Pasal 19

(1) Pesanan barang/jasa yang telah disetujui dan diterima oleh

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf p, akan menjadi dasar terbitnya tagihan/kuitansi sebagai pertanggungjawaban penggunaan

UP.

t

(2) Tagihan/kuitansi yang telah terbit sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan Sistem Digital Payment sebagai berikut:

• pendebetan dengan KKP ke rekening Penyedia Barang/ J asa un tuk belanj a yang dibebankan pada UP KKP; atau
• pembayaran dengan CMS ke rekening Penyedia Barang/ J asa un tuk belanj a yang dibebankan pada UP Tunai.

(3) Pembayaran transaksi melalui pendebetan KKP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah

barang/jasa dinyatakan diterima.

(4) Pembayaran dengan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan selaku pejabat yang

diberikan kewenangan untuk memegang KKP.

(5) Ketentuan lainnya mengenai pembayaran clan penggunaan

KKP mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai tata

cara pembayaran clan penggunaan KKP.

(6) Dalam hal terdapat transaksi menggunakan KKP dengan nilai

paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilengkapi dengan Surat

Perintah Kerja (SPK).

(7) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibuat secara

terpisah/ dihasilkan dari sistem lain di luar Digipay.

(8) Pembayaran dengan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dilakukan setelah barang/ jasa dinyatakan

diterima.

(9) Berdasarkan tagihan/kuitansi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Bendahara Pengeluaran menjalarikan pembayaran

melalui CMS, dengan cara:

• unduh file tagihan/kuitansi pada Sistem Marketplace untuk diunggah pada CMS dan persetujuan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada UP Tunai; dan/ atau
• unduh.file potongan pajak pada Sistem Marketplace untuk diunggah pada CMS dan persetujuan pembayaran pajak atas belanja yang dibebankan pada UP KKP dan/ atau UP

Tunai.

(10) Penggunaan Sistem Digital Payment sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) dapat disesuaikan dengan pengembangan sistem dan/ atau perkembangan teknologi informasi.

(11) Ketentuan pemotongan dan/atau pemungutan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan dan/atau pemungutan pajak bagi instansi pemerintah.

(12) Ketentuan pembayaran dengan CMS mengacu pada

ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan dan

tanggung jawab bendahara pada Satker Pengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.