Pasal 10

( 1) Satker dapat secara mandiri mengajukan permohonan registrasi User Admin Satker secara online melalui Digipay tanpa menunggu proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1).

(2) Proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimulai

dari pendaftaran calon User Admin Satker pada DIGIT atau e- Kemenkeu.

(3) Calon User Admin Satker melakukan permintaan hak akses

pada Digipay dengan melengkapi data sebagai berikut:

• Nama dan Kode Satker;
• Unggahan surat permohonan registrasi User Admin Satker

yang berisikan informasi:

1. Nama pejabat atau pegawai calon User Admin Satker;

2. Nomor Induk Pegawai (NIP) bila calon User adalah Aparatur Sipil Negara atau Nomor Register Pokok (NRP) bila calon User adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Nomor Registrasi Pusat (NRP) bila calon User adalah Prajurit Tentara

Nasional Indonesia atau Nomor Induk Kependudukan

(NIK) bila calon User adalah bukan Aparatur Sipil Negara/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

1. Nama dan Kode Satker; dan
2. Permintaan kewenangan sebagai User Admin Satker.

(4) Admin KPPN melakukan verifikasi atas data Calon User

Admin Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Admin KPPN dapat menyetujui atau menolak permohonan Satker.

(6) Berdasarkan persetujuan atau penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Admin KPPN melakukan hal sebagai berikut:

• dalam hal permohonan disetujui, Admin KPPN melakukan

registrasi User dan password Admin Satker sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Digipay; atau

• dalam hal permohonan ditolak, Admin KPPN menyampaikan alasan penolakan melalui Digipay.

(7) Hasil verifikasi dan persetujuan atau penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Admin

KPPN melalui fasilitas yang disediakan pada Digipay.