiah Debit : Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang di debit
f. Rupiah Kredit
:
Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9
Keterangan
:
Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk
perhitungan bila diperlukan
10
Dibuat Oleh
:
Diisi
Nama
dan
NIP
Pembuat
Memo
Penyesuaian/Petugas
Verifikasi/Akuntansi
11
Disetujui Oleh
:
Diisi Nama dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN
12
Direkam Oleh
:
Diisi Nama dan NIP Petugas Operator GL Pelaporan
13
Tanggal
:
Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing
II.E. TELAAH LAPORAN KEUANGAN Telaah Laporan Keuangan, dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam Laporan Keuangan, dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Telaah Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas. Kegiatan telaah Laporan Keuangan dapat berupa telaah terhadap: 1. Kelengkapan Laporan Keuangan a. memastikan kelengkapan seluruh komponen Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak; dan FORMULIR MEMO PENYESUAIAN
Bagian Anggaran
:
1.
( )
Eselon I
:
2.
( )
Wilayah
:
3.
( )
Satuan Kerja
:
4.
No. Dokumen : 5.
Tanggal
:
6.
Tahun Anggaran : 7.
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum: Jurnal No D/K Kode Akun Uraian Nama Akun Rupiah Debit Rupiah Kredit 8a 8b 8c 8d 8e 8f
Keterangan: 9.
Dibuat oleh:
Disetujui oleh:
Direkam oleh: Petugas Verifikasi Akuntansi
KPA BUN
Operator GL Pelaporan
10
11
12 Tanggal : 13
Tanggal : 13
Tanggal : 13
b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan
sudah dilampirkan.
2.
Validitas data
a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan
hardcopy dan/atau softcopy komponen Laporan Keuangan dan
CaLK secara konsisten sama; dan
b. jika
terdapat
perbaikan/revisi
Laporan
Keuangan,
maka
perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3.
Akurasi angka yang disajikan
a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan
hardcopy dan/atau softcopy dan CaLK akurat; dan
b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana
kebijakan akuntansi pemberian pinjaman Pemerintah sudah
disajikan dengan tepat dan akurat.
4.
Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun
a. memastikan persamaan akuntansi dasar Aset = Kewajiban + Ekuitas
terpenuhi.
b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi pemberian
pinjaman telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.
c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5.
Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos Laporan Keuangan
pada CaLK
a. memastikan setiap pos-pos komponen Laporan Keuangan dalam
LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang
memadai pada CaLK.
b. memastikan penjelasan pos-pos komponen Laporan Keuangan
tersebut disajikan secara cukup (adequate disclosure), tidak kurang
(insufficient disclosure), dan tidak berlebihan (overload disclosure).
II.F.
PENYAMPAIAN DATA DAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan BA BUN 999.04 disampaikan kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN
UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN periode
semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Pengelolaan Pemberian
Pinjaman. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN tersebut terdiri dari
LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.
2.
Laporan Keuangan tingkat UAPBUN
UAPBUN
Pengelolaan
Pemberian
Pinjaman
menyusun
dan
menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN periode semesteran
dan tahunan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN. Laporan
Keuangan tingkat UAPBUN tersebut terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE,
dan CaLK.
3.
Penyampaian
Laporan
Keuangan
tingkat
UAKPA
BUN
dan
tingkat UAPBUN
Penyampaian masing-masing Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN
dan/atau
tingkat
UAPBUN
Pengelolaan
Pemberian
Pinjaman
dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan
sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai tata cara
penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
III.A. DEFINISI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Pengelolaan pemberian pinjaman merupakan kegiatan BA BUN berupa piutang yang wajib dibayar atau diselesaikan oleh entitas penerima pinjaman kepada BA BUN dan/atau hak tagih BA BUN yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian pemberian pinjaman, yang dananya dapat bersumber dari dalam negeri dan/atau luar negeri untuk diteruspinjamkan kepada entitas penerima pinjaman atau dana lainnya yang sah. Transaksi utama dari kegiatan BA BUN 999.04 yaitu adanya pengakuan hak BA BUN atas piutang pokok pemberian pinjaman dan hak lainnya yang diperjanjikan dalam perjanjian pemberian pinjaman. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 secara berjenjang, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian terkait transaksi pengelolaan pemberian pinjaman. Transaksi pengelolaan pemberian pinjaman tersebut terdiri atas: 1. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman: a. pemberian pinjaman; b. piutang pokok pemberian pinjaman jatuh tempo; c. bagian lancar piutang pokok pemberian pinjaman; d. pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas; e. pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan; f. penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih; g. beban penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih; h. penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman; i. perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi piutang; dan j. piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program. 2. Realisasi Anggaran Pembiayaan dari Kegiatan Pemberian Pinjaman: a. realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman; dan b. realisasi anggaran penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman. 3. Pendapatan dan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman: a. pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman; b. piutang nonpokok pemberian pinjaman dari pengelolaan pemberian pinjaman jatuh tempo; c. pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman secara kas; d. pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman secara pengesahan; e. penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih; f. beban penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih; g. penghapusan piutang nonpokok pemberian pinjaman; dan h. piutang berjalan nonpokok pemberian pinjaman. III.B. BASIS AKUNTANSI Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 adalah basis akrual. Basis akrual yang
diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun LRA
sepanjang
APBN
disusun
menggunakan
pendekatan
basis
kas.
Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui
pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui
pada saat dikeluarkan dari rekening kas negara.
III.C. AKUNTANSI PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN
III.C.1. Pemberian Pinjaman
Piutang pokok pemberian pinjaman merupakan piutang yang dikelola oleh
BA BUN 999.04 yang timbul dari perjanjian pemberian pinjaman pemerintah
dan akan diterima pelunasannya atau jatuh tempo pelunasan piutangnya
lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Piutang pokok pemberian pinjaman yang timbul dari perjanjian penerusan
pinjaman
memperhatikan
pemberian
pinjaman
melalui
tata
cara
sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai tata cara
penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, dan/atau PMK yang
mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dalam negeri, yaitu
melalui tata cara:
- Rekening Khusus Rekening khusus merupakan rekening pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PDN atau PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada pemberi PDN atau pemberi PHLN.
- Pembayaran Langsung Pembayaran Langsung (direct payment) merupakan penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan surat penarikan dana/WA kepada pemberi PDN atau pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.
- Pembiayaan Pendahuluan Pembiayaan Pendahuluan (pre-financing) merupakan cara pembayaran yang dilakukan oleh pemberi PDN atau pemberi PHLN sebagai penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu membebani rupiah murni pada rekening BUN atau rekening yang ditunjuk.
- L/C
L/C merupakan janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang
bertindak atas permintaan pemohon (applicant) atau atas namanya
sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau
eksportir
atau
kuasa
eksportir
(pihak
yang
ditunjuk
oleh
beneficiary/supplier) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.
Piutang pokok pemberian pinjaman yang penarikannya melalui tata cara rekening khusus, diakui pada saat kas keluar dari rekening khusus dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Nilai piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus disajikan sebagai Piutang Jangka Panjang di Neraca. Piutang pokok pemberian pinjaman yang penarikannya melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C, diakui
pada tanggal valuta (value date) sebagaimana tercantum dalam NoD, dan
diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD
dimaksud. Nilai piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara
pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C disajikan
sebagai Piutang Jangka Panjang di Neraca.
Piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan Valas dilakukan
penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagai berikut:
1.
Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus
a.
Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening
khusus dan menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam
nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal
SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman.
b.
Pada
penerapan
otomasi
menggunakan
sistem
aplikasi
terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan
penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai
pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan
oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal
transaksi SPP, SPM, dan SP2D.
c.
Selisih
kurs
terealisasi
(yang
dapat
diidentifikasi
sebagai
pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan
jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan
memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran
outstanding Piutang Jangka Panjang dalam rupiah di Neraca.
2.
Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara pembayaran
langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C
a.
Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara pembayaran
langsung,
pembiayaan
pendahuluan,
dan/atau
L/C
dan
menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah
menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (value
date) sebagaimana tercantum dalam NoD dan/atau dokumen lain
pendukung NoD.
b.
Penjabaran ke dalam rupiah dapat menggunakan nilai ekuivalen
rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal valuta (value date)
sebagaimana tercantum dalam NoD apabila nilai ekuivalen rupiah
pada tanggal valutanya tidak tersedia informasinya.
c.
Pada
penerapan
otomasi
menggunakan
sistem
aplikasi
terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan
penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai
pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan
oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal
transaksi WA dan tanggal valuta (value date) dari NoD yang ada
dalam SP3.
d.
Selisih
kurs
terealisasi
(yang
dapat
diidentifikasi
sebagai
pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan
jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan
memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran
outstanding piutang jangka panjang dalam rupiah di Neraca.
Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, nilai outstanding
piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan Valas dilakukan
penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada
tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan, dan
dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas
penggunaan kurs penjabaran sebelumnya dengan kurs tengah BI pada
tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.
Nilai selisih kurs belum terealisasi dimaksud selanjutnya dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang memengaruhi penambahan nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca, atau beban selisih kurs belum terealisasi yang memengaruhi pengurangan nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya. III.C.2. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo Pada saat piutang pokok pemberian pinjaman jatuh tempo cicilan dan/atau pelunasan dan telah diterbitkan surat tagihan piutang oleh KPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, serta sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum terselesaikan, maka nilai atas piutang pemberian pinjaman yang jatuh tempo sesuai dengan surat tagihan piutang pokok pemberian pinjaman tersebut disajikan di Neraca sebagai Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang. III.C.3. Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode semesteran dan/atau tahunan, nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman dilakukan identifikasi untuk direklasifikasi menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca. Piutang pokok pemberian pinjaman yang direklasifikasi untuk disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca semesteran dan/atau tahunan, yaitu:
- nilai atas bagian piutang pokok pemberian pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca periode tahunan; dan
- nilai atas piutang pemberian pinjaman yang jatuh tempo sesuai dengan surat tagihan piutang yang belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan (sebagaimana butir III.C.2. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo). III.C.4. Pelunasan dan/atau Cicilan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas a. Transaksi pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas, diakui pada saat tanggal kas diterima di rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen penerimaan pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman. Transaksi pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas tersebut mengurangi nilai outstanding bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca. b. Dalam hal pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas menggunakan Valas yang sama sesuai dengan perjanjian pemberian pinjaman, nilai pelunasan, dan/atau cicilan piutang pemberian pinjaman yang menggunakan Valas tersebut dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal kas diterima di rekening kas Negara. c. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal jatuh tempo pada surat tagihan piutang dan tanggal kas diterima di rekening kas Negara.
d. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran outstanding bagian lancar piutang pemberian pinjaman dalam rupiah di Neraca. III.C.5. Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan a. Transaksi pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan, diakui pada tanggal SP2D pengesahan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud. Transaksi pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan tersebut mengurangi nilai outstanding bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca. b. Dalam hal pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan berupa penghibahan piutang pokok pemberian pinjaman, dokumen pengesahan beban hibah digunakan sebagai dasar pengurangan nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman. c. Nilai pengesahan pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai realisasi penerimaan pembiayaan pada pos Pembiayaan di LRA dan mengurangi nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca. III.C.6. Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 periode semesteran dan tahunan, nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman tahun berjalan dilakukan analisis kualitas piutang ketertagihannya untuk menentukan perhitungan estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih tahun berjalan. Analisis kualitas piutang pokok pemberian pinjaman tersebut dilakukan terhadap setiap debitur penerima dana pinjaman BA BUN 999.04. III.C.6.a. Penggolongan Kualitas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tata cara penentuan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman dilakukan sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN. III.C.6.b. Besaran Estimasi Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih Berdasarkan Penggolongan Kualitas Piutangnya Penghitungan estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih dilakukan untuk masing-masing debitur yang telah digolongkan kualitas piutangnya dan dilakukan sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN. III.C.6.c. Penyajian Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih Penyajian estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:
- dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang yang merupakan kontra akun dari Piutang Jangka Panjang atas bagian piutang pokok pemberian pinjaman yang belum jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal Neraca periode pelaporan semesteran dan/atau tahunan.
- dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang merupakan kontra akun dari Bagian
Lancar Piutang Jangka Panjang atas bagian piutang pokok pemberian
pinjaman:
a. yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal Neraca periode semesteran dan/atau tahunan; dan/atau
b. yang telah jatuh tempo pada tanggal Neraca periode semesteran
dan/atau tahunan.
III.C.7. Beban Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih
a. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebagaimana butir III.C.6.c. angka
1 dan/atau nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar
Piutang Pokok Pemberian Pinjaman sebagaimana butir III.C.6.c. angka 2
lebih kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak
tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai
penambah Beban Penyisihan Piutang pada pos Beban Operasional di LO.
b. Sebaliknya, dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebagaimana
butir III.C.6.c. angka 1 dan/atau nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
– Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman sebagaimana butir
III.C.6.c. angka 2 lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai
penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut
dicatat dan disajikan sebagai pengurang Beban Penyisihan Piutang pada
pos Beban Operasional di LO.
c. Jika Beban Penyisihan Piutang bersaldo minus (kredit) sehubungan
dengan secara jumlah keseluruhan nilai outstanding Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman dan/atau
nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar
Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jangka Panjang lebih besar dari
estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun
berjalan, maka saldo Beban Penyisihan Piutang tersebut disesuaikan ke
Ekuitas.
d. Nilai penyisihan piutang pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca
sebagaimana butir III.C.6.c. angka 1 dan angka 2, dan nilai Beban
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di LO diungkapkan secara memadai
pada CaLK dengan memperhatikan tiap golongan kualitas piutang
pemberian pinjaman dan perubahan kenaikan dan penurunan nilainya.
III.C.8. Penghapusan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman
Pengurangan nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman atas
transaksi penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman diakui pada saat
tanggal efektif penghapusan dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan
dokumen atau perjanjian yang sah sebagai dasar penghapusan piutang
pokok pemberian pinjaman.
Nilai penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai
berikut:
- Mengurangi nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dan/atau Piutang Jangka Panjang di Neraca.
- Mengurangi nilai outstanding penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai kontra akun nilai piutang pokok pemberian pinjaman yang dihapuskan pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dan/atau Piutang Jangka Panjang di Neraca.
- Mencatat beban penghapusan piutang pemberian pinjaman pada pos kegiatan nonoperasional lainnya di LO dalam hal nilai outstanding
penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih lebih kecil
dari nilai piutang pokok pemberian pinjaman yang dihapuskan.
Dalam hal piutang pokok pemberian pinjaman telah dihapuskan, namun
kemudian terdapat penerimaan kas di rekening kas negara berdasarkan
setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman yang merujuk kepada
piutang pokok pemberian pinjaman telah dihapuskan, maka atas transaksi
tersebut disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di LRA dan sebagai
pendapatan PNBP Lainnya pada pos kegiatan nonoperasional lainnya di LO.
III.C.9. Perubahan Kualitas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Sehubungan
Dengan Restrukturisasi Piutang
Sesuai dengan ketentuan dalam PMK yang mengatur mengenai penentuan
kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada
kementerian/lembaga dan BUN, bahwa Pembantu Pengguna Anggaran BUN
dapat melakukan perubahan kualitas piutang dalam hal terdapat
persetujuan restrukturisasi piutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Restrukturisasi piutang merupakan upaya perbaikan
ketertagihan piutang yang dilakukan Pembantu Pengguna Anggaran BUN
terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya
yang meliputi pemberian keringanan piutang, persetujuan angsuran, atau
persetujuan penundaan pembayaran. Perubahan kualitas piutang pokok
pemberian pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi piutang dilakukan
sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang
dan
pembentukan
penyisihan
piutang
tidak
tertagih
pada
kementerian/lembaga dan BUN.
Atas perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman, selanjutnya
akan dilakukan penyesuaian terhadap penyajian beban penyisihan piutang
pokok pemberian pinjaman tidak tertagih di LO dan estimasi penyisihan
piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca pada tanggal
pelaporan semesteran dan tahunan sebagaimana III.C.6. dan III.C.7.
III.C.10. Piutang Pokok Transaksi Aset Lainnya Kredit Program
Nilai outstanding aset lainnya kredit program di Neraca merupakan nilai
outstanding piutang pokok atas pemberian pinjaman dengan skema kredit
program berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dan telah berakhir skema
pemberian pinjamannya oleh BA BUN 999.04. Nilai outstanding piutang
pokok berupa transaksi aset lainnya kredit program diperlakukan sebagai
berikut:
- Nilai outstanding piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program disajikan sebagai aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
- Transaksi pengesahan atau pelunasan dan/atau cicilan secara kas atas piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan, dan mengurangi nilai outstanding aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
- Dalam hal terdapat pelunasan dan/atau cicilan secara kas atas piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program dan berdasarkan setelmen kas transaksi aset lainnya kredit program tersebut tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutangnya, disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBP Lainnya pada pos kegiatan nonoperasional lainnya di LO.
- Pada periode semesteran dan tahunan, nilai outstanding piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program dilakukan analisis kualitas piutang
ketertagihannya untuk menentukan perhitungan estimasi penyisihan piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program tidak tertagih tahun berjalan. Tata cara penentuan kualitas piutang dan penghitungan estimasi penyisihan piutang dilakukan sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN. 5. Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program tidak tertagih dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih jangka panjang (aset lainnya kredit program) yang merupakan kontra akun dari aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang di Neraca. 6. Jika Beban Penyisihan Piutang bersaldo minus (kredit) sehubungan dengan secara jumlah keseluruhan nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang (aset lainnya kredit program) lebih besar dari estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, maka saldo Beban Penyisihan Piutang tersebut disesuaikan ke Ekuitas. 7. Transaksi penghapusan piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program mengurangi nilai outstanding aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang dan nilai penyisihan piutang tidak tertagih jangka panjang (aset lainnya kredit program) di Neraca.
III.D. AKUNTANSI REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN DARI KEGIATAN PEMBERIAN PINJAMAN III.D.1. Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Realisasi pengeluaran pembiayaan dalam rangka pemberian piutang BA BUN 999.04, dapat dilakukan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, dan/atau PMK yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dalam negeri, serta ketentuan dan peraturan terkait dengan tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengelolaan pemberian pinjaman pada BA BUN 999.04, yaitu melalui tata cara:
- Rekening khusus;
- Pembayaran langsung;
- Pembiayaan pendahuluan; dan/atau
- L/C.
III.D.1.a. Pengeluaran Anggaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Melalui
Rekening Khusus
a. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA
BUN 999.04 melalui tata cara rekening khusus diakui pada saat kas
keluar dari rekening khusus sesuai dengan SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. b. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN 999.04 melalui tata cara rekening khusus diukur sebesar nilai SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan dan menambah nilai outstanding piutang pemberian pinjaman pada pos piutang jangka panjang di Neraca. c. Dalam hal nilai realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada
tanggal SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman yang
diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi,
dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih
kurs terealisasi (pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang
disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing
tanggal transaksi SPP, SPM, dan SP2D. Selisih kurs terealisasi (yang
dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs
terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada
buku besar akrual dan memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai
hasil penjabaran outstanding piutang jangka panjang dalam rupiah di
Neraca.
III.D.1.b. Pengeluaran Anggaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Melalui
Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung, dan/atau L/C
a. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA
BUN 999.04 melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran
Langsung, dan/atau L/C diakui pada tanggal SP3 diterbitkan oleh KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah.
b. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA
BUN 999.04 melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran
Langsung, dan/atau L/C diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan
SP3, dan disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos
pembiayaan dan menambah nilai outstanding piutang pemberian
pinjaman pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
c. Dalam hal nilai realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman
melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung,
dan/atau L/C menggunakan Valas:
- dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (value date) sebagaimana tercantum dalam NoD dan/atau dokumen lain pendukung NoD; atau
- dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan nilai ekuivalen rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal valuta (value date) sebagaimana tercantum dalam NoD. d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi WA dan tanggal valuta (value date) dari NoD yang ada dalam SP3. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran outstanding piutang jangka panjang dalam rupiah di Neraca. III.D.2. Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman III.D.2.a. Penerimaan Anggaran Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas a. Penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas diakui pada saat tanggal kas diterima di rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen.
b. Realisasi penerimaan pembiayaan atas nilai penerimaan cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan, dan mengurangi nilai outstanding bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos bagian lancar piutang jangka panjang di Neraca. c. Dalam hal piutang pokok pemberian pinjaman dan cicilan dan/atau pelunasannya secara kas menggunakan Valas yang sama sesuai dengan perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04, nilai penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan Valas tersebut dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal kas diterima di rekening kas Negara. d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal jatuh tempo pada surat tagihan piutang dan tanggal kas diterima di rekening kas Negara. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran outstanding bagian lancar piutang pemberian pinjaman dalam rupiah di Neraca. III.D.2.b. Penerimaan Anggaran Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan a. Penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan diakui pada tanggal SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud. b. Nilai pengesahan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan dan mengurangi nilai outstanding bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos bagian lancar piutang jangka panjang di Neraca. III.E. AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN III.E.1. Pendapatan dari Pengelolaan Pemberian Pinjaman Sesuai dengan hal yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04, pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman dapat berasal dari:
pendapatan bunga piutang pokok pemberian pinjaman;
pendapatan denda; dan/atau
pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman. Terhadap pengakuan pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman tersebut dapat mengakibatkan pengakuan piutang nonpokok pemberian pinjaman apabila pada tanggal jatuh tempo dan/atau pada periode pelaporan belum terselesaikan pelunasannya.
Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat:tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04 dan/atau surat tagihan; atau
kas diterima di rekening kas negara pada tanggal jatuh tempo yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman. Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman pada tanggal jatuh tempo diukur sebesar nilai tagihan sesuai dengan surat tagihan dan/atau perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04. Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang diterima secara kas yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen atau dokumen yang dipersamakan yang telah tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi dan rekonsiliasi atas rekening koran bank. Penyajian pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman di Laporan Keuangan sebagai berikut:
Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan surat tagihan namun belum terselesaikan pelunasannya, disajikan sebagai pendapatan PNBP Lainnya pada pos operasional di LO dan menambah nilai outstanding piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos Piutang kelompok aset lancar di Neraca.
Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan surat tagihan, serta telah dilakukan penyelesaian pelunasannya secara kas, disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di LRA dan mengurangi nilai outstanding piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca. Dalam hal pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan surat tagihan menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal jatuh tempo. III.E.2. Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman dari Pengelolaan Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo Piutang nonpokok pemberian pinjaman yang timbul dari transaksi pengakuan pendapatan atas pengelolaan pemberian pinjaman terdiri atas:
Piutang bunga atas pendapatan bunga pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana pinjaman BA BUN 999.04;
Piutang denda atas pendapatan denda pemberian pinjaman yang dikenakan dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana pinjaman BA BUN 999.04; dan/atau
Piutang biaya lainnya atas pendapatan biaya pemberian pinjaman yang dikenakan dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana pinjaman BA BUN 999.04. Piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04 dan/atau surat tagihan, dan diukur sebesar nilai tagihan sesuai
dengan perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04 dan/atau surat tagihan. Nilai piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo disajikan pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca. Dalam hal piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah sebagai berikut:
- Piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo menggunakan Valas, dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal jatuh tempo.
- Selanjutnya pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, nilai outstanding piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan dan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penggunaan kurs penjabaran sebelumnya dengan kurs tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.
- Nilai selisih kurs belum terealisasi dimaksud selanjutnya dicatat sebagai
pendapatan
selisih
kurs
belum
terealisasi
yang
memengaruhi
penambahan nilai outstanding piutang bunga pemberian pinjaman,
piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman
dalam penjabaran rupiah di Neraca, atau beban selisih kurs belum
terealisasi yang memengaruhi pengurangan nilai outstanding piutang
bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya
lainnya pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca. Nilai
pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO
dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.
III.E.3. Pelunasan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Secara Kas
a. Pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau
piutang biaya lainnya pemberian pinjaman secara kas diakui pada saat
kas diterima di rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai nominal
sesuai dengan dokumen setelmen atau dokumen yang dipersamakan
yang
telah
tervalidasi
dan/atau
memperhatikan
verifikasi
dan
rekonsiliasi atas rekening koran bank.
b. Nilai nominal atas transaksi pelunasan piutang bunga pemberian
pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian
pinjaman secara kas tersebut disajikan mengurangi nilai outstanding
piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang
biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos Piutang kelompok aset
lancar di Neraca, serta mencatat dan menyajikan realisasi pendapatan
pada pos pendapatan PNBP Lainnya di LRA.
c. Dalam hal transaksi realisasi pendapatan-LRA dan pelunasan piutang
bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya
lainnya pemberian pinjaman secara kas tersebut menggunakan Valas,
dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs
tengah BI pada tanggal transaksi kas diterima di rekening kas negara.
d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban
selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang
berbeda pada masing-masing tanggal jatuh tempo pada surat tagihan
bunga, denda dan/atau biaya lainnya pemberian pinjaman dan tanggal
kas diterima di rekening kas negara. Selisih kurs terealisasi (yang dapat
diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi)
tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar
akrual dan memengaruhi penyajian nilai hasil penjabaran pendapatan
bunga, denda dan/atau biaya lainnya pemberian pinjaman di LO.
III.E.4. Pelunasan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan
a. Transaksi pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang
denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman secara
pengesahan diakui pada tanggal SP2D pengesahan pendapatan bunga
pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya
lainnya pemberian pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja dan
diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud.
b. Dalam hal pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang
denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman secara
pengesahan berupa penghibahan piutang nonpokok dimaksud, dokumen
pengesahan beban hibah digunakan sebagai dasar pengurangan nilai
outstanding piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda,
dan/atau piutang biaya lainnya.
c. Nilai pengesahan pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan
denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman dalam
rangka pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman, disajikan
sebagai realisasi pendapatan pada pos pendapatan PNBP Lainnya di LRA
dan mengurangi nilai outstanding piutang kelompok aset lancar di
Neraca.
III.E.5. Penyisihan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih
Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 periode
semesteran dan tahunan, nilai outstanding piutang nonpokok pemberian
pinjaman tahun berjalan berupa piutang bunga pemberian pinjaman,
piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang
telah jatuh tempo, dilakukan analisis kualitas piutang ketertagihannya
untuk menentukan perhitungan estimasi masing-masing penyisihan piutang
nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih tahun berjalan. Analisis
kualitas piutang nonpokok pemberian pinjaman tersebut dilakukan
terhadap setiap debitur penerima dana pinjaman BA BUN 999.04.
III.E.5.a. Penggolongan Kualitas Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman
Penggolongan kualitas piutang nonpokok pemberian pinjaman, berupa
piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya
lainnya pemberian pinjaman, mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK yang
mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan
penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.
III.E.5.b. Besaran Estimasi Penyisihan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman
Tidak Tertagih Berdasarkan Penggolongan Kualitas Piutangnya
Penghitungan estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman,
piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman tidak
tertagih dilakukan untuk masing-masing debitur dan dilakukan sesuai
dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan
pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga
dan BUN.
III.E.5.c. Penyajian Penyisihan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih Penyajian estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman tidak tertagih dalam kelompok Aset Lancar di Neraca sebagai berikut:
dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang bunga pemberian pinjaman.
dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang denda pemberian pinjaman.
dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang biaya lainnya pemberian pinjaman. III.E.6. Beban Penyisihan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih a. Dalam hal nilai outstanding penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman dan/atau penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman sebagaimana butir III.E.5.c. lebih kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai penambahan beban penyisihan piutang pemberian pinjaman pada pos beban operasional di LO. b. Sebaliknya, dalam hal nilai outstanding penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman dan/atau penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman sebagaimana butir III.E.5.c. lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai pengurang beban penyisihan piutang pemberian pinjaman pada pos beban operasional di LO. c. Jika beban penyisihan piutang bersaldo minus (kredit) sehubungan dengan secara jumlah keseluruhan nilai outstanding penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman dan/atau nilai outstanding penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, maka saldo beban penyisihan piutang tersebut disesuaikan ke Ekuitas. d. Nilai penyisihan piutang pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca sebagaimana butir III.E.5.c. dan nilai beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan tiap golongan kualitas piutang pemberian pinjaman dan perubahan kenaikan dan penurunan nilainya. III.E.7. Penghapusan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Pengurangan nilai outstanding piutang nonpokok pemberian pinjaman atas transaksi penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat tanggal efektif penghapusan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen atau perjanjian yang sah sebagai dasar penghapusan piutang nonpokok pemberian pinjaman. Nilai penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman, disajikan sebagai berikut:
Mengurangi nilai outstanding piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca.
Mengurangi nilai outstanding penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai kontra akun nilai piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang dihapuskan.
Mencatat beban penghapusan piutang pemberian pinjaman pada pos kegiatan nonoperasional lainnya di LO dalam hal nilai outstanding penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih lebih kecil dari nilai piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang dihapuskan. Dalam hal piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman telah dihapuskan, namun kemudian terdapat penerimaan kas di rekening kas negara berdasarkan setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman yang merujuk kepada piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman telah dihapuskan, maka atas transaksi tersebut disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBP Lainnya pada pos kegiatan nonoperasional lainnya di LO. III.E.8. Piutang Berjalan Nonpokok Pemberian Pinjaman a. Piutang berjalan nonpokok pemberian pinjaman merupakan perhitungan periode berjalan bunga yang belum jatuh tempo pelunasan yang menjadi hak BA BUN 999.04 pada tahun anggaran berjalan.
b. Bunga berjalan timbul dan diakui pada tanggal Neraca tahunan untuk perhitungan periode berjalan bunga pemberian pinjaman yang belum jatuh tempo pelunasan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan perhitungan hak atas bunga periode berjalan pemberian pinjaman yang belum jatuh tempo pelunasan pada tanggal Neraca tahunan. c. Nilai piutang bunga periode berjalan disajikan pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca, serta pengakuan untuk penyajian pendapatan bunga periode berjalan di pendapatan PNBP Lainnya pada pos kegiatan operasional di LO. Nilai piutang bunga periode berjalan tidak dilakukan analisis kualitas piutang, sehingga tidak ada penyajian kontra akun nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya di Neraca.
d. Selanjutnya, pada awal tahun periode pelaporan berikutnya nilai piutang bunga periode berjalan tersebut dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik terhadap nilai pendapatan bunga periode berjalannya. e. Dalam hal piutang bunga serta pendapatan bunga periode berjalan menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca pelaporan tahunan. Dalam melakukan penyesuaian melalui jurnal balik pada awal tahun periode pelaporan berikutnya juga menggunakan kurs yang sama, sehingga tidak ada perhitungan dan penyajian selisih kurs.
BAB IV JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Tetap.
BAB V LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Tetap.
BAB VI ILUSTRASI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
VI.A. ILUSTRASI 1: PEMBERIAN PINJAMAN MELALUI REKENING KHUSUS KPA BA BUN 999.04 melakukan pengeluaran kas yang membebani rekening khusus dalam rangka pemberian pinjaman kepada debitur sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-, dan menambah nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-.
- Atas transaksi resume tagihan (SPP) pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman BA BUN 999.04 terjurnal sebagai berikut: Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr 1531XX Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 10.000
212XXX
Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar
10.000
- Transaksi pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada debitur berdasarkan SP2D pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.000,- terjurnal sebagai berikut: Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr 212XXX Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar 10.000
725XXX Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian pinjaman 10.000
313111
Ditagihkan ke EntitasLain
10.000 313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
10.000 3. Laporan Keuangan berupa LRA atas pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai berikut: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0 Uraian Pagu Realisasi Realisasi di (atas)/bawah Pagu (1) (2) (3) (4) = (2-3) PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP
….
BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan 15.000 10.000* 5.000 Catatan: * Realisasi Pengeluaran pembiayaan atas penarikan piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-. 4. Tidak ada penyajian atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- di LO: LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Jumlah Pendapatan Operasional 0 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0 Jumlah Beban Operasional 0
URAIAN JUMLAH Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 0 KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya
0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
0
5. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengeluaran pembiayaan untuk
pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai
penambah nilai outstanding piutang pemberian pinjaman sebesar
Rp10.000,- sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR
0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
0
Koreksi Lain-lain
0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)
10.000*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
10.000
EKUITAS AKHIR
10.000
Catatan:
- Transaksi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-
- Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengeluaran pembiayaan untuk
pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai
penambahan nilai outstanding piutang pemberian pinjaman sebesar
Rp10.000,-sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X0 URAIAN Rp ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0 Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 10.000* Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 0 Jumlah Aset 10.000 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
0
Ekuitas
10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
10.000
Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambah sebesar Rp10.000,-
VI.B. ILUSTRASI 2: PEMBERIAN PINJAMAN MELALUI PEMBIAYAAN PENDAHULUAN, PEMBAYARAN LANGSUNG, DAN/ATAU L/C KPA BA BUN 999.04 melakukan pengesahan pemberian pinjaman yang ditarik melalui tata cara pembayaran langsung dalam rangka pemberian pinjaman kepada debitur sesuai dengan SP3 sebesar Rp10.000,-, dan menambah nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-.
- Atas resume tagihan (APD-PL/WA) yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan dikirimkan kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur), transaksi pemberian pinjaman terjurnal sebagai berikut:
Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr 1531XX Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 10.000
212XXX
Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar
10.000
- Atas APD-PL/WA yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah tersebut, pihak pemberi pinjaman (kreditur) akan menerbitkan dokumen NoD sebagai konfirmasi bahwa dana telah ditransfer kepada pihak penerima dana penerusan pinjaman. Jurnal yang terbentuk pada saat KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerima dan membukukan dokumen NoD tersebut pada sistem aplikasi terintegrasi tidak memengaruhi pencatatan dan penyajian pada UAKPA BUN 999.04.
- Atas NoD yang telah diterbitkan oleh pihak pemberi pinjaman (kreditur), maka KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah akan menerbitkan SP3 untuk pengesahan transaksi pemberian pinjaman kepada debitur. Penerbitan dokumen SP3 tersebut akan membentuk jurnal sebagai berikut: Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr 212XXXX Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar 10.000
72XXXX Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian Pinjaman 10.000
313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
10.000 313111
Ditagihkan ke Entitas Lain
10.000 4. Laporan Keuangan berupa LRA atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai berikut: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0 Uraian Pagu Realisasi Realisasi di (atas)/bawah Pagu (1) (2) (3) (4) = (2-3) PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP
….
BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan 15.000 10.000* 5.000 Catatan: * Realisasi pengeluaran pembiayaan atas penarikan piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-. 5. Tidak ada penyajian atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- di LO sebagai berikut:
LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Jumlah Pendapatan Operasional 0 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0
URAIAN JUMLAH Jumlah Beban Operasional 0 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 0 KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya
0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
0
6. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengeluaran pembiayaan untuk
piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai
penambah nilai outstanding piutang pemberian pinjaman sebesar
Rp10.000,- sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi
0
Koreksi Lain-lain
0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)
10.000*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
10.000
EKUITAS AKHIR
10.000
Catatan:
- Transaksi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-.
- Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengeluaran pembiayaan untuk
piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai
penambahan nilai outstanding piutang pemberian pinjaman sebesar
Rp10.000,- sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X0 URAIAN Rp ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0 Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 10.000* Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 0 Jumlah Aset 10.000 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
0
Ekuitas
10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
10.000
Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambah sebesar Rp10.000,-
VI.C. ILUSTRASI 3: REKLASIFIKASI ATAS PIUTANG POKOK PEMBERIAN
PINJAMAN AKAN JATUH TEMPO CICILAN/PELUNASAN PEMBAYARAN
Terhadap Subsidiary Loan Agreement (SLA) Number 0101A, pada tanggal
pelaporan tahunan 31 Desember 20X1 terdapat bagian pokok piutang
pemberian pinjaman yang akan jatuh tempo cicilan piutangnya sebesar
Rp100,- pada 12 (dua belas) bulan yang akan datang. Atas SLA 0101A
tersebut diterbitkan surat tagihan piutangnya ke debitur. Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:
- Jurnal penyesuaian berdasarkan surat tagihan piutang pokok pemberian pinjaman sebagai berikut: Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr 1155XX Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 100
1531XX
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
100
- Tidak ada penyajian atas surat tagihan piutang pokok pemberian pinjaman di LRA sebagai berikut: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 Uraian Pagu Realisasi Realisasi di (atas)/bawah Pagu (1) (2) (3) (4) = (2-3) PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP
….
BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
- Tidak ada penyajian atas surat tagihan piutang pokok pemberian pinjaman di LO sebagai berikut: LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Jumlah Pendapatan Operasional 0 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0 Jumlah Beban Operasional 0 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 0 KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya
0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
0
4. Tidak ada penyajian atas surat tagihan piutang pokok pemberian
pinjaman di LPE sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
10.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
0 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 0 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 0 Koreksi Lain-lain 0 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 0 KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS 0 EKUITAS AKHIR 10.000
- Laporan Keuangan berupa Neraca atas surat tagihan piutang pokok
pemberian pinjaman merupakan reklasifikasi penyajian pos piutang
pemberian pinjaman sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1 URAIAN Rp ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 100 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0 Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 9.900* Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 0 Jumlah Aset 10.000 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
0
Ekuitas
10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
10.000
Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp100,-
karena direklasifikasi menjadi Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman
VI.D. ILUSTRASI 4: REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN CICILAN/PELUNASAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN Berdasarkan setelmen penerimaan kas transaksi pemberian pinjaman, terdapat identifikasi kas sebesar Rp100,- sebagai penerimaan atas cicilan piutang SLA 0101A. Pencatatan dan penyajian transaksinya sebagai berikut:
- Transaksi setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman atas cicilan piutang pemberian pinjaman sebagai berikut: Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr 313121 Diterima dari Entitas Lain 100
313121 Diterima dari Entitas Lain 100
1155XX
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman
100 715XXX
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman
100 2. Laporan Keuangan berupa LRA atas penerimaan pembiayaan untuk cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100,-sebagai berikut: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 Uraian Pagu Realisasi Realisasi di (atas)/bawah Pagu (1) (2) (3) (4) = (2-3) PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP
….
BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 700 100* 600 Pengeluaran Pembiayaan
Catatan: *Realisasi penerimaan pembiayaan atas pembayaran cicilan/pelunasan pokok piutang pemberian pinjaman sebesar Rp100,-. 3. Tidak ada penyajian untuk penerimaan cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100,- di LO sebagai berikut:
LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Jumlah Pendapatan Operasional 0 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0 Jumlah Beban Operasional 0 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 0 KEGIATAN NONOPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan NonOperasional Lainnya
0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
0
4. Laporan Keuangan berupa LPE atas penerimaan pembiayaan untuk
cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar
Rp100,- sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
10.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi
0
Koreksi Lain-lain
0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)
(100)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
(100)
EKUITAS AKHIR
9.900
Catatan: *Transaksi penerimaan pembiayaan cicilan/pelunasan pokok pemberian
pinjaman sebesar Rp100,-.
5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan pembiayaan untuk
cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar
Rp100,- sebagai pengurang nilai outstanding bagian lancar piutang
pemberian pinjaman sebesar Rp100,- sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1
URAIAN
Rp
ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0 Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 9.900 Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 0 Jumlah Aset 9.900 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
0
Ekuitas
9.900
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
9.900
Catatan: * Bagian Lancar Piutang pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp100,-
karena telah dilunasi oleh debitur
VI.E. ILUSTRASI 5: PENYISIHAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH Piutang pemberian pinjaman yang disajikan di Neraca BA BUN 999.04 pada tanggal 30 Juni 20X3 sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 30 Juni 20X3
URAIAN
Rp
ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 250.000 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman (52.500) Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 500.000 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman (2.500) Jumlah Aset 695.000 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
Ekuitas 695.000 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 695.000
Nilai penyisihan piutang tidak tertagih – bagian lancar piutang dan piutang
jangka panjang pada Neraca per 30 Juni 20X3 masing-masing sebesar
Rp52.500,- dan Rp2.500,- diperoleh dari daftar perhitungan penyisihan
piutang tidak tertagih yang disusun pada 30 Juni 20X3 oleh UAKPA BUN
999.04 sebagai berikut:
DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 30 Juni 20X3
Jenis Piutang: Piutang Pemberian Pinjaman
No
Nama
Debitur
Loan ID
Tanggal
Jatuh
Tempo
Saldo
Piutang
Pos
Neraca
Nilai
Agunan
*
Penyisihan Kualitas Piutang
Jumlah
Penyisihan
Piutang
5‰
10%
50%
100%
1
PT PQR
BC234
31/10/
20X0
100.000
Bag.
Lancar
- 50.000
- 50.000 2 PT XYZ AB123 30/06/ 20X3 50.000 Bag. Lancar 30.000
- 2.000
- 2.000 3 BUMD CD345 31/10/ 20X3 100.000 Bag. Lancar 50.000 500**
- 500
Sub Total 250.000 Bag. Lancar 80.000 500 2.000 50.000
52.500 4 Pemda A DE456 31/10/ 20X5 250.000 Jk. Panjang
1.250
- 1.250 3 Pemda B EF567 30/04/ 20X6 250.000 Jk. Panjang
- 1.250
- 1.250
Sub Total 500.000 Jk. Panjang
2.500
- 2.500
Jumlah Total 750.000
80.000 3.000 2.000 50.000
55.000
Catatan: * Nilai agunan merupakan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang
saldo piutang sebelum dikalikan dengan persentase penyisihan piutang
** Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas lancar tidak dikurangi
terlebih dahulu dengan nilai agunan
Ilustrasi perhitungan penyisihan piutang dalam modul ini disajikan sebagai
contoh penerapan yang bersifat praktis dan tidak dimaksudkan sebagai
ketentuan yang mengikat. Tata cara penentuan kualitas piutang pokok
pemberian
pinjaman
dan
pembentukan
penyisihan
piutang
pokok
pemberian pinjaman tidak tertagih dilaksanakan sesuai PMK yang mengatur
mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang
tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.
Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kualitas piutang yag dilakukan oleh
UAKPA BUN 999.04 pada 31 Desember 20X3, diketahui bahwa bagian lancar
piutang pokok pemberian pinjaman atas nama PT PQR yang seharusnya
sudah jatuh tempo sejak tanggal 31 Oktober 20X0, dengan nilai outstanding
pada tanggal 31 Desember 20X3 sebesar Rp100.000,-, terdapat penurunan
kualitas piutang dari semula Diragukan menjadi Macet, sehingga penyisihan
piutang tidak tertagihnya yang semula sebesar 50% ditambah hingga
menjadi 100%.
Selain itu, diketahui juga bahwa bagian lancar piutang pemberian pinjaman
atas nama BUMD yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 20X3 ternyata
belum diterima pelunasannya, sehingga kualitas piutangnya menurun dari
semula Lancar menjadi Kurang Lancar, sehingga penyisihan piutang tidak
tertagihnya yang semula sebesar 5‰ menjadi 10%.
Untuk menyajikan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam Neraca per 31
Desember 20X3, maka UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan
penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut:
DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 31 Desember 20X3
Jenis Piutang: Piutang Pemberian Pinjaman
No
Nama
Debitur
Loan ID
Tanggal
Jatuh
Tempo
Saldo
Piutang
Pos
Neraca
Nilai
Agunan
*
Penyisihan Piutang
Jumlah
Penyisihan
Piutang
5‰
10%
50%
100%
1
PT PQR
BC234
31/10/
20X0
100.000
Bag.
Lancar
- 100.000** 100.000 2 PT XYZ AB123 30/06/ 20X3 50.000 Bag. Lancar 30.000
- 2.000
- 2.000 3 BUMD CD345 31/10/ 20X3 100.000 Bag. Lancar 50.000
- 5.000***
- 5.000
Sub Total 250.000 Bag. Lancar 80.000
7.000
100.000 107.000 4 Pemda A DE456 31/10/ 20X5 250.000 Jk. Panjang
1.250
- 1.250 3 Pemda B EF567 30/04/ 20X6 250.000 Jk. Panjang
1.250
- 1.250
Sub Total 500.000 Jk. Panjang
2.500
- 2.500
Jumlah Total 750.000
80.000 2.500 7.000
100.000 109.500
Resume Penyisihan Piutang:
Penyisihan Piutang Bag Lancar Sebelumnya
52.500
Penyisihan Piutang Bag Lancar Saat ini
107.000
Penghapusan saat ini
0
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang
54.500
Resume Piutang Jk. Panjang:
Penyisihan Piutang Jk. Panjang Sebelumnya
2.500
Penyisihan Piutang Jk. Panjang Saat ini
2.500
Penghapusan saat ini
0
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang
0 Catatan: * Nilai agunan merupakan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo piutang sebelum dikalikan dengan persentase penyisihan piutang ** Piutang kepada PT PQR menurun kualitasnya dari Diragukan menjadi Macet *** Piutang kepada BUMD menurun kualitasnya dari Lancar menjadi Kurang Lancar
Pencatatan dan penyajian transaksi beban penyisihan piutang tidak tertagih dan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan 31 Desember 20X3 dimaksud sebagai berikut:
- Penyesuaian terhadap penyisihan piutang tidak tertagih pada Neraca BA BUN 999.04 per 31 Desember 20X3 dan beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO periode 31 Desember 20X3 yaitu penambahan akun penyisihan piutang tidak tertagih – bagian lancar piutang, dari semula sebesar Rp52.500,- , pada Neraca tanggal 30 Juni 20X3, menjadi sebesar Rp107.000,-, (selisih tambah sebesar Rp54.500,-) pada Neraca tanggal 31 Desember 20X3. Jurnal penyesuaian pada buku besar akrual yang dicatat oleh UAKPA BUN 999.04 menggunakan Memo Penyesuaian sebagai berikut: Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr 594XXX Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman 54.500
116XXX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
54.500
- Tidak ada penyajian di LRA atas penyesuaian penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3 Uraian Pagu Realisasi Realisasi di (atas)/bawah Pagu (1) (2) (3) (4) = (2-3) PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP
….
BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
- Penyajian untuk penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman di LO sebagai berikut: LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Jumlah Pendapatan Operasional 0 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 54.500* Jumlah Beban Operasional 54.500 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (54.500) KEGIATAN NONOPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan NonOperasional Lainnya
0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
(54.500)
Catatan: * Penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan
kualitas piutang pemberian pinjaman sebesar Rp54.500,-.
4. Laporan Keuangan berupa LPE atas penambahan beban penyisihan
piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian
pinjaman sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
695.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
(54.500)*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR
0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
0
Koreksi Lain-lain
0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)
0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
(54.500)
EKUITAS AKHIR
640.500
Catatan:
- Transaksi penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman sebesar Rp54.500,-.
- Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan pembiayaan untuk penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X3
URAIAN Rp ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 250.000 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman (107.000)* Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 500.000 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman (2.500) Jumlah Aset 640.500 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
Ekuitas 640.500 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 640.500 Catatan: * Penyisihan piutang tidak tertagih atas Bagian Lancar Piutang pemberian pinjaman bertambah sebesar Rp54.500,- akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman
VI.F. ILUSTRASI 6: PENGHAPUSAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN
Dengan menggunakan data dan informasi VI.E. ILUSTRASI 5: PENYISIHAN
PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH, pada tanggal 1
Juni 20X4 dilakukan penghapusan bagian lancar piutang pemberian
pinjaman atas nama PT PQR yang seharusnya sudah jatuh tempo sejak
tanggal 31 Oktober 20X0, dengan nilai outstanding pada tanggal 31
Desember 20X3 sebesar Rp100.000,- dengan kualitas Macet.
Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud sebagai berikut:
- Jurnal penghapusan piutang pemberian pinjaman pada buku besar
akrual yang dicatat oleh UAKPA BUN 999.04 berdasarkan Memo
Penyesuaian adalah sebagai berikut:
Buku Besar Akrual
Db
Kr
Buku Besar Kas
Db
Kr
116XXX
Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih- Bagian Lancar Piutang
Pemberian Pinjaman
100.000
1155XX
Bagian Lancar -Piutang Pemberian Pinjaman
100.000
- Untuk menyajikan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di Neraca per 30
Juni 20X4, maka UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan
penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan 30 Juni
20X4 dan tidak ada penyesuaian untuk beban penyisihan piutang tidak
tertagih, sebagai berikut:
DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 30 Juni 20X4 Jenis Piutang: Piutang Pemberian Pinjaman No Nama Debitur Loan ID Tanggal Jatuh Tempo Saldo Piutang Pos Neraca Nilai Agunan
- Penyisihan Piutang Jumlah Penyisihan Piutang 5‰ 10% 50% 100% 1 PT PQR BC234 31/10/ 20X0 -**
- -**
- 2 PT XYZ AB123 30/06/ 20X3 50.000 Bag. Lancar 30.000
- 2.000
- 2.000 3 BUMD CD345 31/10/ 20X3 100.000 Bag. Lancar 50.000
- 5.000
- 5.000
Sub Total 150.000 Bag. Lancar 80.000
7.000
- 7.000 4 Pemda A DE456 31/10/ 20X5 250.000 Jk. Panjang
1.250
- 1.250 3 Pemda B EF567 30/04/ 20X6 250.000 Jk. Panjang
1.250
- 1.250
Sub Total 500.000 Jk. Panjang
2.500
- 2.500
Jumlah Total 650.000
80.000 2.500 7.000
- 9.500
Resume Penyisihan Piutang:
Penyisihan Piutang Bag Lancar Sebelumnya
107.000
Penyisihan Piutang Bag Lancar Saat ini
7.000
Penghapusan saat ini
100.000
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang
0
Resume Piutang Jk. Panjang:
Penyisihan Piutang Jk. Panjang Sebelumnya
2.500
Penyisihan Piutang Jk. Panjang Saat ini
2.500
Penghapusan saat ini
0
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang
0
Catatan: * Nilai agunan merupakan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang
saldo piutang sebelum dikalikan dengan persentase penyisihan piutang.
** Piutang kepada PT PQR telah dihapuskan.
3. Tidak ada penyajian di LRA atas penghapusan piutang pemberian
pinjaman:
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4
Uraian
Pagu
Realisasi
Realisasi di
(atas)/bawah Pagu
(1)
(2)
(3)
(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP
….
BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
- Tidak ada penyajian atas transaksi penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman dan akun penyisihan piutang tidak tertagih periode 30 Juni 20X4 di LO sebagai berikut: LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Jumlah Pendapatan Operasional 0 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0 Jumlah Beban Operasional 0 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 0 KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya
0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
0
5. Tidak ada penyajian untuk penghapusan piutang pemberian pinjaman di
LPE:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
640.500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR
0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi
0
Koreksi Lain-lain
0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)
0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
0
EKUITAS AKHIR
640.500
6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penghapusan piutang pemberian
pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 30 Juni 20X4
URAIAN
Rp
ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 150.000* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman (7.000)* Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 500.000 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman (2.500) Jumlah Aset 640.500 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
Ekuitas 640.500 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 640.500 Catatan: * Bagian Lancar Piutang pemberian pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagih berkurang sebesar Rp100.000,- akibat penghapusan piutang pemberian pinjaman.
VI.G. ILUSTRASI 7: PENDAPATAN DAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN Terhadap Subsidiary Loan Agreement (SLA) Number 0101A mendapatkan imbalan bunga pemberian pinjaman sebesar Rp10 setiap tahun, dan pada tahun berjalan imbalan bunga tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 20X1. Atas imbalan bunga yang jatuh tempo tersebut telah diterbitkan surat tagihan bunga pemberian pinjaman ke debitur. Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:
- Jurnal pengakuan piutang nonpokok pemberian pinjaman jatuh tempo berdasarkan surat tagihan atas imbalan bunga pemberian pinjaman untuk diposting pada buku besar akrual sebagai berikut: Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr 1155XX Piutang Nonpokok Pemberian pinjaman (Bunga Pemberian pinjaman) 10
425XXX
Pendapatan Bunga Pemberian Pinjaman
10
- Tidak ada penyajian di LRA atas pengakuan piutang nonpokok dan imbalan bunga pemberian pinjaman jatuh tempo: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 Uraian Pagu Realisasi Realisasi di (atas)/bawah Pagu (1) (2) (3) (4) = (2-3) PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP
….
BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
- Penyajian untuk pengakuan pendapatan imbalan bunga atas piutang nonpokok pemberian pinjaman jatuh tempo secara akrual di LO sebagai berikut: LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian pinjaman 10* Jumlah Pendapatan Operasional 10 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0 Jumlah Beban Operasional 0 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 10 KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan NonOperasional Lainnya
0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
10
Catatan: * Pengakuan pendapatan atas piutang bunga pemberian pinjaman sebesar
Rp10,-.
4. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengakuan pendapatan imbalan
bunga dan piutang nonpokok pemberian pinjaman jatuh tempo sebagai
berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
10.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
10*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR
0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi
0
Koreksi Lain-lain
0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)
0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
10
EKUITAS AKHIR
10.010
Catatan: *Transaksi pengakuan pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman
sebesar Rp10,-.
5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengakuan pendapatan imbalan
bunga dan piutang nonpokok pemberian pinjaman sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1
URAIAN
Rp
ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 10* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0 Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 10.000 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 0 Jumlah Aset 10.010 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
Ekuitas 10.010 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 10.010 Catatan: * Pengakuan piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp10,-.
VI.H. ILUSTRASI 8: PENERIMAAN KAS ATAS PELUNASAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN Terhadap surat tagihan bunga pemberian pinjaman atas Subsidiary Loan Agreement (SLA) Number 0101A sebesar Rp10,- yang jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 20X1 diterima pelunasannya secara kas dari debitur (dengan menggunakan data dan informasi VI.G. ILUSTRASI 7: PENDAPATAN DAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN). Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:
- Berdasarkan setelmen penerimaan kas transaksi pemberian pinjaman
bahwa
terdapat
pendapatan
bunga
pemberian
pinjaman
yang
merupakan transaksi pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman,
untuk diposting menggunakan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas
sebagai berikut:
Buku Besar Akrual
Db
Kr
Buku Besar Kas
Db
Kr
313121
Diterima dari Entitas Lain
10
313121
Diterima dari Entitas
Lain
10
1155XX
Piutang Nonpokok Pemberian pinjaman (Bunga Pemberian Pinjaman)
10 425XXX
Pendapatan Bunga Pemberian Pinjaman
10 2. Penyajian di LRA atas pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman secara kas sebagai berikut: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 Uraian Pagu Realisasi Realisasi di (atas)/bawah Pagu (1) (2) (3) (4) = (2-3) PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP 200 10* 190 BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Catatan: * Pengakuan pendapatan bunga pemberian pinjaman yang diterima secara kas sebesar Rp10,-. 3. Tidak ada penambahan nilai pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman di LO atas transaksi penerimaan kas imbalan bunga: LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian pinjaman 10* Jumlah Pendapatan Operasional 10 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0 Jumlah Beban Operasional 0 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 10 KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya
0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
10
Catatan: * Pengakuan pendapatan atas piutang bunga/denda/biaya lainnya pemberian
pinjaman sebesar Rp10,- telah dicatat pada saat surat tagihan.
- Laporan Keuangan berupa LPE atas imbalan bunga dan pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman secara kas sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
10.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
10*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR
0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi
0
Koreksi Lain-lain
0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)
(10)**
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
0
EKUITAS AKHIR
10.000
Catatan:
- Transaksi pengakuan pendapatan atas piutang nonpokok pemberian pinjaman sebesar Rp10,- pada saat penerbitan surat tagihan. ** Transaksi penerimaan kas atas pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman.
- Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan imbalan bunga
secara kas untuk pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman
sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1 URAIAN Rp ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman 0* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman 0 Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 10.000 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman 0 Jumlah Aset 10.000 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
Ekuitas 10.000 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 10.000 Catatan: * Piutang bunga pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp10,- karena telah diterima pelunasannya.
VI.I. ILUSTRASI 9: PENYISIHAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH BA BUN 999.04 berdasarkan Perjanjian Nomor XYZ123 memberikan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- kepada PT ABC. Pinjaman diberikan pada bulan Maret tahun 20X0 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan bunga efektif 5% per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 April 20X5. Sesuai dengan perjanjian, PT ABC akan melakukan pembayaran bunga pinjaman secara semesteran, yaitu setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober sebesar Rp250.000,-. Pembayaran bunga pinjaman berjalan lancar selama 2 (dua) tahun, yaitu sampai dengan tanggal 1 April 20X2, namun setelah itu PT ABC tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran bunga pinjaman mulai tanggal 1 Oktober 20X2. TABEL PERHITUNGAN PIUTANG BUNGA PT ABC Tanggal Jatuh Tempo Bunga Tanggal Transaksi Uraian Bunga (Rupiah) Saldo Piutang Bunga (Rupiah) 01/04/20X0 28/03/20X0 Penarikan Pinjaman
01/10/20X0 30/09/20X0 Cicilan 1 250.000
01/04/20X1 31/03/20X1 Cicilan 2 250.000
Tanggal Jatuh Tempo Bunga Tanggal Transaksi Uraian Bunga (Rupiah) Saldo Piutang Bunga (Rupiah) 01/10/20X1 30/09/20X1 Cicilan 3 250.000
01/04/20X2 31/03/20X2 Cicilan 4 250.000
01/10/20X2
Tunggakan 250.000 250.000 01/04/20X3
Tunggakan 250.000 500.000 01/10/20X3
Tunggakan 250.000 750.000 01/04/20X4
Tunggakan 250.000 1.000.000 01/10/20X4
Tunggakan 250.000 1.250.000 31/12/20X4
Terutang/akrual 125.000 1.375.000 01/04/20X5
Terutang 250.000 1.500.000
Berdasarkan tabel perhitungan tersebut, pada tanggal 31 Desember 20X4, BA BUN 999.04 menyusun Daftar Umur Piutang sebagai berikut: DAFTAR UMUR PIUTANG BUNGA PT ABC Per 31 Desember 20X4 Kualitas (Periode) Jumlah Keterangan
125.000
Piutang bunga periode berjalan
pada
tanggal
31
Desember
20X4 tidak dilakukan analisis
kualitas
piutang
dan
penyisihan piutang.
Kurang lancar (Tunggakan ≤ 12 bulan)
500.000
Tunggakan
cicilan
bunga
pinjaman selama tahun 20X4
Diragukan (Tunggakan 12 bulan ˂ n ≤ 36 bulan
750.000
Tunggakan
cicilan
bunga
pinjaman selama tahun 20X2-
20X3
Macet (Tunggakan ˃ 36 bulan
- Total Piutang Bunga 1.375.000
Dalam rangka perhitungan estimasi Penyisihan Piutang Nonpokok Tidak
Tertagih per 31 Desember 20X4, UAKPA BUN 999.04 membuat daftar
perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih untuk debitur PT
ABC sebagai berikut:
DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 31 Desember 20X4
Jenis Piutang: Piutang Bunga Pemberian Pinjaman PT ABC
No
Nilai
Outstanding
Piutang
Kualitas Piutang
Penyisihan Piutang
Jumlah
Penyisiha
n Piutang
5‰
10%
50%
100%
1
125.000
-*
-* 2 500.000 Kurang Lancar
50.000
50.000 3 750.000 Diragukan
375.000
375.000 4
Macet
1.375.000
- 50.000 375.000
- 425.000
Resume Penyisihan Piutang:
Penyisihan Piutang Sebelumnya
300.000
Penyisihan Piutang Saat ini
425.000
Penghapusan Saat ini
0
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang
125.000 Catatan: * Piutang bunga periode berjalan pada tanggal 31 Desember 20X4 tidak dilakukan analisis kualitas piutang dan penyisihan piutang. Ilustrasi perhitungan penyisihan piutang dalam modul ini disajikan sebagai contoh penerapan yang bersifat praktis dan tidak dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengikat. Tata cara penentuan kualitas piutang nonpokok pemberian pinjaman dan pembentukan penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih dilaksanakan sesuai PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.
Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud sebagai berikut:
- Jurnal penyesuaian pada buku besar akrual yang dicatat oleh UAKPA
BUN 999.04 melalui Memo Penyesuaian untuk mencatat penyisihan
piutang nonpokok tidak tertagih untuk piutang bunga pemberian
pinjaman pada Neraca BA BUN 999.04 per 31 Desember 20X4 sebagai
berikut:
Buku Besar Akrual
Db
Kr
Buku Besar Kas
Db
Kr
594XXX
Beban Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih-
Piutang Bunga
Pemberian pinjaman 125.000
1162XX
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bunga Pemberian pinjaman
125.000
- Tidak ada penyajian di LRA atas pencatatan penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4 Uraian Pagu Realisasi Realisasi di (atas)/bawah Pagu (1) (2) (3) (4) = (2-3) PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP
….
BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
- Penyajian untuk pencatatan penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih di LO sebagai berikut: LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Jumlah Pendapatan Operasional 0 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 125.000* Jumlah Beban Operasional 125.000 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (125.000) KEGIATAN NONOPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya
0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
(125.000)
Catatan: *Penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp125.000,-
atas estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih per 31
Desember 20X4 sebesar Rp425.000,-.
4. Laporan Keuangan berupa LPE atas pencatatan penyisihan piutang
bunga pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
1.075.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
(125.000)*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR
0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi
0
Koreksi Lain-lain
0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)
0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
(125.000)
EKUITAS AKHIR
950.000
Catatan:
- Transaksi penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp125.000,- atas estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih sebesar Rp425.000,-.
- Laporan Keuangan berupa Neraca atas pencatatan estimasi penyisihan
piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X4 URAIAN Rp ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 1.375.000 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman (425.000)* Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman
Jumlah Aset 950.000 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
Ekuitas
950.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
950.000
Catatan: * Pencatatan hasil estimasi penyisihan piutang tidak tertagih sebesar
Rp425.000,-.
VI.J. ILUSTRASI
10:
PENGHAPUSAN
PIUTANG
NONPOKOK
PEMBERIAN
PINJAMAN
Dengan menggunakan data dan informasi VI.I. ILUSTRASI 9: PENYISIHAN
PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH, pada
tanggal 31 Mei 20X5, diputuskan bahwa piutang bunga pemberian pinjaman
PT ABC sebesar Rp1.500.000,- dihapuskan dari pencatatan UAKPA BUN
999.04.
Dalam rangka perhitungan estimasi Penyisihan Piutang Nonpokok Tidak
Tertagih per 30 Juni 20X5, UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan
estimasi penyisihan piutang tidak tertagih untuk debitur PT ABC sebagai
berikut:
DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 30 Juni 20X5
Jenis Piutang: Piutang Bunga Pemberian Pinjaman PT ABC
No
Nilai
Outstanding
Piutang
Kualitas Piutang
Penyisihan Piutang
Jumlah
Penyisihan
Piutang
5‰
10%
50%
100%
1
0
Lancar
- 0 2 0 Kurang Lancar
- 0 3 0 Diragukan
- 0 4 0 Macet
- 0
0
- 0
Resume Penyisihan Piutang:
Penyisihan Piutang Sebelumnya
425.000
Penyisihan Piutang Saat ini
0
Penghapusan Saat ini
1.500.000
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang
1.075.000
- Jurnal penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman dan nilai
outstanding kontra akun penyisihan piutang tidak tertagihnya sebesar
Rp425.000,- menggunakan Memo Penyesuaian untuk diposting pada
buku besar akrual sebagai berikut:
Buku Besar Akrual
Db
Kr
Buku Besar Kas
Db
Kr
1162XX
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih- Piutang
Bunga Pemberian
pinjaman
425.000
1155XX
Piutang Bunga
Pemberian pinjaman
425.000
- Jurnal penghapusan nilai bersih piutang bunga pemberian pinjaman
sebesar Rp1.075.000,- (nilai outstanding piutang bunga Rp1.500.000,-
dikurangi nilai outstanding penyisihan piutang bunga tidak tertagih
Rp425.000,-) menggunakan Memo Penyesuaian untuk diposting pada
buku besar akrual sebagai berikut:
Buku Besar Akrual
Db
Kr
Buku Besar Kas
Db
Kr
59XXXX
Beban
Penghapusan-
Piutang Bunga
Pemberian pinjaman
1.075.000
1155XX
Piutang Bunga
Pemberian
pinjaman
1.075.000
- Tidak ada penyajian di LRA atas penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5 Uraian Pagu Realisasi Realisasi di (atas)/bawah Pagu (1) (2) (3) (4) = (2-3) PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP
….
BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
- Penyajian untuk pencatatan penghapusan nilai buku (bersih) piutang bunga pemberian pinjaman pinjaman yang dibebankan pada beban penghapusan piutang pemberian pinjaman di LO:
LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian pinjaman 125.000* Jumlah Pendapatan Operasional 125.000 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0 Jumlah Beban Operasional 0
URAIAN JUMLAH Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 0 KEGIATAN NONOPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya
(1.075.000)**
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
(950.000)
Catatan: * Pengakuan pendapatan atas piutang bunga pemberian pinjaman sesuai
tagihan jatuh tempo 1 April 20X5 sebesar Rp250.000,- dikurangi dengan pengakuan
pendapatan bunga berjalan tahun 20X4 sebesar Rp125.000,-.
** Penghapusan nilai buku/bersih piutang bunga pemberian pinjaman yang
dibebankan pada beban penghapusan piutang pemberian pinjaman.
5. Penyajian untuk pencatatan penyesuaian penyisihan piutang tidak
tertagih atas piutang bunga pemberian pinjaman di LPE sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
950.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
(950.000)*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR
0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi
0
Koreksi Lain-lain
0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)
0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
(950.000)
EKUITAS AKHIR
0
Catatan: * Pengakuan pendapatan atas piutang bunga pemberian pinjaman sampai
dengan 30 Juni 20X5 sebesar Rp125.000,- dikurangi penghapusan nilai buku/bersih
piutang bunga pemberian pinjaman yang dibebankan pada beban penghapusan piutang
pemberian pinjaman sebesar Rp1.075.000,-.
6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penghapusan piutang bunga
pemberian pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagihnya sebagai
berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Juni 20X5
URAIAN
Rp
ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0** Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman
Jumlah Aset 0 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
Ekuitas 0 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 0 Catatan:
- Pencatatan penambahan piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp125.000,- dan penghapusan nilai outstanding piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp1.500.000,-. ** Pencatatan penghapusan nilai outstanding penyisihan piutang bunga tidak tertagih sebesar Rp425.000,-. VI.K. ILUSTRASI 11: SELISIH KURS BELUM TEREALISASI ATAS PIUTANG POKOK YANG MENGGUNAKAN VALAS Informasi salah satu nilai outstanding piutang jangka panjang pemberian pinjaman sebagai berikut:
- Loan ID
: SLA12345
- Mata Uang Outstanding
: Dolar Amerika Serikat(USD)
3. Kurs Tengah BI per 31 Desember 20X1
:
USD terhadap Rupiah
: Rp11.800,-
Bulan Tanggal Transaksi Ket Nilai Piutang dalam Valas (USD)
Nilai Kurs USD ke Rupiah
Nilai Piutang dalam Mata Uang Rupiah
Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi Jan Saldo Awal
1.000
10.000
10.000.000
1.000.000
10-1-20X1 * 5.000
10.500
52.500.000
2.500.000
31-1-20X1 Total 6.000
62.500.000
3.500.000
Nilai Piutang 31 Jan = 6.000
11.000
66.000.000
Feb Saldo Awal
6.000
11.000
66.000.000
1.200.000
11-2-20X1 * 1.500
11.700
17.550.000
(750.000)
28-2-20X1 Total 7.500
83.550.000
450.000
Nilai Piutang 28 Feb = 7.500
11.200
84.000.000
Mar Saldo Awal
7.500
11.200
84.000.000
750.000
28-3-20X1 * 17.000
11.200
190.400.000
1.700.000
31-3-20X1 Total 24.500
274.400.000
2.450.000
Nilai Piutang 31 Mar =
24.500
11.300
276.850.000
Apr Saldo Awal
24.500
11.300
276.850.000
14.700.000
02-4-20X1 ** (10.000)
10.500
(105.000.000)
(14.000.000)
30-4-20X1 Total 14.500
171.850.000
700.000
Nilai Piutang 30 April = 14.500
11.900
172.550.000
Mei
Saldo Awal
14.500
11.900
172.550.000
1.450.000
31-5-20X1 Total 14.500
172.550.000
1.450.000
Nilai Piutang 31 Mei = 14.500
12.000
174.000.000
Jun Saldo Awal
14.500
12.000
174.000.000
(14.500.000)
30-6-20X1 Total 14.500
174.000.000
(14.500.000)
Nilai Piutang 30 Juni = 14.500
11.000
159.500.000
Jul Saldo Awal
14.500
11.000
159.500.000
(14.500.000)
31-7-20X1 Total 14.500
159.500.000
(14.500.000)
Nilai Piutang 31 Juli = 14.500
10.000
145.000.000
Ags Saldo Awal
14.500
10.000
145.000.000
14.500.000
31-8-20X1 Total 14.500
145.000.000
14.500.000
Nilai Piutang 31 Agst =
14.500
11.000
159.500.000
Sep Saldo Awal
14.500
11.000
159.500.000
30-9-20X1 Total 14.500
159.500.000
-
Nilai Piutang 30 Sept = 14.500
11.000
159.500.000
Okt Saldo Awal
14.500
11.000
159.500.000
2.900.000
02-10-20X1 ** (10.000)
11.300
113.000.000
1.000.000
31-10-20X1 Total 4.500
46.500.000
3.900.000
Nilai Piutang 31 Okt =
4.500
11.200
50.400.000
Bulan Tanggal Transaksi Ket Nilai Piutang dalam Valas (USD)
Nilai Kurs USD ke Rupiah
Nilai Piutang dalam Mata Uang Rupiah
Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi Nov Saldo Awal
4.500
11.200
50.400.000
1.575.000
5-11-20X1 * 3.000
10.400
31.200.000
3.450.000
30-11-20X1 Total 7.500
81.600.000
5.025.000
Nilai Piutang 30 Nov = 7.500
11.550
86.625.000
Des Saldo Awal
7.500
11.550
86.625.000
1.875.000
25-12-20X1 * 1.000
11.800
11.800.000
-
26-12-20X1 ** (5.000)
11.900
(59.500.000)
500.000
Total
3.500
38.925.000
2.375.000
Nilai Piutang 31 Des = 3.500
11.800
41.300.000
Catatan:
- Penarikan pemberian pinjaman ** Pelunasan cicilan/pengembalian dana/refund
Rumus selisih kurs belum terealisasi:
(Total Nilai Outstanding Piutang Pemberian pinjaman dalam Valas x
Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan) – Total Nilai Buku Penjabaran
Piutang Pemberian pinjaman dalam Mata Uang Rupiah
Nilai pendapatan/(beban) selisih kurs belum terealisasi dapat dihitung pada
setiap akhir bulan dengan menggunakan dasar nilai kurs tengah BI pada
tanggal pelaporan bulanan:
a. 31 Januari = (6.000 USD x 11.000) – Rp 62.500.000 = Rp 3.500.000
b. 28 Februari = (7.500 USD x 11.200) – Rp 83.550.000 = Rp 450.000)
c. 31 Maret = (24.500 USD x 11.300) – Rp 274.400.000 = Rp 2.450.000
d. 30 April = (14.500 USD x 11.900) – Rp 171.850.000 = Rp 700.000
e. 31 Mei = (14.500 USD x 12.000) – Rp 172.550.000 = Rp 1.400.000
f.
30 Juni = (14.500 USD x 11.000) – Rp 174.000.000 = (Rp 14.500.000)
g. 31 Juli = (14.500 USD x 10.000) – Rp 159.500.000 = (Rp 14.500.000)
h. 31 Agustus = (14.500 USD x 11.000) – Rp 145.000.000 = Rp 14.500.000
i.
30 September = (14.500 USD x 11.000) – Rp 159.500.000 = 0
j.
31 Oktober = (4.500 USD x 11.200) – Rp 46.500.000 = Rp 3.900.000
k. 30 November = (7.500 USD x 11.550) – Rp 81.600.000 = Rp 5.025.000
l.
31 Desember = (3.500 USD x 11.800) – Rp 38.925.000 = Rp 2.375.000
Nilai selisih kurs belum terealisasi per 31 Desember 20X1 sebesar
Rp2.375.000,- diakui sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi
(unrealized gain) karena penjabaran nilai piutang Valas dalam rupiah pada
kurs tengah BI tanggal pelaporan lebih besar dibandingkan dengan total nilai
buku penjabaran piutang dalam mata uang rupiah selama periode
pelaporan.
Dalam hal perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi menghasilkan
nilai negatif, maka UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian pinjaman (BA
999.04) mengakui selisih tersebut sebagai beban kerugian selisih kurs belum
terealisasi (unrealized loss).
- Atas perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 20X1, jurnal yang terbentuk secara sistem aplikasi terintegrasi atas identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang mengakibatkan
kenaikan nilai outstanding piutang pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:
Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr 1531XX Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 2.375.000
- 311711
Selisih Kurs
2.375.000
- Jurnal penyesuaian nilai selisih kurs belum terealisasi yang diakui
sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar
Akrual sebagai berikut:
Buku Besar Akrual
Db
Kr
Buku Besar Kas
Db
Kr
311711
Selisih Kurs
2.375.000
- 49XXXX
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi- LO
2.375.000
- Tidak ada penyajian atas pengakuan beban/pendapatan selisih kurs belum terealisasi di LRA: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 Uraian Pagu Realisasi Realisasi di (atas)/bawah Pagu (1) (2) (3) (4) = (2-3) PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Pendapatan PNBP
...
BELANJA NEGARA
…
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
- Penyajian untuk pengakuan pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi di LO sebagai berikut:
LAPORAN OPERASIONAL BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 URAIAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PNBP 0 Jumlah Pendapatan Operasional 0 BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0 Jumlah Beban Operasional 0 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 0 KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya
2.375.000*
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
2.375.000
Catatan: * Pengakuan pendapatan pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar
Rp2.375.000,- telah dicatat pada tanggal pelaporan.
5. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengakuan pendapatan/beban
selisih kurs belum terealisasi sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
URAIAN
JUMLAH
EKUITAS AWAL
10.000.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO
2.375.000*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN
MENDASAR
0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi
0
Koreksi Lain-lain
0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)
0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
2.375.000
EKUITAS AKHIR
12.375.000
Catatan:
*
Transaksi
pengakuan
pendapatan
selisih
kurs
belum
terealisasi
sebesar
Rp2.375.000,-.
6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengakuan pendapatan/beban
selisih kurs belum terealisasi sebagai berikut:
NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1
URAIAN
Rp
ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman 12.375.000* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 0 Jumlah Aset 12.375.000 KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban
Ekuitas 12.375.000 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 12.375.000
Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambah menjadi sebesar
Rp12.375.000,- (nilai outstanding awal Rp10.000.000,- + pendapatan selisih kurs belum
terealisasi Rp2.375.000,-).
BAB VII PENUTUP
Modul SAPPP merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan anggaran pemberian pinjaman dan pengelolaan piutang pemberian pinjaman BA BUN sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pelaksanaan anggaran pemberian pinjaman dan pengelolaan piutang pemberian pinjaman BA BUN. Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dan diharmonisasi dengan pengaturan sistem akuntansi dengan proses bisnis manajerial penatausahaan piutang dan rancangan sistem aplikasi pengelolaan pemberian pinjaman BA BUN yang komprehensif, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan PMK yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUAHASIL NAZARA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
b. bahwa untuk menyelaraskan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman dengan ketentuan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara, perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7194); 6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1704); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
