Pasal 37

(1) Kepala Otorita lbu Kota Nusantara adalah Pengguna

ADP.

(2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab

dan berwenang:

• mengatur Pengelolaan ADP berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pengelola ADP;
• mengusulkan penetapan ADP atas tanah yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara kepada Pengelola ADP;
• menerima BMN dan/ atau BMD yang dialihkan/ dihapuskan/ dilepaskan menjadi ADP;
• menyusun perencanaan ADP;
• melakukan penggunaan ADP;
• memberikan persetujuan permohonan pengalokasian ADP kepada Pemegang ADP;
• menetapkan pengalokasian untuk penggunaan ADP berdasarkan persetujuan Pengelola ADP;
• memberikan persetujuan permohonan pemanfaatan ADP kepada Mitra ADP;

1. menandatangani perjanjian dalam rangka pengalokasian, penggunaan, dan pemanfaatan ADP; J. mengamankan dan ·memelihara ADP;

• mengajukan usul Penghapusan ADP untuk dialihkan menjadi BMN;

1. menyerahkan ADP yang dihapuskan untuk menjadi BMN kepada Pengguna Barang;

• melakukan Penatausahaan ADP;
• melakukan pemantauan dan penertiban atas pelaksanaah Pengelolaan ADP;
• menyusun laporan Pengawasan dan pengendalian ADP; dan
• menunjuk dan/ atau menetapkan Kuasa Pengguna ADP.

(3) Pengguna ADP dapat melimpahkan tanggung jawab

dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kuasa Pengguna ADP.