PMK No. 58 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, dan meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, untuk melaksanakan tugas pokok di daerah, Menteri Keuangan berwenang dan menetapkan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya atau unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya atau pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Instansi Vertikal adalah unsur pelaksana tugas pokok Direktorat Jenderal di daerah.
BAB II INSTANSI VERTIKAL
Pasal 2 Instansi Vertikal terdiri atas: a. kantor wilayah Direktorat Jenderal; dan b. kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.
BAB III
KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Jenis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pasal 3 (1) Kantor wilayah Direktorat Jenderal merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal. (2) Kantor wilayah Direktorat Jenderal dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal.
Pasal 4 Kantor wilayah Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kantor wilayah Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai; b. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelayanan dan fasilitasi di bidang kepabeanan dan cukai; c. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; dan d. pelaksanaan administrasi kantor wilayah Direktorat Jenderal.
Pasal 6
Kantor wilayah Direktorat Jenderal terdiri atas 2 (dua)
kelompok sebagai berikut:
a.
kantor wilayah Direktorat Jenderal kelompok I; dan
b.
kantor wilayah Direktorat Jenderal kelompok II.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Paragraf 1 Umum
Pasal 7 (1) Kantor wilayah Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bidang Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas; c. Bidang Penindakan dan Penyidikan; d. Bidang Kepatuhan Internal; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bidang Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada kantor wilayah Direktorat Jenderal kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling banyak berjumlah 2 (dua) bidang. (3) Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal menetapkan pembagian pelaksanaan tugas unit organisasi di bawahnya sesuai analisis kebutuhan organisasi.
Paragraf 2 Bagian Umum
Pasal 8 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, jabatan fungsional, analisis beban kerja, tata persuratan dan kearsipan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara, dan keuangan di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal.
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, jabatan fungsional, dan analisis beban kerja; b. pelaksanaan urusan rumah tangga, kesejahteraan pegawai, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan sarana dan prasarana teknologi informasi; c. pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keprotokoleran; dan e. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, serta asistensi dan pemantauan penyerapan anggaran di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal.
Pasal 10
Bagian Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Kepegawaian;
b.
Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan
Rumah Tangga; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.
Pasal 11
(1)
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
urusan
administrasi
kepegawaian,
pengembangan
pegawai, jabatan fungsional, dan analisis beban kerja.
(2)
Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan
Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan
rumah tangga, pengelolaan barang milik negara,
perlengkapan,
sarana
dan
prasarana
teknologi
informasi, dan kesejahteraan pegawai, serta urusan
keprotokoleran
pada
kantor
wilayah
Direktorat
Jenderal.
(3)
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai
tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan dan
kearsipan, keuangan dan anggaran, serta asistensi dan
pemantauan penyerapan anggaran di lingkungan
kantor wilayah Direktorat Jenderal.
Paragraf 3 Bidang Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas
Pasal 12
Bidang Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas mempunyai tugas
melaksanakan
koordinasi,
pelaksanaan,
pemberian
bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi penyusunan
rekomendasi dan pelayanan teknis, perizinan dan fasilitas,
tata laksana, audit, penelitian ulang, pemeriksaan tujuan
tertentu, penanganan keberatan dan banding, pengelolaan
penerimaan negara dan penagihan, pengelolaan data,
sistem, dan teknologi informasi, advokasi hukum, serta
komunikasi publik, dan bimbingan pengguna jasa di bidang
kepabeanan dan cukai di lingkungan kantor wilayah
Direktorat Jenderal.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Bidang Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas
menyelenggarakan fungsi:
a.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi penyusunan rekomendasi
dan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang
kepabeanan dan cukai;
b.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi tata laksana di bidang
kepabeanan dan cukai;
c.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi audit, penelitian ulang, dan
pemeriksaan tujuan tertentu, serta kerja sama dalam
rangka audit di bidang kepabeanan dan cukai;
d. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi penanganan keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai; e. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan target dan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penagihan di bidang kepabeanan dan cukai; f. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan data, sistem, dan teknologi informasi di bidang kepabeanan dan cukai; g. koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum, upaya dan advokasi hukum di bidang kepabeanan dan cukai; h. koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penunjukkan ahli dan pendampingan saksi dan/atau ahli di lingkungan wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal; dan i. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan komunikasi publik, bimbingan pengguna jasa, penyuluhan dan layanan informasi, publikasi, serta hubungan masyarakat, dan hubungan media di bidang kepabeanan dan cukai di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal.
Pasal 14
(1)
Bidang Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas terdiri atas:
a.
Seksi Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas; dan
b.
Seksi Advokasi, Komunikasi, dan Bimbingan
Pengguna Jasa.
(2)
Seksi Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a pada kantor wilayah
Direktorat Jenderal kelompok I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a paling banyak berjumlah 3 (tiga)
seksi di setiap bidang.
(3)
Seksi Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a pada kantor wilayah
Direktorat
Jenderal
kelompok
II
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling banyak
berjumlah 4 (empat) seksi.
(4)
Seksi Advokasi, Komunikasi, dan Bimbingan Pengguna
Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada
kantor wilayah Direktorat Jenderal kelompok II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling
banyak berjumlah 2 (dua) seksi.
Pasal 15
(1)
Seksi Pemeriksaan, Teknis, dan Fasilitas mempunyai
tugas melakukan penyiapan koordinasi, pelaksanaan,
pemberian
bimbingan
teknis,
pengendalian,
dan
evaluasi penyusunan rekomendasi dan pelayanan
teknis, perizinan dan fasilitas, tata laksana, audit,
penelitian ulang, pemeriksaan tujuan tertentu, kerja
sama dalam rangka audit, penanganan keberatan dan
banding, pengelolaan target dan realisasi penerimaan
bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan,
penanganan
piutang
dan
penagihan,
pengelolaan data, sistem, dan teknologi informasi
di bidang kepabeanan dan cukai.
(2)
Seksi Advokasi, Komunikasi, dan Bimbingan Pengguna
Jasa
mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum, upaya
dan
advokasi
hukum,
penunjukkan
ahli
dan
pendampingan saksi dan/atau ahli, serta pengelolaan
komunikasi
publik,
bimbingan
pengguna
jasa,
penyuluhan,
layanan
informasi,
publikasi,
serta
hubungan masyarakat dan hubungan media di wilayah
kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal.
Paragraf 4 Bidang Penindakan dan Penyidikan
Pasal 16
Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas
melaksanakan
koordinasi,
pelaksanaan,
pemberian
bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi intelijen,
patroli
dan
operasi
pencegahan
dan
penindakan
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan
cukai.
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
16,
Bidang
Penindakan
dan
Penyidikan
menyelenggarakan fungsi:
a.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi pengumpulan, pengolahan,
analisis,
penyajian,
dan
penyampaian
informasi
intelijen
dan
hasil
intelijen,
serta
pengelolaan
pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan, cukai,
dan interdiksi narkotika;
b.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian,
dan
evaluasi
patroli
dan
operasi
pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan,
cukai, dan interdiksi narkotika;
c.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi pengawasan barang hasil
pelanggaran hak kekayaan intelektual, barang hasil
tindak pidana pencucian uang, barang yang terkait
tindak pidana terorisme dan/atau kejahatan lintas
negara lainnya, barang tertentu, serta barang yang
termasuk dalam ketentuan barang larangan dan
pembatasan;
d.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi penyidikan tindak pidana di
bidang kepabeanan dan cukai;
e. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai; f. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan, dan premi; g. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai; dan h. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api, serta pemberian dukungan operasi lainnya di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal.
Pasal 18
(1)
Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:
a.
Seksi Intelijen;
b.
Seksi Penindakan;
c.
Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
dan
d.
Seksi Dukungan Operasi.
(2)
Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi.
Pasal 19
(1)
Seksi
Intelijen
mempunyai
tugas
melakukan
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi pengumpulan, pengolahan,
analisis, penyajian, penyampaian informasi intelijen
dan hasil intelijen, dan pengelolaan pangkalan data
intelijen di bidang kepabeanan, cukai, interdiksi
narkotika, dan barang hasil pelanggaran hak kekayaan
intelektual, barang hasil tindak pidana pencucian uang,
barang yang terkait tindak pidana terorisme dan/atau
kejahatan lintas negara lainnya, barang tertentu, serta
barang yang termasuk dalam ketentuan barang
larangan dan pembatasan.
(2)
Seksi
Penindakan
mempunyai
tugas
melakukan
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian,
dan
evaluasi
patroli
dan
operasi
pencegahan dan penindakan pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan,
cukai,
interdiksi
narkotika,
dan
barang
hasil
pelanggaran hak kekayaan intelektual, barang hasil
tindak pidana pencucian uang, barang yang terkait
tindak pidana terorisme dan/atau kejahatan lintas
negara lainnya, barang tertentu, serta barang yang
termasuk dalam ketentuan barang larangan dan
pembatasan.
(3) Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi penyidikan dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan, dan premi, pengumpulan data pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. (4) Seksi Dukungan Operasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api, serta pemberian dukungan operasi lainnya di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal.
Paragraf 5 Bidang Kepatuhan Internal
Pasal 20
Bidang
Kepatuhan
Internal
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi,
pelaksanaan,
pemberian
bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan
pelaksanaan tugas, investigasi internal, pengendalian
intern, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat
pengawasan intern pemerintah, pencegahan pelanggaran
dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik, kode
perilaku, dan disiplin, pembinaan mental, perencanaan
strategis
dan
penyusunan
laporan
akuntabilitas,
pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, serta penyampaian
rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor
wilayah Direktorat Jenderal.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan
fungsi:
a.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi pengawasan pelaksanaan
tugas di bidang kepabeanan, cukai, dan dukungan
manajemen di lingkungan kantor wilayah Direktorat
Jenderal;
b.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi pencegahan pelanggaran
dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik, kode
perilaku, dan disiplin, serta pembinaan mental di
lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal;
c.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi penerimaan, verifikasi,
tindak
lanjut,
pemantauan,
dan
administrasi
pengaduan masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah;
d.
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi investigasi internal seluruh
unsur di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal; e. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal; f. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal; g. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan kinerja dan risiko di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal; dan h. koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi penyampaian rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal.
Pasal 22
Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas:
a. Seksi Kepatuhan Internal I;
b. Seksi Kepatuhan Internal II; dan
c. Seksi Kepatuhan Internal III.
Pasal 23
(1) Seksi Kepatuhan Internal I, Seksi Kepatuhan Internal II,
dan
Seksi
Kepatuhan
Internal
III
masing-masing
mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan,
pemberian bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi,
pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan
terhadap kode etik, kode perilaku, dan disiplin,
pembinaan mental, pengawasan pelaksanaan tugas di
bidang kepabeanan, cukai, dan dukungan manajemen,
investigasi
internal,
pengendalian
intern
dan
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah,
penerimaan,
verifikasi,
tindak
lanjut,
pemantauan, dan administrasi pengaduan masyarakat,
pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana
kerja, dan laporan akuntabilitas, pengelolaan kinerja dan
pengelolaan risiko, serta penyampaian rekomendasi
perbaikan proses bisnis di bidang kepabeanan, cukai,
dan dukungan manajemen di lingkungan kantor wilayah
Direktorat Jenderal.
(2) Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal menetapkan
pembagian tugas Seksi Kepatuhan Internal I, Seksi
Kepatuhan Internal II, dan Seksi Kepatuhan Internal III
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai analisis
kebutuhan organisasi.
BAB IV KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
Bagian Kesatu Kelas dan Kedudukan
Pasal 24
Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai terdiri
atas 3 (tiga) kelas sebagai berikut:
a.
kantor pelayanan utama bea dan cukai;
b.
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
madya; dan
c.
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
pratama.
Pasal 25
(1)
Kantor pelayanan utama bea dan cukai merupakan
Instansi
Vertikal
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)
Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
madya merupakan Instansi Vertikal yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor
wilayah Direktorat Jenderal.
(3)
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
pratama merupakan Instansi Vertikal yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor
wilayah Direktorat Jenderal.
(4)
Kantor pelayanan utama bea dan cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dipimpin oleh
seorang kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai.
(5)
Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan
huruf
c
dipimpin
oleh
seorang
kepala
kantor
pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.
(6)
Kantor pelayanan utama bea dan cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dapat membawahi
kantor bantu pelayanan bea dan cukai dan/atau pos
pengawasan bea dan cukai.
(7)
Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan
huruf c dapat membawahi kantor bantu pelayanan bea
dan cukai dan/atau pos pengawasan bea dan cukai.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
Pasal 26
Kantor pelayanan utama bea dan cukai mempunyai tugas
melaksanakan
pengawasan
dan
penegakan
hukum,
pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan
negara di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah
wewenang kantor pelayanan utama bea dan cukai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26, kantor pelayanan utama bea dan cukai
menyelenggarakan fungsi:
a.
pemberian
rekomendasi
dan
pelayanan
teknis,
perizinan, dan fasilitas kepabeanan dan cukai, serta
tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai;
b.
pelaksanaan audit, penelitian ulang, dan pemeriksaan
tujuan tertentu, serta kerja sama audit;
c.
penanganan
keberatan
dan
banding
di
bidang
kepabeanan dan cukai;
d.
pengelolaan target dan realisasi penerimaan negara di
bidang kepabeanan dan cukai, serta penagihan;
e.
pengelolaan data, sistem, dan teknologi informasi;
f.
pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi dalam rangka
pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan
perundang-undangan kepabeanan dan cukai, dan
penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
g.
pengelolaan
komunikasi
publik
dan
bimbingan
pengguna jasa;
h.
pelaksanaan pengawasan kepatuhan internal;
i.
pelaksanaan pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko,
dan perencanaan strategis; dan
j.
pelaksanaan administrasi kantor pelayanan utama bea
dan cukai.
Pasal 28
Kantor pelayanan utama bea dan cukai terdiri atas 2 (dua)
Kelompok sebagai berikut:
a.
kantor pelayanan utama bea dan cukai kelompok I; dan
b.
kantor pelayanan utama bea dan cukai kelompok II.
Bagian Ketiga Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
Paragraf 1 Umum
Pasal 29
(1)
Kantor pelayanan utama bea dan cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
a.
Bagian Umum;
b.
Bidang Teknis dan Fasilitas;
c.
Bidang
Perbendaharaan,
Pemeriksaan,
dan
Keberatan;
d.
Bidang Penindakan dan Penyidikan;
e.
Bidang Komunikasi dan Bimbingan Pengguna
Jasa;
f.
Bidang Kepatuhan Internal; dan
g.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Bidang Teknis dan Fasilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b pada kantor pelayanan utama bea
dan cukai kelompok I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf a paling banyak berjumlah 5 (lima)
bidang.
(3) Bidang Teknis dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada kantor pelayanan utama bea dan cukai kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b paling banyak berjumlah 3 (tiga) bidang. (4) Bidang Perbendaharaan, Pemeriksaan, dan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada kantor pelayanan utama bea dan cukai kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a paling banyak berjumlah 2 (dua) bidang. (5) Kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai menetapkan pembagian pelaksanaan tugas unit organisasi di bawahnya sesuai analisis kebutuhan organisasi.
Paragraf 2 Bagian Umum
Pasal 30
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, jabatan
fungsional, analisis beban kerja, tata persuratan dan
kearsipan, rumah tangga, keuangan, dan advokasi hukum
pada kantor pelayanan utama bea dan cukai.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan
pengelolaan
urusan
administrasi
kepegawaian,
pengembangan
pegawai,
jabatan
fungsional, dan analisis beban kerja;
b.
pelaksanaan urusan rumah tangga, kesejahteraan
pegawai,
pengelolaan
barang
milik
negara,
perlengkapan, dan sarana dan prasarana teknologi
informasi;
c.
pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
d.
koordinasi dan pelaksanaan urusan keprotokoleran;
e.
pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;
f.
pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum, upaya
dan advokasi hukum; dan
g.
koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
penunjukkan ahli dan pendampingan saksi dan/atau
ahli pada kantor pelayanan utama bea dan cukai.
Pasal 32
Bagian Umum terdiri atas:
a.
Subbagian Kepegawaian;
b.
Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan
Rumah Tangga;
c.
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan; dan
d.
Subbagian Advokasi.
Pasal 33
(1)
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
urusan
administrasi
kepegawaian,
pengembangan
pegawai, jabatan fungsional, dan analisis beban kerja.
(2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan sarana dan prasarana teknologi informasi, kesejahteraan pegawai, serta koordinasi urusan keprotokoleran. (3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, keuangan, dan anggaran. (4) Subbagian Advokasi mempunyai tugas melakukan pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum, upaya dan advokasi hukum, serta penunjukkan ahli dan pendampingan saksi dan/atau ahli.
Paragraf 3 Bidang Teknis dan Fasilitas
Pasal 34
Bidang
Teknis
dan
Fasilitas
mempunyai
tugas
melaksanakan
pelayanan
teknis,
perizinan,
fasilitas
kepabeanan dan cukai, administrasi manifes, dan tata
laksana di bidang kepabeanan dan cukai.
Pasal 35
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34, Bidang Teknis dan Fasilitas menyelenggarakan
fungsi:
a.
pelayanan teknis kepabeanan dan cukai;
b.
pelayanan perizinan kepabeanan dan cukai;
c.
pelayanan fasilitas kepabeanan dan cukai;
d.
pelaksanaan administrasi manifes; dan
e.
pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanan dan
cukai.
Pasal 36
(1)
Bidang
Teknis
dan
Fasilitas
masing-masing
membawahi Seksi Teknis dan Fasilitas.
(2)
Seksi Teknis dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada kantor pelayanan utama bea dan cukai
kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf a paling banyak berjumlah 4 (empat) seksi di
setiap bidang.
(3)
Seksi Teknis dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada kantor pelayanan utama bea dan cukai
kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf b paling banyak berjumlah 5 (lima) seksi di setiap
bidang.
Pasal 37
Seksi Teknis dan Fasilitas mempunyai tugas melakukan
pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas kepabeanan dan
cukai, administrasi manifes, serta tata laksana di bidang
kepabeanan dan cukai.
Paragraf 4 Bidang Perbendaharaan, Pemeriksaan, dan Keberatan
Pasal 38
Bidang Perbendaharaan, Pemeriksaan, dan Keberatan
mempunyai tugas melaksanakan audit, penelitian ulang,
pemeriksaan tujuan tertentu, dan kerja sama dalam rangka
audit, penanganan keberatan dan banding, pengelolaan
target dan realisasi penerimaan negara, dan penagihan di
bidang kepabeanan dan cukai.
Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38, Bidang Perbendaharaan, Pemeriksaan, dan
Keberatan menyelenggarakan fungsi:
a.
pengelolaan target dan realisasi penerimaan bea
masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
pengadministrasian penerimaan dan jaminan;
c.
pengadministrasian dan pelaksanaan penanganan
piutang, penagihan, dan pengembalian;
d.
pelaksanaan audit, penelitian ulang, pemeriksaan
tujuan tertentu, dan kerja sama dalam rangka audit;
dan
e.
penanganan keberatan dan banding.
Pasal 40
(1)
Bidang Perbendaharaan, Pemeriksaan, dan Keberatan
masing-masing membawahi Seksi Perbendaharaan,
Pemeriksaan, dan Keberatan.
(2)
Seksi Perbendaharaan, Pemeriksaan, dan Keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kantor
pelayanan
utama
bea
dan
cukai
kelompok
I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a paling
banyak berjumlah 3 (tiga) seksi di setiap bidang.
(3)
Seksi Perbendaharaan, Pemeriksaan, dan Keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kantor
pelayanan
utama
bea
dan
cukai
kelompok
II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b paling
banyak berjumlah 5 (lima) seksi.
Pasal 41
Seksi
Perbendaharaan,
Pemeriksaan,
dan
Keberatan
mempunyai tugas melakukan audit, penelitian ulang,
pemeriksaan tujuan tertentu, dan kerja sama dalam rangka
audit, penanganan keberatan dan banding, pengelolaan
target dan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar,
cukai, dan pungutan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, administrasi penerimaan
dan jaminan, administrasi dan pelaksanaan penanganan
piutang, penagihan, dan pengembalian.
Paragraf 5 Bidang Penindakan dan Penyidikan
Pasal 42
Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas
melaksanakan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan
penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan penyidikan tindak pidana di bidang
kepabeanan dan cukai.
Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
42,
Bidang
Penindakan
dan
Penyidikan
menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan
pengumpulan,
pengolahan,
analisis,
penyajian, dan penyampaian informasi intelijen dan
hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data
intelijen di bidang kepabeanan, cukai, dan interdiksi
narkotika;
b.
pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan
penindakan
pelanggaran
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai,
dan interdiksi narkotika;
c.
pelaksanaan pengawasan barang hasil pelanggaran hak
kekayaan intelektual, barang hasil tindak pidana
pencucian uang, barang yang terkait tindak pidana
terorisme dan/atau kejahatan lintas negara lainnya,
barang tertentu, serta barang yang termasuk dalam
ketentuan barang larangan dan pembatasan;
d.
pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang
kepabeanan dan cukai;
e.
pelaksanaan penghitungan bea masuk, cukai, pajak
dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap
kekurangan/kelebihan
bongkar,
serta
denda
administrasi atas pelanggaran lainnya;
f.
pelaksanaan
pemantauan
tindak
lanjut
hasil
penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang
kepabeanan dan cukai;
g.
penatausahaan
dan
pengurusan
barang
hasil
penindakan, barang bukti, pelelangan, dan premi;
h.
pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian
pelanggaran
peraturan
perundang-undangan
kepabeanan dan cukai; dan
i.
pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi,
sarana komunikasi, dan senjata api, serta pemberian
dukungan operasi lainnya.
Pasal 44
(1)
Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:
a.
Seksi Intelijen;
b.
Seksi Penindakan;
c.
Seksi Penyidikan; dan
d.
Seksi Dukungan Operasi.
(2)
Seksi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling banyak berjumlah 2 (dua) seksi.
(3) Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak berjumlah 3 (tiga) seksi. (4) Seksi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak berjumlah 2 (dua) seksi.
Pasal 45
(1)
Seksi
Intelijen
mempunyai
tugas
melakukan
koordinasi, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis,
pengendalian, dan evaluasi pengumpulan, pengolahan,
analisis, penyajian, penyampaian informasi intelijen
dan hasil intelijen, dan pengelolaan pangkalan data
intelijen di bidang kepabeanan, cukai, interdiksi
narkotika, dan barang hasil pelanggaran hak kekayaan
intelektual, barang hasil tindak pidana pencucian uang,
barang yang terkait tindak pidana terorisme dan/atau
kejahatan lintas negara lainnya, barang tertentu, serta
barang yang termasuk dalam ketentuan barang
larangan dan pembatasan.
(2)
Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan patroli
dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan, cukai, interdiksi narkotika, dan barang
hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, barang
hasil tindak pidana pencucian uang, barang yang
terkait tindak pidana terorisme dan/atau kejahatan
lintas negara lainnya, barang tertentu, serta barang
yang termasuk dalam ketentuan barang larangan dan
pembatasan.
(3)
Seksi
Penyidikan
mempunyai
tugas
melakukan
penyidikan dan pemantauan tindak lanjut hasil
penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang
kepabeanan
dan
cukai,
penatausahaan
dan
pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti,
pelelangan, dan premi, pengumpulan data pelanggaran
dan penyelesaian pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai,
serta pelaksanaan penghitungan bea masuk, cukai,
pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi
terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda
administrasi atas pelanggaran lainnya.
(4)
Seksi Dukungan Operasi mempunyai tugas melakukan
pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi,
sarana komunikasi, dan senjata api, serta pemberian
dukungan operasi lainnya.
Paragraf 6 Bidang Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
Pasal 46
Bidang
Komunikasi
dan
Bimbingan
Pengguna
Jasa
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi
publik, bimbingan pengguna jasa, penyuluhan dan layanan
informasi, publikasi, hubungan masyarakat, dan hubungan
media, serta pengelolaan data, sistem, dan teknologi
informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
Pasal 47
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46, Bidang Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
menyelenggarakan fungsi:
a.
pelaksanaan komunikasi publik di bidang kepabeanan
dan cukai;
b.
pelaksanaan pemberian bimbingan dan konsultasi
pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
c.
pelaksanaan pengelolaan dan pemberian penyuluhan
dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
d.
pelaksanaan
pengelolaan
publikasi
di
bidang
kepabeanan dan cukai;
e.
pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan
media di bidang kepabeanan dan cukai; dan
f.
pengelolaan data, sistem, dan teknologi informasi di
bidang kepabeanan dan cukai.
Pasal 48
(1)
Bidang Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
terdiri atas:
a.
Seksi Bimbingan Pengguna Jasa;
b.
Seksi
Hubungan
Masyarakat
dan
Layanan
Informasi; dan
c.
Seksi Dukungan Teknologi Informasi.
(2)
Seksi
Bimbingan
Pengguna
Jasa
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a pada kantor pelayanan
utama bea dan cukai kelompok I sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a paling banyak
berjumlah 4 (empat) seksi.
(3)
Seksi
Bimbingan
Pengguna
Jasa
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a pada kantor pelayanan
utama bea dan cukai kelompok II sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf b paling banyak
berjumlah 2 (dua) seksi.
Pasal 49
(1)
Seksi Bimbingan Pengguna Jasa mempunyai tugas
melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi
pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.
(2)
Seksi Hubungan Masyarakat dan Layanan Informasi
mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi
publik, hubungan masyarakat, dan media, serta
pemberian
layanan
informasi,
penyuluhan,
dan
publikasi di bidang kepabeanan dan cukai.
(3)
Seksi Dukungan Teknologi Informasi mempunyai tugas
melakukan pengelolaan data, sistem, dan teknologi
informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
Paragraf 7 Bidang Kepatuhan Internal
Pasal 50
Bidang
Kepatuhan
Internal
mempunyai
tugas
melaksanakan pencegahan pelanggaran dan penegakan
kepatuhan terhadap kode etik, kode perilaku, dan disiplin,
pembinaan mental, pengawasan pelaksanaan tugas di
bidang kepabeanan, cukai, dan dukungan manajemen, investigasi internal, pengendalian intern, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, perencanaan strategis dan penyusunan laporan akuntabilitas, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, serta penyampaian rekomendasi perbaikan proses bisnis pada kantor pelayanan utama bea dan cukai.
Pasal 51
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan
fungsi:
a.
pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan,
cukai,
dan
dukungan
manajemen
pada
kantor
pelayanan utama bea dan cukai;
b.
pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan
kepatuhan terhadap kode etik, kode perilaku, dan
disiplin,
serta
pembinaan
mental
pada
kantor
pelayanan utama bea dan cukai;
c.
pelaksanaan penerimaan, verifikasi, tindak lanjut,
pemantauan, dan administrasi pengaduan masyarakat
pada kantor pelayanan utama bea dan cukai;
d.
pelaksanaan investigasi internal seluruh unsur pada
kantor pelayanan utama bea dan cukai;
e.
pelaksanaan pengendalian intern dan pemantauan
pengendalian intern, serta pengelolaan tindak lanjut
hasil
pemeriksaan
aparat
pengawasan
intern
pemerintah pada kantor pelayanan utama bea dan
cukai;
f.
pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana
kerja, dan laporan akuntabilitas pada kantor pelayanan
utama bea dan cukai;
g.
pelaksanaan pengelolaan kinerja dan risiko pada kantor
pelayanan utama bea dan cukai; dan
h.
pelaksanaan penyampaian rekomendasi perbaikan
proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai pada
kantor pelayanan utama bea dan cukai.
Pasal 52
Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas:
a. Seksi Kepatuhan Internal I;
b. Seksi Kepatuhan Internal II; dan
c. Seksi Kepatuhan Internal III;
Pasal 53
(1)
Seksi Kepatuhan Internal I, Seksi Kepatuhan Internal
II, dan Seksi Kepatuhan Internal III masing-masing
mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pencegahan
pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode
etik, kode perilaku, dan disiplin, pembinaan mental,
pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan,
cukai, dan dukungan manajemen, investigasi internal,
pengendalian intern dan pemantauan pengendalian
intern, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
aparat pengawasan intern pemerintah, penerimaan,
verifikasi, tindak lanjut, pemantauan, dan administrasi
pengaduan masyarakat, penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas, pengelolaan kinerja dan risiko, serta penyampaian rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang kepabeanan, cukai, dan dukungan manajemen pada kantor pelayanan utama bea dan cukai. (2) Kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai menetapkan pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai analisis kebutuhan organisasi.
Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Kelas Madya
dan
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Kelas Pratama
Pasal 54
Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
madya dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
kelas
pratama
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengawasan dan penegakan hukum, pelayanan dan
fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang
kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang kantor
pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas madya dan
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 55
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
kelas madya dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan
cukai kelas pratama menyelenggarakan fungsi:
a.
pemberian
rekomendasi
dan
pelayanan
teknis,
perizinan, dan fasilitas kepabeanan dan cukai, serta
tata laksana di bidang kepabeanan dan cukai;
b.
pengelolaan target dan realisasi penerimaan negara di
bidang kepabeanan dan cukai, serta urusan penagihan;
c.
pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan
dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan kepabeanan dan cukai, dan penyidikan
tindak pidana kepabeanan dan cukai;
d.
pengelolaan data, sistem, dan teknologi informasi;
e.
pengelolaan
komunikasi
publik
dan
bimbingan
pengguna jasa;
f.
pelaksanaan pengawasan kepatuhan internal;
g.
pelaksanaan pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko,
dan perencanaan strategis; dan
h.
pelaksanaan administrasi kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai kelas madya dan kantor
pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
pratama.
Pasal 56
Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
madya terdiri atas 2 (dua) Kelompok sebagai berikut:
a.
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
kelas madya kelompok I; dan
b.
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
kelas madya kelompok II.
Bagian Kelima
Susunan Organisasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Kelas Madya
Pasal 57
(1)
Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
madya sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 terdiri
atas:
a.
Subbagian Umum;
b.
Seksi Teknis dan Fasilitas;
c.
Seksi Penindakan dan Penyidikan;
d.
Seksi Dukungan Teknologi Informasi;
e.
Seksi Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
f.
Seksi Kepatuhan Internal; dan
g.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Seksi Teknis dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b pada kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai kelas madya kelompok I
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a paling
banyak berjumlah 10 (sepuluh) seksi.
(3)
Seksi Teknis dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b pada kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai kelas madya kelompok II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b paling
banyak berjumlah 6 (enam) seksi.
(4)
Kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan
cukai menetapkan pembagian pelaksanaan tugas unit
organisasi di bawahnya sesuai analisis kebutuhan
organisasi.
Pasal 58
(1)
Subbagian
Umum
mempunyai
tugas
melakukan
urusan
administrasi
kepegawaian,
pengembangan
pegawai, jabatan fungsional, analisis beban kerja, tata
persuratan dan kearsipan, keuangan dan anggaran,
rumah tangga, pengelolaan barang milik negara,
perlengkapan, dan sarana dan prasarana teknologi
informasi, kesejahteraan pegawai, serta koordinasi dan
pelaksanaan urusan keprotokoleran.
(2)
Seksi
Teknis
dan
Fasilitas
mempunyai
tugas
melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas
kepabeanan dan cukai, tata laksana di bidang
kepabeanan
dan
cukai,
administrasi
manifes,
pengelolaan target dan realisasi penerimaan bea
masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang
sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh
Direktorat Jenderal, administrasi penerimaan dan
jaminan, serta administrasi dan pelaksanaan penanganan piutang, penagihan, dan pengembalian. (3) Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan, cukai, interdiksi narkotika, dan barang hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, barang hasil tindak pidana pencucian uang, barang yang terkait tindak pidana terorisme dan/atau kejahatan lintas negara lainnya, barang tertentu, dan barang yang termasuk dalam ketentuan barang larangan dan pembatasan, serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api, serta pemberian dukungan operasi lainnya. (4) Seksi Dukungan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, sistem, dan teknologi informasi di bidang kepabeanan dan cukai. (5) Seksi Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi publik, bimbingan pengguna jasa, penyuluhan dan layanan informasi, publikasi, hubungan masyarakat, dan hubungan media di bidang kepabeanan dan cukai. (6) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik, kode perilaku, dan disiplin, pembinaan mental, pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan, cukai, dan dukungan manajemen, investigasi internal, pengendalian intern dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, administrasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas, pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko, serta penyampaian rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang kepabeanan, cukai, dan dukungan manajemen.
Bagian Keenam
Susunan Organisasi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Kelas Pratama
Pasal 59
(1)
Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
pratama terdiri atas:
a.
Subbagian Umum;
b.
Seksi Teknis dan Fasilitas;
c.
Seksi Penindakan dan Penyidikan;
d.
Seksi Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
e.
Seksi Kepatuhan Internal; dan
f.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)
Seksi Teknis dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b paling banyak berjumlah 2 (dua) seksi.
(3) Kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai menetapkan pembagian pelaksanaan tugas unit organisasi di bawahnya sesuai analisis kebutuhan organisasi.
Pasal 60
(1)
Subbagian
Umum
mempunyai
tugas
melakukan
urusan
administrasi
kepegawaian,
pengembangan
pegawai, jabatan fungsional, analisis beban kerja, tata
persuratan dan kearsipan, keuangan dan anggaran,
rumah tangga, pengelolaan barang milik negara,
perlengkapan, dan sarana dan prasarana teknologi
informasi, kesejahteraan pegawai, serta pelaksanaan
urusan keprotokoleran.
(2)
Seksi
Teknis
dan
Fasilitas
mempunyai
tugas
melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas
kepabeanan dan cukai, tata laksana di bidang
kepabeanan
dan
cukai,
administrasi
manifes,
pengelolaan target dan realisasi penerimaan bea
masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
administrasi
penerimaan
dan
jaminan,
serta
administrasi dan pelaksanaan penanganan piutang,
penagihan, dan pengembalian, serta pengelolaan data,
sistem, dan teknologi informasi di bidang kepabeanan
dan cukai.
(3)
Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas
melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan
dan penindakan pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai,
interdiksi narkotika, dan barang hasil pelanggaran hak
kekayaan intelektual, barang hasil tindak pidana
pencucian uang, barang yang terkait tindak pidana
terorisme dan/atau kejahatan lintas negara lainnya,
barang tertentu, dan barang yang termasuk dalam
ketentuan barang larangan dan pembatasan, serta
penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan
cukai, pengelolaan dan pengadministrasian sarana
operasi, sarana komunikasi, dan senjata api, serta
pemberian dukungan operasi lainnya.
(4)
Seksi Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi
publik, bimbingan pengguna jasa, penyuluhan dan
layanan informasi, publikasi, hubungan masyarakat,
dan hubungan media di bidang kepabeanan dan cukai.
(5)
Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan
pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan
terhadap kode etik, kode perilaku, dan disiplin,
pembinaan mental, pengawasan pelaksanaan tugas di
bidang kepabeanan, cukai, dan dukungan manajemen,
investigasi
internal,
pengendalian
intern
dan
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern
pemerintah, penerimaan, verifikasi, tindak lanjut,
pemantauan, dan administrasi pengaduan masyarakat,
penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan
laporan akuntabilitas, pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko, serta penyampaian rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang kepabeanan, cukai, dan dukungan manajemen.
Bagian Ketujuh Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai
Pasal 61
(1)
Kantor bantu pelayanan bea dan cukai merupakan unit
organisasi nonstruktural yang melaksanakan sebagian
tugas pelayanan kepabeanan dan cukai yang berada di
lingkungan kantor pelayanan utama bea dan cukai atau
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.
(2)
Kantor bantu pelayanan bea dan cukai mempunyai
tugas melaksanakan urusan kepabeanan dan cukai
berdasarkan pelimpahan wewenang dari kepala kantor
pelayanan utama bea dan cukai atau kepala kantor
pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.
(3)
Kantor bantu pelayanan bea dan cukai terdiri atas
pegawai dari kantor pelayanan utama bea dan cukai
atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
yang dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh
kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai atau
kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan
cukai.
Pasal 62
Pos pengawasan bea dan cukai merupakan unit organisasi
nonstruktural
yang
melaksanakan
pengamatan
dan
pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor, dan
barang kena cukai yang berada di lingkungan kantor
pelayanan utama bea dan cukai atau kantor pengawasan
dan pelayanan bea dan cukai.
BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 63
(1)
Jabatan
fungsional
dan
jabatan
pelaksana
di
lingkungan Instansi Vertikal ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(2)
Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian
dan/atau keterampilan tertentu.
(3)
Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan
melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan
sederhana.
(4)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibentuk jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. (6) Tugas, jenis, jenjang, dan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Menteri menetapkan kedudukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Pasal 64
(1)
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (2), jabatan fungsional bekerja
secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2)
Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.
ketua tim; dan
b.
anggota tim.
(3)
Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
berasal dari pejabat fungsional atau pejabat struktural
yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan
memperhatikan
kompetensi
dan
keahlian
sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(4)
Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)
Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat berasal dari pejabat fungsional, pejabat
struktural, maupun pelaksana yang ditugaskan oleh
pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan
kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas.
(6)
Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan
fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 65
(1)
Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional
sesuai
dengan
bidang
keahliannya
yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang
didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 66
(1)
Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal harus
menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di
lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 67
(1)
Direktorat Jenderal harus menyusun proses bisnis
yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif
dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Instansi
Vertikal.
(2)
Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan
Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 68
Direktorat Jenderal harus menyusun analisis jabatan, peta
jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap
seluruh jabatan di lingkungan Instansi Vertikal.
Pasal 69
Setiap unsur di lingkungan Instansi Vertikal dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan
masing-masing maupun antar
satuan
organisasi
di
lingkungan Kementerian Keuangan serta dengan instansi
lainnya di luar Kementerian Keuangan sesuai dengan
tugasnya masing-masing.
Pasal 70
Setiap
pimpinan
Instansi
Vertikal
secara
berjenjang
menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai
hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sesuai dengan
kebutuhan.
Pasal 71
(1)
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin
dan
mengoordinasikan
bawahan
dan
memberikan
pengarahan
serta
petunjuk
bagi
pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.
(2)
Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pasal 72
Setiap
pimpinan
unit
organisasi
harus
mengawasi
pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan masing-masing dan
apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 73
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi
harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
unit organisasi di bawahnya.
Pasal 74
(1)
Pejabat
yang
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
kepatuhan internal pada kantor wilayah Direktorat
Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan
Pasal 22, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
kepatuhan
internal
dimaksud
secara
fungsional
bertanggung jawab kepada Direktur yang membidangi
kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal, dan
secara administratif bertanggung jawab kepada kepala
kantor wilayah Direktorat Jenderal.
(2)
Pejabat
yang
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
kepatuhan internal pada kantor pelayanan utama bea
dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan
Pasal 52, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
kepatuhan
internal
dimaksud
secara
fungsional
bertanggung jawab kepada Direktur yang membidangi
kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal, dan
secara administratif bertanggung jawab kepada kepala
kantor pelayanan utama bea dan cukai.
(3)
Pejabat
yang
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
kepatuhan internal pada kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai kelas madya dan kantor
pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(6) dan Pasal 60 ayat (5) dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi kepatuhan internal dimaksud secara fungsional
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
membidangi kepatuhan internal pada kantor wilayah
Direktorat
Jenderal,
dan
secara
administratif
bertanggung jawab kepada kepala kantor pengawasan
dan pelayanan bea dan cukai kelas madya dan kepala
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
pratama.
Pasal 75
(1)
Pejabat
yang
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
kepatuhan internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Pasal 22, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 58 ayat (6),
Pasal 60 ayat (5) berhak meminta dan memperoleh data
dan informasi dari unit organisasi atau pejabat terkait
di lingkungan kantor maupun wilayah kerja yang
bersangkutan.
(2)
Unit organisasi atau pejabat yang terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dan
informasi
yang
diminta
oleh
pejabat
yang
melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.
Pasal 76
(1)
Kepala bagian dan kepala bidang pada kantor wilayah
Direktorat Jenderal, kepala kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai kelas madya, dan kepala
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas pratama mengolah laporan yang diterima dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan disampaikan kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal. (2) Kepala bagian dan kepala bidang pada kantor pelayanan utama bea dan cukai mengolah laporan yang diterima dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan disampaikan kepada kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai. (3) Kompilasi dan penyusunan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh kepala bagian umum. (4) Laporan kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas madya atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompilasi dari laporan kepala subbagian dan kepala seksi pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas madya atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas pratama. (5) Kompilasi penyusunan laporan kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas madya atau kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas pratama dikoordinasikan oleh kepala subbagian umum. (6) Pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat atasannya.
Pasal 77
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan harus pula disampaikan kepada pimpinan satuan
unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.
Pasal 78
Dalam rangka pelaksanan tugas dan fungsi, unit kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 54 dapat
disebut dengan menggunakan nomenklatur kantor bea dan
cukai.
BAB VII JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
Pasal 79
(1)
Instansi Vertikal terdiri atas:
a.
22 (dua puluh dua) kantor wilayah Direktorat
Jenderal;
b.
3 (tiga) kantor pelayanan utama bea dan cukai;
c.
42 (empat puluh dua) kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai kelas madya; dan
d.
66 (enam puluh enam) kantor pengawasan dan
pelayanan bea dan cukai kelas pratama.
(2)
Selain unit organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kantor pelayanan utama bea dan cukai atau
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai dapat membawahi unit organisasi nonstruktural: a. kantor bantu pelayanan bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61; dan/atau b. pos pengawasan bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. (3) Nama, kelompok, lokasi, dan wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Nama, kelas, lokasi, wilayah kerja kantor pelayanan utama bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kantor bantu pelayanan bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan pos pengawasan bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Bagan organisasi Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VIII JABATAN
Pasal 80
(1)
Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal dan kepala
kantor pelayanan utama bea dan cukai kelompok I
merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau
jabatan struktural eselon II.a.
(2)
Kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai
kelompok II merupakan jabatan pimpinan tinggi
pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(3)
Kepala bagian dan kepala bidang pada kantor wilayah
Direktorat Jenderal dan kantor pelayanan utama bea
dan cukai merupakan jabatan administrator atau
jabatan struktural eselon III.a.
(4)
Kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan
cukai kelas madya merupakan jabatan administrator
atau jabatan struktural eselon III.a.
(5)
Kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan
cukai kelas pratama merupakan jabatan administrator
atau jabatan struktural eselon III.b.
(6)
Kepala subbagian dan kepala seksi pada kantor wilayah
Direktorat Jenderal, kantor pelayanan utama bea dan
cukai, dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan
cukai kelas madya merupakan jabatan pengawas atau
jabatan struktural eselon IV.a.
(7)
Kepala subbagian dan kepala seksi pada kantor
pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kelas
pratama merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
Pasal 81
(1)
Direktur
Jenderal
menetapkan
jumlah
pejabat
struktural yang mengisi formasi pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal, Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai
setelah
mendapat
persetujuan
Sekretaris
Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri.
(2)
Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
BAB IX PENATAAN ORGANISASI
Pasal 82
(1)
Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi, dan
tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
(2)
Perubahan wilayah kerja Instansi Vertikal, sepanjang
tidak
melakukan
perubahan
nomenklatur
serta
pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja
anggaran, ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah
mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan.
(3)
Perubahan unit organisasi nonstruktural kantor bantu
pelayanan bea dan cukai dan pos pengawasan bea dan
cukai ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah
mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan.
(4)
Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) disampaikan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 83
(1)
Ketentuan mulai beroperasinya Instansi Vertikal atas
pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal.
(2)
Proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tugas dan
fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah dilakukan sebelum saat mulai operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84
(1)
Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang
memangku jabatan di lingkungan Instansi Vertikal
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor
183/PMK.01/2020
tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan dibentuk jabatan baru serta diangkat dan
dilantiknya
pejabat
baru
berdasarkan
Peraturan
Menteri ini.
(2)
Bagi pegawai di lingkungan Instansi Vertikal yang
sedang dalam proses mutasi dan/atau promosi, tetap
dapat dilakukan pengangkatan dan pelantikan dalam
jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
serta diangkat dan dilantik dalam jabatan baru
berdasarkan Peraturan Menteri ini.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Menteri ini.
Pasal 86
Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru,
dan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri
ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah
Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 87
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
188/PMK.01/2016
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1853) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 88
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2026
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж ...
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NAMA, KELOMPOK, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Kelompok II Kota Banda Aceh Aceh 1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sabang Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Meulaboh Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Langsa Pratama
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara Kelompok I
Kota Medan
Sumatera Utara
1.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Belawan
Madya
Kelompok II
2.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Medan
Madya
Kelompok II
3.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Pematangsiantar
Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sibolga Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Nibung Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kuala Tanjung Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu Madya Kelompok II
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat Kelompok I Kota Pekanbaru
- Riau
- Sumatera Barat
- Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Pekanbaru
Madya
Kelompok II - Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Dumai
Madya
Kelompok II
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bengkalis Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Padang Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Selat Panjang Pratama
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau Kelompok II Kabupaten Karimun Kepulauan Riau kecuali Kota Batam
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjungpinang Madya Kelompok II
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung Kelompok I Kota Palembang
- Sumatera Selatan
- Jambi
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jambi Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pangkalpinang Pratama
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjungpandan Pratama
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lampung dan Bengkulu Kelompok I
Kota Bandar Lampung
- Lampung
- Bengkulu
- Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Bandar Lampung
Madya
Kelompok II - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bengkulu Pratama
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Kelompok I Kota Tangerang Selatan Banten kecuali Kawasan Bandara Soekarno-Hatta
- Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Merak
Madya
Kelompok I - Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Tangerang
Madya
Kelompok I - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Serang Pratama
- Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
Jakarta
Kelompok
I
Kota
Administrasi
Jakarta
Pusat
DKI Jakarta kecuali
Kawasan
Pelabuhan
Tanjung Priok - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jakarta Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Marunda Madya Kelompok I Jawa Barat pada Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Pratama
No
Nama Kantor Wilayah
Kelompok
Lokasi
Wilayah Kerja
Provinsi
No
Nama Kantor
Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Kelas
Kelompok
4.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Bekasi
Madya
Kelompok I
5.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Cikarang
Madya
Kelompok I
9.
Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Jawa
Barat
Kelompok
I
Kota
Bandung
Jawa Barat kecuali
Kota Bekasi dan
Kabupaten Bekasi
1.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Bogor
Madya
Kelompok I
2.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Purwakarta
Madya
Kelompok I
3.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Bandung
Madya
Kelompok I
4.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Cirebon
Madya
Kelompok II
5.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Tasikmalaya
Pratama
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah I Kelompok I Kota Semarang Sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah
- Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Tanjung Emas
Madya
Kelompok I - Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Kudus
Madya
Kelompok I
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tegal Pratama
- Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Semarang
Madya
Kelompok I - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekalongan Pratama
- Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah II Kelompok I Kota Yogyakarta
- Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah
- Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Surakarta
Madya
Kelompok I - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwokerto Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Magelang Pratama
No
Nama Kantor Wilayah
Kelompok
Lokasi
Wilayah Kerja
Provinsi
No
Nama Kantor
Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Kelas
Kelompok
12. Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Jawa
Timur I
Kelompok
I
Kabupaten
Sidoarjo
Sebagian wilayah
Provinsi Jawa
Timur
1.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Tanjung Perak
Madya
Kelompok I
2.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Pasuruan
Madya
Kelompok I
3.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Juanda
Madya
Kelompok II
4.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Gresik
Madya
Kelompok II
5.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Madura
Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bojonegoro Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surabaya Madya Kelompok I
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II Kelompok I Kota Malang Sebagian wilayah Provinsi Jawa Timur
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang Madya Kelompok I
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri Madya Kelompok II
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Blitar Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jember Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banyuwangi Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Pratama
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali dan Nusa Tenggara Barat Kelompok I Kabupaten Badung
- Bali
- Nusa Tenggara Barat
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Denpasar Madya Kelompok I
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Mataram Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sumbawa Pratama
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 15. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nusa Tenggara Timur Kelompok II Kota Kupang
- Nusa Tenggara Timur
- Maluku pada
Kabupaten
Maluku Barat
Daya pada
Kecamatan
Wetar,
Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Wetar Utara
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kupang Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Atambua Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Labuan Bajo Pratama
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Barat Kelompok I Kota Pontianak Kalimantan Barat
- Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Pontianak
Madya
Kelompok II - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Entikong Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Singkawang Pratama
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ketapang Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jagoi Babang Pratama
- Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
Kalimantan Tengah
dan Selatan
Kelompok I Kota Banjarmasin
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sampit Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pangkalan Bun Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palangka Raya Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kotabaru Pratama
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Timur dan Utara Kelompok I Kota Balikpapan
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Balikpapan Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Samarinda Madya Kelompok II
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bontang Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sangatta Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tarakan Madya Kelompok II
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nunukan Pratama
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Kelompok I Kota Makassar
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Barat
- Sulawesi Tenggara
- Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Makassar
Madya
Kelompok II - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Parepare Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malili Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kendari Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Mamuju Pratama
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 20. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo Kelompok I Kota Manado
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tengah
- Gorontalo
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palu Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Morowali Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Luwuk Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bitung Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gorontalo Pratama
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku dan Maluku Utara Kelompok II Kota Ambon
- Maluku Utara
- Maluku kecuali Kabupaten Maluku Barat Daya pada Kecamatan
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tual Pratama
No
Nama Kantor Wilayah
Kelompok
Lokasi
Wilayah Kerja
Provinsi
No
Nama Kantor
Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Kelas
Kelompok
Wetar,
Kecamatan
Wetar Barat,
Kecamatan
Wetar Timur,
Kecamatan
Wetar Utara
3.
Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai
Ternate
Pratama
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Papua Kelompok II Kota Sorong - Papua Barat
- Papua
- Papua Pegunungan
- Papua Tengah
- Papua Selatan
- Papua Barat Daya
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sorong Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manokwari Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Fakfak Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jayapura Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Timika Pratama
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Biak Pratama
No Nama Kantor Wilayah Kelompok Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kelas Kelompok 7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Merauke Pratama
22 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
108 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NAMA, KELAS, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, KANTOR BANTU PELAYANAN BEA DAN CUKAI, DAN POS PENGAWASAN BEA DAN CUKAI
No.
Nama Kantor Bea
dan Cukai
Kelas
(Kelompok)
Lokasi Kantor
Wilayah Kerja
Daerah Administrasi
Pemerintahan
Kantor Bantu
Pelayanan Bea dan
Cukai
Pos Pengawasan Bea
dan Cukai
1.
Kantor Pelayanan
Utama Bea dan
Cukai Tanjung Priok
Utama
(Kelompok I)
Kota Administrasi
Jakarta Utara
Kawasan Pelabuhan
Tanjung Priok
- TPS PT Agung Raya
- TPS PT Indonesian Air & Marine Supply (Utara)
- TPS PT Indonesian Air & Marine Supply (Barat)
- TPS PT Graha Segara
- TPS PT Indofood Sukses Makmur Tbk
- TPS PT JICT
- TPS KSO Terminal Petikemas Koja
- TPS PT Lautan Tirta Transportama
- TPS PT Multi Terminal Indonesia (CDC Banda)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 10. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Ambon) 11. TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (101- 101U) 12. TPS PT Mustika Alam Lestari 13. TPS PT IPC Terminal Petikemas (Terminal 3) 14. TPS PT Indonesia Kendaraan Terminal 15. TPS PT Primanata Jasa Persada 16. TPS PT Wira Mitra Prima 17. TPS PT Dharma Kartika Bhakti 18. TPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/NPCT I 19. TPS PT Pesaka Loka Kirana 20. TPS PT Dharma Karya Perdana 21. TPS PT Inti Mandiri Utama Trans
No.
Nama Kantor Bea
dan Cukai
Kelas
(Kelompok)
Lokasi Kantor
Wilayah Kerja
Daerah Administrasi
Pemerintahan
Kantor Bantu
Pelayanan Bea dan
Cukai
Pos Pengawasan Bea
dan Cukai
22. TPP PT Tri Pandu
Pelita
23. TPP PT Multi
Sejahtera Abadi
24. TPP Cikarang
25. Pelabuhan
Nusantara
26. Perairan Dalam dan
Luar Dam Tanjung
Priok
2.
Kantor Pelayanan
Utama Bea dan
Cukai Batam
Utama
(Kelompok II)
Kota Batam
Kota Batam
- Hang Nadim (Pelabuhan Udara (PU))
- Batu Ampar (PL)
- Sekupang (PL)
- Telaga Punggur (PL)
- Harbor Bay (PL)
- Kantor Pos Lalu Bea Batam
- Sambu Belakang Padang
- KEK Tanjung Sauh
- KEK Batam Aero Technic
- KEK Pariwisata dan Kesehatan
- Pulau Buluh (Pelabuhan Laut (PL))
- Tanjung Riau (PL)
- Tanjung Uncang (PL)
- Tanjung Piayu (PL)
- Batu Besar Pantai (PL)
- Sei Jodoh (PL)
- Momoi (PL)
- Tanjung Sauh (PL)
- Pulau Ngenang (PL)
- Pulau Janda Berhias (PL)
- Tanjung Kasam (PL)
- Nongsa (PL)
- Sagulung (PL)
- Macobar (PL)
- Kabil (PL)
No.
Nama Kantor Bea
dan Cukai
Kelas
(Kelompok)
Lokasi Kantor
Wilayah Kerja
Daerah Administrasi
Pemerintahan
Kantor Bantu
Pelayanan Bea dan
Cukai
Pos Pengawasan Bea
dan Cukai
Internasional
Batam
11. KEK Nongsa
16. Pulau Galang Baru
17. Pulau Bulan
18. Tanjung Buntung
19. Pulau Rempang
20. Batam Kota
21. Pulau Layang (PL)
22. Pulau Pelampung
23. Sambu Belakang
Padang (PL)
3.
Kantor Pelayanan
Utama Bea dan
Cukai Soekarno-
Hatta
Utama
(Kelompok II)
Kota Tangerang
Kota Tangerang pada
Kawasan Bandara
Soekarno-Hatta
Terminal 2
Terminal 3 Ultimate
Kantor Tukar Pos Udara Jakarta Soekarno-Hatta
Terminal 1
PT Taman Niaga Soewarna KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sabang Pratama Kota Sabang
Kota Sabang
Kabupaten Aceh Besar pada Pulau Breueh, Pulau Nasi, Pulau Teunom dan pulau- pulau kecil di sekitarnya
Maimun Saleh (PU)
Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (PL)
Balohan (PL)
Lampuyang (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Pratama Kota Banda Aceh
Kota Banda Aceh
Kabupaten Aceh Besar kecuali Pulau Breueh,
Sultan Iskandar Muda (PU)
Lampulo (PL)
Sigli (PL)
Malahayati (PL)
No.
Nama Kantor Bea
dan Cukai
Kelas
(Kelompok)
Lokasi Kantor
Wilayah Kerja
Daerah Administrasi
Pemerintahan
Kantor Bantu
Pelayanan Bea dan
Cukai
Pos Pengawasan Bea
dan Cukai
dan Cukai Banda
Aceh
Pulau Nasi, Pulau
Teunom dan pulau-
pulau kecil di
sekitarnya
3. Kabupaten Pidie
4. Kabupaten Pidie Jaya
2. Kantor Pos Lalu
Bea Banda Aceh
4. Ulee Lheue (PL)
6.
Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea
dan Cukai
Meulaboh
Pratama
Kabupaten Aceh
Barat
- Kabupaten Aceh Barat
- Kabupaten Aceh Jaya
- Kabupaten Nagan Raya
- Kabupaten Aceh Barat Daya
- Kabupaten Aceh Selatan
- Kota Subulussalam
- Kabupaten Aceh Singkil
- Kabupaten Simeulue
- Sinabang (PL)
- Singkil
- Calang
- Susoh (PL)
- Meulaboh (PL)
- Tapak Tuan (PL)
- Labuhan Haji (PL)
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe Pratama Kota Lhokseumawe
- Kota Lhokseumawe
- Kabupaten Bireuen
- Kabupaten Aceh Utara
- Kabupaten Bener Meriah
- Kabupaten Aceh Tengah KEK Arun Lhokseumawe
- Blang Lancang (PL)
- Krueng Geukueh (PL)
- Lhoksukon (PL)
- Peudada (PL)
- Jambu Aye (PL)
No.
Nama Kantor Bea
dan Cukai
Kelas
(Kelompok)
Lokasi Kantor
Wilayah Kerja
Daerah Administrasi
Pemerintahan
Kantor Bantu
Pelayanan Bea dan
Cukai
Pos Pengawasan Bea
dan Cukai
8.
Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea
dan Cukai Langsa
Pratama
Kota Langsa
Kota Langsa
Kabupaten Aceh Timur
Kabupaten Aceh Tamiang
Kabupaten Gayo Lues
Kabupaten Aceh Tenggara
Kuala Langsa (PL)
Kuala Idi (PL)
Matang Nibong (PL)
Seruway (PL)
Gayo Lues
Aceh Tenggara KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA UTARA
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan
Madya (Kelompok II) Kota Medan
Kota Medan pada Kawasan Pelabuhan Laut Belawan
Kawasan perairan Kabupaten Deli Serdang
Kabupaten Serdang Bedagai pada Pelabuhan Pantai Cermin
Percut Sei Tuan (PL)
Pantai Cermin (PL)
Pantai Labu (PL)
Ujung Baru (PL)
Gudang Merah (PL)
Gabion (PL)
Rantau Panjang (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Medan
Madya (Kelompok II) Kota MedanKota Medan kecuali Kawasan Pelabuhan Belawan
Kabupaten Deli Serdang kecuali Kawasan Bandara Kualanamu dan wilayah perairan
Kantor Pos Lalu Bea Medan
Pangkalan Susu
Pangkalan Brandan (PL)
Polonia (PU)
Lubuk Pakam
Tanjung Morawa
Binjai
Tanjung Pura (PL)
Pangkalan Susu (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 3. Kota Binjai 4. Kabupaten Langkat 11. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pematangsiantar Pratama Kota Pematangsiantar
- Kota Pematangsiantar
- Kabupaten Simalungun
- Kabupaten Toba
- Kabupaten Samosir
- Kabupaten Pakpak Bharat
- Kabupaten Dairi
- Kabupaten Karo
- Kantor Pos Lalu Bea Pematangsiantar
- KEK Sei Mangkei
- Porsea
- Kabanjahe
- Sidikalang
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sibolga Pratama Kota Sibolga
- Kota Sibolga
- Kabupaten Tapanuli Tengah
- Kabupaten Humbang Hasundutan
- Kabupaten Tapanuli Utara
- Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kota Padangsidempuan
- Kabupaten Padang Lawas
- Kabupaten Padang Lawas Utara
- Gunungsitoli (PL)
- Raja Sisingamangaraja XII (PU)
- Barus (PL)
- Natal (PL)
- Teluk Dalam (PL)
- Pulau Tello (PL)
- Sibolga (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 9. Kabupaten Mandailing Natal 10. Kabupaten Nias Selatan 11. Kabupaten Nias 12. Kota Gunungsitoli 13. Kabupaten Nias Barat 14. Kabupaten Nias Utara 13. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Nibung Pratama Kota Tanjungbalai 1. Kota Tanjungbalai 2. Kabupaten Asahan 3. Kabupaten Labuhanbatu Utara 4. Kabupaten Labuhanbatu 5. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Tanjung Leidong (PL)
- Labuhan Bilik (PL)
- Bagan Asahan (PL)
- Sei Berombang (PL)
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kuala Tanjung Pratama Kabupaten Batu Bara
- Kabupaten Batu Bara
- Kota Tebing Tinggi
- Kabupaten Serdang Bedagai kecuali Pelabuhan Pantai Cermin Tebing Tinggi
- Tanjung Tiram (PL)
- Bandar Khalifah (PL)
- Teluk Mengkudu (PL)
- Tanjung Beringin (PL)
- Pangkalan Dodek (PL)
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Madya (Kelompok II) Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang pada Kawasan Bandara Kualanamu, Tempat
- Kualanamu (PU)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai dan Cukai Kualanamu Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara terkait Bandara Kualanamu dan Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa 2. Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU DAN SUMATERA BARAT 16. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru Madya (Kelompok II) Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru
Kabupaten Siak
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Pelalawan kecuali Kecamatan Kuala Kampar
Perawang (PL)
Rumbai (PL)
Rantau Panjang
Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru
Siak Sri Indrapura
Tanjung Buton (PL)
Sultan Syarif Kasim II (PU)
Buatan (PL)
Pekanbaru (PL)
Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu
Sungai Apit (PL)
Siak Sri Indrapura (PL)
Sultan Syarief Haroen Setia Negara (PU)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dumai Madya (Kelompok II) Kota Dumai
Kota Dumai
Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Bengkalis kecuali Kecamatan Bengkalis, Bantan,
Tanjung Medang (PL)
Bagansiapiapi
Panipahan
Selat Morong (PL)
Tanah Putih (PL)
Dumai (PL)
Tanjung Medang (PL)
Sinaboi (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana 6. Tanjung Lumba- Lumba (PL) 7. Pulau Halang (PL) 8. Bagansiapiapi (PL) 18. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan Pratama Kabupaten Indragiri Hilir
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Kabupaten Indragiri Hulu
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Sungai Guntung (PL)
- Rengat
- Kuala Enok
- Perigi Raja (PL)
- Concong Luar (PL)
- Sei Buluh, Indragiri (PL)
- Pulau Kijang (PL)
- Kuala Gaung (PL)
- Kuala Belaras (PL)
- Kuala Enok (PL)
- Kuala Cenaku (PL)
- Japura (PU)
- Pulau Cawan (PL)
- Kuala Bayas (PL)
- Pulau Burung (PL)
- Tembilahan (PL)
- Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea
dan Cukai Bengkalis
Pratama
Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana - Sungai Pakning (PL)
- Bantan Tengah (PL)
- Siak Kecil (PL)
- Sei Kembung (PL)
- Bukit Batu (PL)
- Prapat Tunggal (PL)
- Bengkalis (PL)
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Padang Madya (Kelompok II) Kota Padang Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat
- Sikakap (PL)
- Tua Pejat (PL)
- Minangkabau (PU)
- Muara Padang (PL)
- Siberut Mentawai
- Pariaman (PL)
- Painan (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 4. Kantor Pos Lalu Bea Padang 5. Cubadak (PL) 6. Teluk Bayur (PL) 7. Air Bangis (PL) 8. Bungus (PL) 9. Teluk Tapang 10. Bukittinggi 21. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Selat Panjang Pratama Kabupaten Kepulauan Meranti
Seluruh wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Pelalawan pada Kecamatan Kuala Kampar
Bandul (PL)
Tanjung Samak (PL)
Teluk Belitung (PL)
Terus (PL)
Tanjung Kedabu (PL)
Selatpanjang (PL)
Penyalai (PL)
Tanjung Motong (PL)
Serapung (PL)
Selatpanjang
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPULAUAN RIAU 22. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun Madya (Kelompok II) Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun
- Moro Sulit (PL)
- Tanjung Batu (PL)
- Parit Rampak (PL)
- Sawang (PL)
- Urung (PL)
- Pulau Buru
- Leho
- Kolong
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 6. Tanjung Balai Karimun (PL) 7. Pasir Panjang (PL) 23. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjungpinang Madya (Kelompok II) Kota Tanjungpinang
- Kota Tanjungpinang
- Kabupaten Bintan
- Kabupaten Lingga
- Kabupaten Kepulauan Anambas
- Kabupaten Natuna
- Raja Haji Fisabilillah (PU)
- Kantor Pos Lalu Bea Tanjungpinang
- Dabo Singkep
- Tarempa
- Ranai
- KEK Galang Batang
- Tanjungpinang (PL)
- Kijang (PL)
- Tanjung Uban (PL)
- Lagoi (PL)
- Lobam (PL)
- Penuba (PL)
- Sungai Buluh (PL)
- Senayang (PL)
- Daik (PL)
- Dabo (PU)
- Dabo Singkep (PL)
- Pulau Cempa
- Pulau Tajur Biru
- Udang Natuna
- Matak
- Serasan (PLBN)
- Midai
- Tambelan
- Jemaja
- Bunguran Barat
- Bunguran Timur
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 24. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang Madya (Kelompok II) Kota Palembang Seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan
- Tanjung Buyut (PL)
- Pusri (PL)
- S.M. Badarudin II (PU)
- Kantor Pos Lalu Bea Palembang
- Muara Enim
- Sekayu
- Lubuklinggau
- Baturaja
- Kertapati
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jambi Madya (Kelompok II) Kota Jambi Seluruh wilayah administrasi Provinsi Jambi
- Kuala Tungkal (PL)
- Muara Sabak (PL)
- Kantor Pos Lalu Bea Jambi
- Kuala Mendahara (PL)
- Nipah Panjang (PL)
- Sultan Thaha (PU)
- Suak Kandis (PL)
- Kampung Laut
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pangkalpinang Pratama Kota Pangkalpinang
- Kota Pangkalpinang
- Kabupaten Bangka
- Kabupaten Bangka Tengah
- Kabupaten Bangka Selatan
- Kabupaten Bangka Barat
- Muntok
- Kantor Pos Lalu Bea Pangkalpinang
- Belinyu (PL)
- Toboali (PL)
- Depati Amir (PU)
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjungpandan Pratama Kabupaten Belitung
- Kabupaten Belitung
- Kabupaten Belitung Timur
- Manggar (PL)
- Kantor Pos Lalu Bea Tanjungpandan
- Tanjungbatu (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 4. H.A.S. Hanandjoeddin (PU) 5. KEK Tanjung Kelayang KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI LAMPUNG DAN BENGKULU 28. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung Madya (Kelompok II) Kota Bandar Lampung Seluruh wilayah administrasi Provinsi Lampung
- Kota Agung
- Radin Inten II (PU)
- Kantor Pos Lalu Bea Bandar Lampung
- Bakauheni (PL)
- Seputih Mataram
- Panjang (PL)
- Labuhan Maringgai (PL)
- Krui (PL)
- Kalianda (PL)
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bengkulu Pratama Kota Bengkulu Seluruh wilayah administrasi Provinsi Bengkulu Kantor Pos Lalu Bea Bengkulu
- Linau (PL)
- Mukomuko (PL)
- Pulau Enggano (PL)
- Fatmawati Soekarno (PU)
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BANTEN 30. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Merak Madya (Kelompok I) Kota Cilegon
- Kota Cilegon
- Kabupaten Pandeglang
- Sebagian Kabupaten Serang meliputi KEK Tanjung Lesung 1. Chandra Asri
- Merak (PL)
- Cigading (PL)
- Tanjung Leneng (PL)
- Ciwandan (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kecamatan Anyar, Baros, Bojonegara, Cinangka, Ciomas, Gunung Sari, Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pulo Ampel, Lebak Wangi, dan Waringinkurung 31. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tangerang Madya (Kelompok I) Kota Tangerang Selatan
- Kota Tangerang Selatan
- Kota Tangerang
- Sebagian Kabupaten Tangerang meliputi Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Pakuhaji, Sepatan Timur, Sepatan, Sukadiri, Mauk, Rajeg, Sindangjaya, Pasar Kemis, Cikupa, Panongan, Jambe, Legok, Curug, Kelapa Dua, Pagedangan, dan Cisauk KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten Tangerang
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 32. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Serang Pratama Kabupaten Serang 1. Kota Serang 2. Kabupaten Lebak 3. Sebagian Kabupaten Serang
meliputi Kecamatan Ciruas, Pontang, Kragilan, Tirtayasa, Tanara, Carenang, Binuang, Cikande, Kopo, Jawilan, Pamarayan, Kibin, Bandung, Cikeusal, Petir, dan Tunjung Teja 4. Sebagian Kabupaten Tangerang meliputi Kecamatan Sukamulya, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, Gunungkaler, Kresek, Balaraja,
Jayanti, Tigaraksa, Cisoka, dan Solear
Bayah (PL) KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA 33. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jakarta Madya (Kelompok II) Kota Administrasi Jakarta Timur
- Kota Administrasi Jakarta Timur
- Kota Administrasi Jakarta Pusat Halim Perdanakusuma (PU)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 3. Kota Administrasi Jakarta Selatan 34. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Marunda Madya (Kelompok I) Kota Administrasi Jakarta Utara
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Utara kecuali Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
Kabupaten Bekasi pada Kecamatan Tarumajaya pada Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center
Sunda Kelapa (PL)
Marina Ancol
Muara Baru (PL)
Widuri (PL)
Arjuna (PL)
Cinta Natomas
Cilincing
Marunda
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru Pratama Kota Administrasi Jakarta Pusat Barang kiriman pos asal luar daerah pabean dan pengiriman ke luar daerah pabean melalui Mail Processing Center (MPC) Jakarta 10900 PT Pos Indonesia
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi Madya (Kelompok I) Kabupaten Bekasi 1. Kota Bekasi
Kabupaten Bekasi pada sebelah selatan
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai Jalan Tol Cikampek, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung 37. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cikarang Madya (Kelompok I) Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi pada sebelah utara Jalan Tol Cikampek kecuali Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tarumajaya pada Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA BARAT 38. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bogor Madya (Kelompok I) Kota Bogor
Kota Bogor
Kabupaten Bogor
Kota Sukabumi
Kabupaten Sukabumi
Kota Depok
Kabupaten Cianjur
Sukabumi
KEK Lido Pelabuhan Ratu (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwakarta
Madya (Kelompok I)
Kabupaten PurwakartaKabupaten Purwakarta
Kabupaten Subang
Kabupaten Karawang Patimban (PL)
Purwakarta
Subang
Cilamaya (PL)
Kawasan Industri Kota Bukit Indah
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandung Madya
(Kelompok I) Kota BandungKota Bandung
Kabupaten Bandung
Kota Cimahi
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Sumedang Kantor Pos Lalu Bea Bandung
Sumedang
Gedebage
Husein Sastranegara (PU)
Soreang
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cirebon Madya (Kelompok II) Kota Cirebon
Kota Cirebon
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Indramayu
Balongan
Kantor Pos Lalu Bea Cirebon
Kertajati (PU)
Palimanan
Cirebon (PL)
Losari
Majalengka
Kuningan
Indramayu
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Pratama Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya Kantor Pos Lalu Bea Tasikmalaya
Pangandaran
Garut
No.
Nama Kantor Bea
dan Cukai
Kelas
(Kelompok)
Lokasi Kantor
Wilayah Kerja
Daerah Administrasi
Pemerintahan
Kantor Bantu
Pelayanan Bea dan
Cukai
Pos Pengawasan Bea
dan Cukai
dan Cukai
Tasikmalaya
3. Kabupaten Garut
4. Kabupaten Ciamis
5. Kota Banjar
6. Kabupaten
Pangandaran
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH I
43. Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tanjung
Emas
Madya
(Kelompok I)
Kota Semarang
Kota Semarang pada
Kawasan Pelabuhan
Tanjung Emas, Kawasan
Bandara Ahmad Yani dan
Kantor Pos Lalu Bea
Semarang
Jenderal Ahmad Yani (PU)
Kantor Pos Lalu Bea Semarang
Tanjung Emas I (PL)
Tanjung Emas II (PL)
Tanjung Emas III (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus Madya (Kelompok I) Kabupaten Kudus
Kabupaten Kudus
Kabupaten Pati
Kabupaten Rembang
Kabupaten Blora
Kabupaten Jepara
Juwono (PL)
Jepara (PL)
Banyutowo
Cepu
Blora
Rembang
Karimunjawa (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tegal Pratama Kota Tegal
Kota Tegal
Kabupaten Tegal
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Brebes
Brebes
Tegal (PL)
Pemalang
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang Madya (Kelompok I)
Kota SemarangKota Semarang kecuali Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani
Kawasan Industri Wijayakusuma
Demak
Purwodadi
Salatiga
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai dan Kantor Pos Lalu Bea Semarang 2. Kabupaten Demak 3. Kabupaten Grobogan 4. Kabupaten Semarang 5. Kota Salatiga 47. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pekalongan Pratama Kota Pekalongan
Kota Pekalongan
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Batang
Kabupaten Kendal
Batang (PL)
KEK Kendal
KEK Industropolis Batang
Kaliwungu
Pekalongan (PL)
Jambean (PL)
Wonokerto (PL)
Celong Batang (PL)
Pekalongan KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH II
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surakarta
Madya (Kelompok I)
Kabupaten KaranganyarKota Surakarta
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Klaten
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Sragen
Kabupaten Wonogiri
Adi Soemarmo (PU)
Kantor Pos Lalu Bea Surakarta
Kebakkramat
Klaten
Karanganyar
Sragen
Sukoharjo
Wonogiri
Boyolali
Jebres
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap Pratama Kabupaten Cilacap
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Kebumen Kebumen
Tunggul Wulung (PU)
Tanjung Intan (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Pratama Kabupaten Banyumas
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Purbalingga
Purbalingga
Banjarnegara
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai dan Cukai Purwokerto 3. Kabupaten Banjarnegara 51. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta Madya (Kelompok II) Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman
Kota Yogyakarta
Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Bantul
Kabupaten Gunung Kidul
Kulon Progo (PU)
Kantor Pos Lalu Bea Yogyakarta
Sleman
Wates
Bantul
Wonosari
Adi Sucipto (PU)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Magelang Pratama Kota Magelang
Kota Magelang
Kabupaten Magelang
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Wonosobo Purworejo
Temanggung
Magelang KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak Madya (Kelompok I)
Kota Surabaya Kota Surabaya meliputi kegiatan kepabeanan pada Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Benowo, dan Kecamatan KrembanganICT I (PL)
ICT II (PL)
ICT III (PL)
ICT IV (PL)
Nilam I (PL)
Nilam II (PL)
Berlian I (PL)
Berlian II (PL)
Mirah I (PL)
Mirah II (PL)
Jamrud I (PL)
No.
Nama Kantor Bea
dan Cukai
Kelas
(Kelompok)
Lokasi Kantor
Wilayah Kerja
Daerah Administrasi
Pemerintahan
Kantor Bantu
Pelayanan Bea dan
Cukai
Pos Pengawasan Bea
dan Cukai
12. Jamrud II (PL)
13. Kalimas
14. Bogasari (PL)
15. Dermaga Ujung
(PL)
16. Teluk Lamong (PL)
54. Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea
dan Cukai Pasuruan
Madya
(Kelompok I)
Kabupaten
Pasuruan
Kota Pasuruan
Kabupaten Pasuruan
Pasuruan (PL)
Kawasan Industri PIER
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Juanda Madya (Kelompok II)
Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada Kawasan Bandara Juanda, Tempat Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda, dan Kantor Pos Lalu BeaTerminal II
Kantor Tukar Pos Udara Juanda
Kantor Pos Lalu Bea Surabaya
Terminal I
Kargo
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik Madya (Kelompok II) Kabupaten Gresik 1. Kabupaten Gresik
Kabupaten Lamongan KEK Gresik
Tambak (PL)
Sedayulawas (PL)
Lamongan
Gresik (PL)
Blok Poleng
Ngimboh (PL)
Sangkapura (PL)
Dermaga Khusus Petrokimia
Dermaga Khusus PLTGU
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 10. Dermaga Khusus Semen Gresik 11. Dermaga Khusus Maspion 12. Dermaga Khusus Smelting Co. 13. Dermaga Khusus Wilmar 14. Dermaga Khusus Pertamina 15. Dermaga Khusus PT Sumber Mas 16. Lamongan Shorebase 17. Pelabuhan Kalimiring (JIPE) 18. Blok Camar 57. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madura Pratama Kabupaten Sumenep
Kabupaten Sumenep
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Sampang
Kabupaten Bangkalan
Pasean (PL)
Sampang
Dongkek (PL)
Sapudi (PL)
Kangean (PL)
Branta (PL)
Trunojoyo (PU)
Kalianget (PL)
Telaga Biru (PL)
Pagerungan (PL)
Kamal (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 12. Bangkalan (PL) 13. Sepulu (PL) 58. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bojonegoro Pratama Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Tuban
Glondong
Socorejo-Jenu (PL)
Tuban (PL)
Kerek-Tambakboyo (PL)
Remen-Jenu (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Surabaya Madya (Kelompok I)
Kabupaten Sidoarjo
- Kabupaten Sidoarjo kecuali Kawasan Bandara Juanda, Tempat Penimbunan Berikat terkait Bandara Juanda, dan Kantor Pos Lalu Bea
- Kota Mojokerto
- Kabupaten Mojokerto
- Kota Surabaya, kecuali kegiatan kepabeanan di Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Pakal, Kecamatan Benowo,
No.
Nama Kantor Bea
dan Cukai
Kelas
(Kelompok)
Lokasi Kantor
Wilayah Kerja
Daerah Administrasi
Pemerintahan
Kantor Bantu
Pelayanan Bea dan
Cukai
Pos Pengawasan Bea
dan Cukai
dan Kecamatan
Krembangan
5. Kota Surabaya
meliputi seluruh
kegiatan cukai
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
60. Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea
dan Cukai Malang
Madya
(Kelompok I)
Kota Malang
Kota Malang
Kabupaten Malang
Kota Batu
Kantor Pos Lalu Bea Malang
KEK Singhasari
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri Madya (Kelompok II)
Kota Kediri
Kota Kediri
Kabupaten Kediri
Kabupaten Nganjuk
Kabupaten Jombang
Kediri (PU)
Kantor Pos Lalu Bea Kediri
Nganjuk
Kertosono
Kediri
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Blitar Pratama Kota Blitar
Kota Blitar
Kabupaten Blitar
Kabupaten Tulungagung
Kabupaten Trenggalek Tulungagung
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun Pratama Kota Madiun
Kota Madiun
Kabupaten Madiun
Kabupaten Ngawi
Kabupaten Magetan
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Pacitan
Magetan
Ngawi
Ponorogo
Caruban
Pacitan (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jember Pratama Kabupaten Jember
Kabupaten Jember
Kabupaten Situbondo
Kabupaten Bondowoso
Panarukan
Kantor Pos Lalu Bea Jember
Besuki (PL)
Jangkar (PL)
Rambipuji
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 65. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banyuwangi Pratama Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi
- Pantai Boom Marina
- Banyuwangi (PU)
- Tanjung Wangi (PL)
- Ketapang (PL)
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Pratama Kota Probolinggo
- Kota Probolinggo
- Kabupaten Probolinggo
- Kabupaten Lumajang
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI DAN NUSA TENGGARA BARAT
67. Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea
dan Cukai Ngurah
Rai
Madya
(Kelompok II)
Kabupaten
Badung
Kabupaten Badung pada Kawasan Bandara Ngurah Rai
Kota Denpasar pada Kantor Pos Lalu Bea Denpasar
I Gusti Ngurah Rai (PU)
Kantor Pos Lalu Bea Denpasar
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Denpasar Madya (Kelompok I)
Kota Denpasar Seluruh wilayah administrasi Provinsi Bali kecuali Kawasan Bandara Ngurah Rai
- Celukan Bawang
- Benoa
- Karang Asem
- KEK Sanur
- KEK Kura Kura Bali
- Bangli
- Klungkung
- Gianyar
- Tabanan
- Pintu Utama Padang Bai (PL)
- Dermaga Padang Bai (PL)
- Pertamina Amuk (PL)
- Nusa Penida (PL)
- Dermaga Cargo I (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 10. Dermaga Cargo II (PL) 11. Dermaga Kapal Ikan (PL) 12. Dermaga Kapal Turis (PL) 13. Buleleng (PL) 14. Negara 15. Gilimanuk (PL) 69. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Mataram Pratama Kota Mataram
- Kota Mataram
- Kabupaten Lombok Barat
- Kabupaten Lombok Tengah
- Kabupaten Lombok Utara
- Kabupaten Lombok Timur
- Kantor Pos Lalu Bea Mataram
- Zainuddin Abdul Madjid (PU)
- KEK Mandalika
- Labuhan Lombok (PL)
- Lembar (PL)
- Pemenang (PL)
- APHT Paok Motong
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sumbawa Pratama Kabupaten Sumbawa
- Kabupaten Sumbawa
- Kabupaten Sumbawa Barat
- Kabupaten Dompu
- Kabupaten Bima
- Kota Bima
- Benete (PL)
- Bima
- Sape (PLF)
- Labuhan Alas (PL)
- Sultan Muhammad Kaharuddin (PU)
- Sultan Muhammad Salahuddin (PU)
- Pototano (PLF)
- Kempo
- Labuan Lalar (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 8. Calabai Dompu (PL) 9. Labuan Jambu Tarano 10. Labuan Buak 11. Bima (PL) KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NUSA TENGGARA TIMUR 71. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kupang Pratama Kota Kupang
- Kota Kupang
- Kabupaten Kupang
- Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Kabupaten Rote Ndao
- Kabupaten Sabu Raijua
- Kabupaten Sumba Timur
- Kabupaten Sumba Tengah
- Kabupaten Sumba Barat
- Kabupaten Sumba Ba rat Daya
- Waingapu (PL)
- El Tari (PU)
- Kantor Pos Lalu Bea Kupang
- Tenau
- Mau Hau (PU)
- Tambolaka (PU)
- Rua (PL)
- Baa/Pulau Rote (PL)
- Oepoli
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Atambua Madya (Kelompok II) Kabupaten Belu
- Kabupaten Belu
- Kabupaten Timor Tengah Utara
- Kabupaten Alor
- Kabupaten Malaka
- Motaain (PLBN)
- Motamasin (PLBN)
- Napan (PLBN)
- Wini (PLBN)
- Kalabahi
- Haliwen (PU)
- Turiskain
- Mali (PU)
- Laktutus
- Builalu
- Haumeniana
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 5. Kabupaten Maluku Barat Daya pada Kecamatan Wetar, Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Wetar Utara 6. Atapupu
Ilwaki/Wetar
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Labuan Bajo Pratama Kabupaten Manggarai Barat
Kabupaten Sikka
Kabupaten Ende
Kabupaten Nagekeo
Kabupaten Ngada
Kabupaten Manggarai Timur
Kabupaten Manggarai
Kabupaten Manggarai Barat
Kabupaten Flores Timur
Kabupaten Lembata
Kedindi Reo (PL)
Ende (PL dan Pos Lalu Bea)
Larantuka (PL)
Kantor Pos Lalu Bea Maumere
Maumere
Komodo Labuan Bajo (PU)
Labuan Bajo dan Komodo (PL)
Satartacik (PU)
Gewayangtama (PU)
Wai Oti (PU)
H. Aroeboesman (PU)
Padha Maleda (PU)
Maumere (PL)
Ende Ipi (PL) KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BARAT
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pontianak Madya (Kelompok II)
Kota Pontianak
- Kota Pontianak
- Kabupaten Mempawah
- Kabupaten Kubu Raya
- Supadio (PU)
- Kantor Pos Lalu Bea Pontianak
- Kijing (PL)
- Jungkat (PL)
- Pontianak (PL)
- Sungai Kakap (PL)
- Kubu (PL)
- Teluk Air (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 6. Padang Tikar (PL) 75. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Entikong Pratama Kabupaten Sanggau
Kabupaten Sanggau
Kabupaten Sekadau
Kabupaten Melawi Entikong (PLBN)
Simpang Tiga Lubuk Sabuk
Bantan
Segumon
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau Pratama Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Sintang Badau (PLBN)
Marakai Panjang
Nanga Bayan
Jasa
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Singkawang Pratama Kota Singkawang
Kota Singkawang
Kabupaten Sambas
Kabupaten Bengkayang pada Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Monterado
Sintete
Aruk (PLBN)
Paloh
Temajuk
Sintete (PL)
Liku
Sajingan
Temajuk (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ketapang Pratama Kabupaten Ketapang
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Kayong Utara Kendawangan (PL)
Teluk Batang (PL)
Teluk Melano (PL)
Ketapang (PL)
Rahadi Usman (PU)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jagoi Babang Pratama Kabupaten Bengkayang
Kabupaten Bengkayang kecuali Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Monterado Jagoi Babang (PLBN) 1. Sidding
Saparan
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 2. Kabupaten Landak KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN TENGAH DAN SELATAN 80. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sampit Pratama Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Seruyan
Kabupaten Katingan
Samudra (PL)
Kuala Pembuang (PL)
Pegatan Mendawai (PL)
H. Asan (PU)
Sampit (PL)
Bagendang (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pangkalan Bun Pratama Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Sukamara
Kabupaten Lamandau Kumai (PL)
Muara Sungai Arut (PL)
Kuala Jelai (PL)
Iskandar (PU)
Pangkalan Bun (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palangka Raya Pratama Kota Palangka Raya
Kabupaten Pulang Pisau
Kabupaten Kapuas
Kabupaten Barito Selatan
Kabupaten Barito Timur
Kabupaten Barito Utara
Kabupaten Murung Raya
Kabupaten Gunung Mas Kuala Kapuas (PL)
Bahaur (PL)
Cilik Riwut (PU)
Pulang Pisau (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 8. Kota Palangkaraya 83. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin Madya (Kelompok II) Kota Banjarmasin 1. Kota Banjarmasin 2. Kabupaten Barito Kuala 3. Kabupaten Tapin 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 6. Kabupaten Hulu Sungai Utara 7. Kabupaten Tabalong 8. Kabupaten Balangan 9. Kabupaten Banjar 10. Kota Banjarbaru 11. Kabupaten Tanah Laut
- Syamsudin Noor (PU)
- Kantor Pos Lalu Bea Banjarbaru
- Warukin (PU)
- Banjarmasin (PL)
- Jorong (PL)
- Asam-asam/Kintap (PL)
- Terminal Apung IMPT
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kotabaru Pratama Kabupaten Kotabaru
- Kabupaten Kotabaru
- Kabupaten Tanah Bumbu KEK Setangga
- Satui (PL)
- Bersujud (PU)
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
85. Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea
dan Cukai
Balikpapan
Madya
(Kelompok II)
Kota Balikpapan
- Kota Balikpapan
- Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kabupaten Paser
- Tanah Grogot (PL)
- Sultan Aji Muhammad Sulaiman (PU)
- Kantor Pos Lalu Bea Balikpapan
- Semayang (PL)
- Terminal Peti Kemas Kariangau (PL)
- Balikpapan Coal Terminal (PLK)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 4. Terminal Lawe-Lawe (PLK) 5. Kampung Baru (PLK) 6. Petrosea Offshore Supply Base (PLK) 7. Penajam Banua Taka (PLK) 8. Intipratama (PLK) 9. Dermaga Kencana Indonesia (PLK) 10. Kutai Chip Mill (PLK) 11. Teluk Waru 12. Teluk Adang 86. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Samarinda Madya (Kelompok II) Kota Samarinda
Kota Samarinda
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Mahakam Ulu
Tanjung Santan
Senipah (PL)
Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (PU)
Handil (PL)
Muara Sanga-sanga (PL)
Muara Badak (PL)
Tenggarong (PL)
Samarinda (PL)
Palaran (PL)
Tanjung Batu (PL)
Senipah (PLK)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bontang Pratama Kota Bontang Kota Bontang
Lhoktuan (PL)
Bontang (PL)
Nyerangkat Sekambing (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 88. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sangatta Pratama Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan
- Sangkurilang (PL)
- Tanjung Bara Sangatta (PL)
- Sangatta Lama (PL)
- Sangatta Baru (PL)
- Maloy Batuta Trans Kalimantan (PL)
- Bengalon (PL)
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tarakan Madya (Kelompok II) Kota Tarakan
- Kota Tarakan
- Kabupaten Bulungan
- Kabupaten Malinau
- Kabupaten Tana Tidung
- Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- Bunyu (PL)
- Tanjung Redep
- Juwata (PU)
- Bunyu (PL)
- Tanjung Selor (PL)
- Tanjung Redep (PU)
- Malundung (PL)
- Long Lawang (PLBN)
- Malinau
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nunukan Pratama
Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan Sungai Pancang (PL)
- Tunontaka (PL)
- Liem Hie Djung (PL)
- Sungai Nyamuk (PL)
- Lalo Salo (PL)
- Aji Kuning (PL)
- Long Bawan
- Sei Menggaris
- Labang (PLBN)
- Sei Nyamuk (PLBN)
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
No.
Nama Kantor Bea
dan Cukai
Kelas
(Kelompok)
Lokasi Kantor
Wilayah Kerja
Daerah Administrasi
Pemerintahan
Kantor Bantu
Pelayanan Bea dan
Cukai
Pos Pengawasan Bea
dan Cukai
91. Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea
dan Cukai Makassar
Madya
(Kelompok II)
Kota Makassar
Kota Makassar
Kabupaten Maros
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Kabupaten Gowa
Kabupaten Takalar
Kabupaten Jeneponto
Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Kepulauan Selayar
Kabupaten Bone
Kabupaten Sinjai
Benteng/Pulau Selayar (PL)
Biringkassi (PL)
Sultan Hasanuddin (PU)
Kantor Pos Lalu Bea Makassar
Bajoe
Bantaeng (PL)
Bulukumba (PL)
Paotere (PL)
Sukarno I (PL)
Sukarno II (PL)
Hatta I (PL)
Hatta II (PL)
Bajoe (PL)
Arasoe
Sinjai
Uloe (PL)
Pattiro
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Parepare Pratama Kota Parepare
Kota Parepare
Kabupaten Barru
Kabupaten Pinrang
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Sidenreng Rappang
Kabupaten Wajo
Kabupaten Soppeng
Watansoppeng
Barru (PL)
Parepare
Siwa (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malili Pratama Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten Luwu Timur
Kabupaten Luwu Utara Palopo
Balantang (PL)
Soroako (PU)
Mangkasa Point
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 3. Kota Palopo 4. Kabupaten Luwu 5. Kabupaten Tana Toraja 6. Kabupaten Toraja Utara 94. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kendari Pratama Kota Kendari
- Kota Kendari
- Kabupaten Konawe Utara
- Kabupaten Konawe
- Kabupaten Konawe Kepulauan
- Kabupaten Konawe Selatan
- Kabupaten Muna
- Kabupaten Muna Barat
- Kabupaten Buton Utara
- Kabupaten Buton Tengah
- Kabupaten Buton
- Kabupaten Buton Selatan
- Kota Baubau
- Kabupaten Wakatobi
- Kabupaten Kolaka
- Baubau (PL)
- Pomalaa
- Wawoni (PL)
- Lasolo (PL)
- Wanci (PL)
- Raha (PL)
- Sikeli (PL)
- Banabuni (PL)
- Wolter Mongonsidi (PU)
- Kendari (PL)
- Ereke (PL)
- Kolaka (PL)
- Pomalaa (PL)
- Boepinang
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 15. Kabupaten Kolaka Timur 16. Kabupaten Kolaka Utara 17. Kabupaten Bombana 95. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Mamuju Pratama Kabupaten Mamuju
Kabupaten Polewali Mandar
Kabupaten Mamasa
Kabupaten Majene
Kabupaten Mamuju
Kabupaten Mamuju Tengah
Kabupaten Pasangkayu
Pasangkayu (PL)
Mamuju (PL)
Mamuju KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI UTARA, TENGAH, DAN GORONTALO
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palu Pratama Kota Palu
Kota Palu
Kabupaten Donggala
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Tolitoli
Kabupaten Buol
Kabupaten Sigi
Tolitoli (PL)
Mutiara Sis Al Jufri (PU)
KEK Palu
Sabang (PL)
Parigi (PL)
Ogotua (PL)
Leok
Pantoloan (PL)
Donggala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Morowali Pratama Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten Poso
Kasiguncu (PU)
Moahino/Bohumbelu (PL)
Poso (PL)
Kolonedale (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 98. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Luwuk Pratama Kabupaten Banggai
Kabupaten Banggai
Kabupaten Banggai Kepulauan
Kabupaten Banggai Laut
Kabupaten Tojo Una- una
Pagimana (PL)
Banggai (PL)
Toili (PL)
Bunta (PL)
Bubung (PU)
Luwuk (PL)
Wakai
Batui
Ampana (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bitung Pratama Kota Bitung
Kota Bitung
Kabupaten Minahasa Utara pada Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Selatan, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Kema
Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Kombi, Kecamatan Lembean Timur, Kecamatan Kakas, Kecamatan Kakas Barat, Kecamatan
KEK Bitung
KEK Likupang
Kema (PL)
Belang (PL)
Kotabunan (PL)
Likupang (PL)
Bitung (PL)
Ratatotok
Molibagu (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai Remboken, Kecamatan Langowan Barat, Kecamatan Langowan Selatan, Kecamatan Langowan Timur, Kecamatan Langowan Utara, Kecamatan Tompaso, Kecamatan Tompaso Barat, Kecamatan Tondano Timur dan Kecamatan Eris 4. Kabupaten Minahasa Tenggara 5. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 6. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 100. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado Pratama Kota Manado
- Kota Manado
- Kabupaten Minahasa Utara pada Kecamatan Wori, Kecamatan Talawaan dan Kecamatan Kalawat
- Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Tombariri, Kecamatan
- Labuhan Uki (PL)
- Tahuna (PL)
- Hulu Siau (PL)
- Marore (PL)
- Miangas (PL)
- Amurang (PL)
- Lirung (PL)
- Sam Ratulangi (PU)
- Inobonto (PL)
- Tagulandang (PL)
- Manado (PL)
- Petta (PL)
No.
Nama Kantor Bea
dan Cukai
Kelas
(Kelompok)
Lokasi Kantor
Wilayah Kerja
Daerah Administrasi
Pemerintahan
Kantor Bantu
Pelayanan Bea dan
Cukai
Pos Pengawasan Bea
dan Cukai
Pineleng, Kecamatan
Tombulu, Kecamatan
Sonder, Kecamatan
Tondano Utara,
Kecamatan Tondano
Barat, Kecamatan
Tondano Selatan,
Kecamatan
Kawangkoan,
Kecamatan
Kawangkoan Barat,
Kecamatan
Kawangkoan Utara,
Kecamatan
Mandolang, dan
Kecamatan Tombariri
Timur
4. Kota Tomohon
5. Kota Kotamobagu
6. Kabupaten Bolaang
Mongondow
7. Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara
8. Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang
Biaro
9. Kabupaten Kepulauan
Sangihe
9. Kantor Pos Lalu
Bea Manado
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 10. Kabupaten Kepulauan Talaud 11. Kabupaten Minahasa Selatan 101. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gorontalo Pratama Kota Gorontalo
- Kota Gorontalo
- Kabupaten Bone Bolango
- Kabupaten Gorontalo
- Kabupaten Gorontalo Utara
- Kabupaten Boalemo
- Kabupaten Pohuwato Pohuwato
- Kwandang (PL)
- Jalaluddin (PU)
- Gorontalo (PL)
- Anggrek (PL) KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU DAN MALUKU UTARA
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon Pratama Kota Ambon
- Kota Ambon
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Pattimura (PU)
- Kantor Pos Lalu Bea Ambon
- Banda (PL)
- Namlea (PL)
- Geser (PL)
- Wainibe/Pulau Buru (PL)
- Tulehu (PL)
- Opin/Pasahari (PL)
- Ambon (PL)
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tual Pratama Kota Tual
- Kota Tual
- Kabupaten Kepulauan Aru
- Dobo
- Saumlaki (PL)
- Benjina (PL)
- Ngadi
- Elat
- Larat
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 3. Kabupaten Maluku Tenggara 4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 5. Kabupaten Maluku Barat Daya kecuali pada Kecamatan Wetar, Kecamatan Wetar Barat, Kecamatan Wetar Timur, Kecamatan Wetar Utara 5. Wonreli/Kisar 6. D. Dumatubun Langgur (PU) 7. Moa 8. Karel Sadsuitubun (PU) 9. Tual (PL) 104. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ternate Pratama Kota Ternate
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan
- Kabupaten Halmahera Barat
- Kabupaten Halmahera Utara
- Kabupaten Pulau Morotai
- Kabupaten Halmahera Timur
- Kabupaten Halmahera Tengah
- Kabupaten Halmahera Selatan
- Pulau Gebe (PL)
- Galela/Tobelo (PL)
- Pulau Mangole (PL)
- Kantor Pos Lalu Bea Ternate
- KEK Morotai
- Labuha (PL)
- Babullah (PU)
- Bastiong (PL)
- Tanjung Barnabas (PL)
- Ternate (PL)
- Sanana (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 9. Kabupaten Kepulauan Sula 10. Kabupaten Pulau Taliabu KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PAPUA 105. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sorong Pratama Kota Sorong
Kota Sorong
Kabupaten Sorong
Kabupaten Sorong Selatan
Kabupaten Raja Ampat
Kabupaten Maybrat
Kabupaten Tambrauw
Teluk Kasim (PL)
Domine Eduard Osok (PU)
Kantor Pos Lalu Bea Sorong
Pelabuhan Waisai (PL)
Arar (PL)
KEK Sorong
Sorong (PL)
Pelabuhan Khusus Perikanan Sorong (PL)
Pelabuhan Khusus Perikanan Klalin (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manokwari Pratama Kabupaten Manokwari
Kabupaten Manokwari
Kabupaten Manokwari Selatan
Kabupaten Teluk Wondama
Kabupaten Pegunungan Arfak
Rendani (PU)
Manokwari (PL)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Fakfak Pratama Kabupaten Fakfak 1. Kabupaten Teluk Bintuni
Kabupaten Fakfak
Kabupaten Kaimana
Teluk Bintuni
Kaimana
Bintuni (PL)
LNG Tangguh
Wimro
Kokas (PL)
Fakfak (PU)
Fakfak (PL)
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 7. Pulau Adi (PL) 8. Teluk Etna 9. Kaimana (PL) 10. Utarom Kaimana (PU) 11. Lobo (PL) 12. Pelabuhan Khusus Arawala (PL) 108. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jayapura Pratama Kota Jayapura
- Kota Jayapura
- Kabupaten Jayapura
- Kabupaten Jayawijaya
- Kabupaten Sarmi
- Kabupaten Pegunungan Bintang
- Kabupaten Keerom
- Kabupaten Mamberamo Raya
- Kabupaten Mamberamo Tengah
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Lanny Jaya
- Kabupaten Tolikara
- Kabupaten Yahukimo
- Kabupaten Yalimo
- Sentani (PU)
- Skouw (PLBN)
- Kantor Pos Lalu Bea Jayapura
- Hamadi (PL)
- Wamena
- Sarmi (PL)
- Kiwirok
- Senggi (PL)
- Waris
- Wembi (PL)
- Demta (PL)
- Jayapura (PL)
- Batom
- Arso Timur
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 109. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Timika Pratama Kabupaten Mimika
- Kabupaten Mimika
- Kabupaten Deiyai
- Kabupaten Nabire
- Kabupaten Paniai
- Kabupaten Intan Jaya
- Kabupaten Dogiyai
- Kabupaten Puncak
- Kabupaten Puncak Jaya
- Amamapare (PL)
- Kuala Kencana/Kota Baru
- Pomako I
- Nabire
- Cargodock
- Tembagapura
- Timika (PU)
- Enarotali
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Biak Pratama Kabupaten Biak Numfor
- Kabupaten Biak Numfor
- Kabupaten Kepulauan Yapen
- Kabupaten Waropen
- Kabupaten Supiori
- Frans Kaisiepo (PU)
- Kantor Pos Lalu Bea Biak
- Serui (PL)
- Dawai (PL)
- Biak (PL)
- Waren
- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Merauke Pratama Kabupaten Merauke
- Kabupaten Merauke
- Kabupaten Boven Digoel
- Kabupaten Asmat
- Kabupaten Mappi
- Sota (PLBN)
- Yetetkun (PLBN)
- Tanah Merah
- Asiki
- Mopah (PU)
- Asiki
- Bupul (LBD)
- Mindiptana (LBD)
- Agats (PL)
- Bade (PL)
- Merauke (PL)
- Wanam (PL)
- Torasi
3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
226 KANTOR BANTU 614 POS PENGAWASAN
No. Nama Kantor Bea dan Cukai Kelas (Kelompok) Lokasi Kantor Wilayah Kerja Daerah Administrasi Pemerintahan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Pos Pengawasan Bea dan Cukai 108 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
BAGAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL
A. BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KELOMPOK I
B. BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KELOMPOK II
C. BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI KELOMPOK I
D. BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI KELOMPOK II
E. BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KELAS MADYA KELOMPOK I
F. BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KELAS MADYA KELOMPOK II
G. BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KELAS PRATAMA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, dan meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, untuk melaksanakan tugas pokok di daerah, Menteri Keuangan berwenang dan
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
