Pasal 22

(1) Bank Umum mitra Satker dalam pengelolaan UP yang

berminat untuk menjadi Bank Mitra Digipay mengajukan permohonan tertulis kepada Kuasa BUN Pusat.

(2) Permohonan sebagai Bank Mitra Digipay sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama Bank

Umum.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri

dengan:

• Salinan Perjanjian Kerja Sama sebagai Bank Mitra Pengelola Rekening Pemerintah antara Bank Umum bersangkutan dengan Kementerian Keuangan c.q. ,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

• Daftar Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang Membuka Rekening Bendahara Pengeluaran Satker pada

Bank Umum Bersangkutan;

• Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Umum mengenai:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan

perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;

1. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan pembayaran barang/jasa pada Digipay; dan

2. pernyataan bahwa Bank Umum memiliki teknologi informasi yang berkualitas/handal meliputi kapasitas untuk melakukan transaksi pemindahbukuan (overbooking), SKN-BI, dan/atau BI-RTGS dengan baik, dapat menyediakan CMS dan/ atau KKP, serta dapat melakukan interkoneksi.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kuasa BUN Pusat dapat menerima atau menolak

permohonan terse but dengan mempertimbangkan

kelengkapan atau kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterima, Kuasa BUN Pusat melaksanakan UAT atas sistem

interkoneksi dalam rangka pembayaran barang/jasa melalui Digipay.

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditolak, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Bank Umum bersangkutan.

Pasal23

(1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (6) dinyatakan bahwa sistem interkoneksi

pada Bank Umum telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menetapkan Bank Umum bersangkutan sebagai Bank Mitra Digipay.

(2) Penetapan sebagai Bank Mitra Digipay sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(3) Dalam hal diperlukan, penetapan sebagai Bank Mitra Digipay

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur J enderal Perbendaharaan.